“Kebangkrutan kepemimpinan buruh telah menyebabkan beberapa lapisan muda gerakan mengambil kesimpulan semi-anarkis dan menolak kepemimpinan…. Penolakan terhadap kepemimpinan adalah bentuk lain dari krisis kepemimpinan yang memanifestasikan dirinya. Dalam beberapa hal, kesalahpahaman mengenai proses perjuangan kelas lebih berbahaya daripada para pengkhianat yang secara terang-terangan melakukan pengkhianatan tersebut. Massa dapat mendeteksi birokrat dalam proses perjuangan; namun, para pejuang yang jujur tapi mendasari diri mereka dengan ide-ide yang salah dapat mengakibatkan kekalahan yang melemahkan dan mendemoralisasi justru karena massa mempercayai mereka.” (International Marxist Tendency)
Setelah kekalahan aksi-aksi Reformasi Dikorupsi (2019) dan Mosi Tidak Percaya (2020), gerombolan intelektual borjuis-kecil dan aktivis radikal berlomba-lomba dalam menciptakan aneka ide mewah untuk menjawab persoalan yang dihadapi gerakan massa dan mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai ‘ortodoksi Marxisme tradisional’. Di Yogyakarta, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) memberikan kritik terhadap gerakan-gerakan sebelumnya dan menawarkan gagasan pembangunan Dewan Rakyat dengan prinsip-prinsip yang modis: (1) Partisipasi langsung untuk mencapai konsensus; (2) Otonomi-diri; (3) Horizontalisme; (4) Interelasi: pola hubungan setara antar-individu maupun kolektif dalam merumuskan pemenuhan kebutuhan hidup; dan (5) Inklusi. Ide mengenai Dewan Rakyat ARB sangat berseberangan dengan gagasan Dewan Rakyat atau Soviet dalam Teori Marxis. Pada “Negara dan Revolusi”, Lenin merumuskan aturan-aturan fundamental dalam membangun kekuasaan rakyat di periode transisi antara kapitalisme ke sosialisme: (1) Semua pejabat harus dipilih dalam pemilu yang bebas dan demokratik, dan dapat ditarik-kembali (direcall) setiap saat); (2) Tidak boleh ada pejabat yang menerima gaji lebih tinggi dari seorang buruh terampil; (3) Tentara reguler digantikan dengan tentara rakyat (milisi); dan (4) perlahan-lahan semua tugas menjalankan negara dilaksanakan oleh buruh secara bergiliran; bila semua orang adalah ‘birokrat’, maka tidak ada seorangpun yang menjadi birokrat. Namun Kepemimpinan ARB tidaklah memberi tempat untuk keempat aturan prinsipil tersebut. Daripada menempatkan prinsip dan metode perjuangan kelas pekerja dalam pengorganisasian gerakannya, ARB justru menyuguhkan kecenderungan ultrakiri yang bersifat eklektik dengan praktik-praktik yang paling destruktif. Kepemimpinan reformis dan sentris dalam organisasi-organisasi buruh bukan saja mengarahkan gerakan dalam periode penurunan dan kemunduran, tetapi lebih jauh menghilangkan integritas kelas proletar di mata lapisan-lapisan borjuis-kecil radikal. Menyebarnya pengaruh Marxis akademis dan bangkitnya sentimen ultra-kiri di antara kaum muda merupakan harga yang harus dibayar oleh pemimpin-pemimpin oportunis tersebut. Penyelidikan lebih lanjut terhadap konsepsi Dewan Rakyat ARB menunjukkan persoalan-persoalan berikut:
Pertama, partisipasi langsung untuk konsensus. Keterlibatan dalam rapat-rapat umum, diskusi-diskusi publik dan musyawarah sekalipun takkan pernah mencapai kesepakatan seratus persen. Massa terdiri dari berbagai lapisan dengan tingkat kesadaran yang heterogen dan sebuah mufakat yang menyeluruh sukar diwujudkan. Dalam praktiknya, mustahil untuk mengambil keputusan dengan terlebih dahulu membuat orang-orang bersepakat dengan suara yang bulat. Memeluk prinsip tersebut tidak akan memajukan gerakan massa, melainkan menghambat dan menenggelamkan dalam kubangan pretensi-pretensi individualistik. Atas dalih konsensus maka kehendak mayoritas dapat dianulir oleh kebebasan individu, karena konsensus mengandaikan persetujuan dari setiap individu yang hadir. Prinsip ini bertentangan dengan demokrasi buruh yang menempatkan suara mayoritas sebagai landasan pengambilan keputusan bersama di Dewan Buruh atau komite-komite aksi. Pengalaman ARB mempertontonkan peran negatif dari metode konsensus dari kaum postmodernis dan anarkis. Prosedur pengambilan keputusan yang menekankan pada kebebasan individu tak-memungkinkan untuk melanjutkan pembicaraan ke tindakan konkret. Tidak semua lapisan kelas proletar dan kaum muda menarik kesimpulan yang sama pada saat bersamaan. Beberapa orang bisa saja percaya bahwa sosialisme merupakan sistem terbaik, tetapi di sekitarnya juga terdapat orang-orang yang belum sepenuhnya meyakini alternatif-alternatif sosialis dan tidak-percaya kalau kapitalisme dapat digulingkan secara revolusioner. Heterogenitas kesadaran massa takkan mungkin diselesaikan dengan konsensus. Kebebasan individu dalam mengajukan pandangan tanpa berlandaskan ide-ide yang paling maju dan akhirnya diputuskan oleh mayoritas akan menyeret forum pada debat-kusir. Ini buruk. Berbeda dengan kaum intelektual dan aktivis-aktivis borjuis-kecil, kelas pekerja bermentalitas kolektif dan tak-memiliki setumpuk waktu-luang untuk mendiskusikan persoalan yang berlarut-larut.
Pengaturan kerja dalam aktivitas produksi memperkenalkan pekerja dengan partisipasi untuk pengambilan keputusan kolektif, bukan partisipasi untuk pengambilan keputusan individualistik. Aktivitas produksi yang bersifat sosial dan melibatkan banyak tangan mengondisikan para pekerja untuk berkolektif. Sebelum melancarkan protes, demonstrasi, pemogokan, atau bahkan pemberontakan bersenjata para pekerja terbiasa berdiskusi, berdebat, dan mendengarkan berbagai pendapat—dan pada akhirnya semua ini harus diselesaikan untuk memastikan perjuangannya berlanjut. Penyelesaiannya melalui pemungutan suara yang ditentukan oleh mayoritas, bukan dengan konsensus-konsensus yang berkarakter borjuis-kecil. Dalam tinjauan yang sempit dan tak-berdasarkan pengalaman-pengalaman perjuangan kelas yang kompleks, konsesus dilihat dapat mendorong partisipasi maksimal dari setiap individu. Tetapi di tengah kehidupan yang konkret, konsensus sangat membuang-buang waktu, mengundang frustasi, melemahkan partisipasi, dan menghancurkan gerakan massa. Peristiwa-peritiwa besar telah membangkitkan lapisan-lapisan terbelakang dan bahkan yang paling apolitis untuk memasuki medan politik dengan bergerak secara spontan dan mengambil tindakan-tindakan langsung . Dalam tahap permulaan kebangkitan massa, kebingungan mengenai arah perjuangan adalah persoalan yang tak-terhindarkan. Ini bersumber dari kelembaman masa lalu yang tiba-tiba disingkirkan oleh hantaman peristiwa yang meremukkan segala keyakinan lama dari jutaan orang dan menuntut mereka untuk menemukan keyakinan baru yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Saat perjuangan kelas bertambah intens—lebih-lebih dalam perang, pemberontakan dan revolusi—maka penekanan terhadap konsensus menjadi sangat berbahaya: di medan pertempuran yang membara, waktu tidak dapat lagi digunakan untuk debat dan diskusi; waktu telah tampil sebagai persoalan hidup dan mati. Tanpa kehadiran kaum revolusioner yang dapat melancarkan intervensi secara memadai, memenangkan hati dan pikiran massa ke arah Marxisme, dan memandu perjuangan kelas menuju tahapan yang lebih tinggi—maka forum-forum perdebatan untuk konsensus akan tetap berlanjut tanpa akhir, hingga menghasilkan kekalahan dan demoralisasi.
Kedua, otonomi-diri. Penekanan pada kebebasan individu berlawanan dengan perjuangan massa yang bersifat kolektif. Secara praktis, tendensi-tendensi postmodernis dan anarkis dalam gerakan buruh akan melemahkan tingkat pengorganisasian dan daya-tempur proletariat. Di bawah kapitalisme, tidak ada individu yang benar-benar bebas atau berotonomi dalam merealisasikan dirinya secara mutlak. Sejarah terdiri dari individu-individu yang mengejar kepentingan dan tujuan-tujuan hidupnya, yang dalam proses inilah setiap orang akan mendapati dirinya dalam situasi yang dikatakan Marx: ‘mau-tidak-mau masuk ke dalam hubungan-hubungan tertentu, yang tidak beegantung pada kehendak mereka, yakni hubungan-hubungan produksi’. Jika seseorang berasal dari keluarga pekerja dan kelas menengah lapisan bawah, yang hidup tanpa menguasai alat produksi dan berkalang kemiskinan begitu rupa, maka dalam mempertahankan kehidupannya tak-terdapat satupun pilihan selain menjual kemampuan kerjanya untuk mendapatkan upah. Individu-individu ini secara relatif dapat memilih tempat di mana dan kepada kapitalis apa mereka bekerja, namun di mana-mana mereka bekerja pada kapitalis adalah kemampuan kerjanya yang pastinya dipertukarkan dengan upah. Maka saat mereka mengklaim memiliki otonomi-diri, pada kenyataannya tidak-otonom sama sekali; mereka tersubordinasi oleh perut-perut kosongnya yang harus diisi dengan barang-dagangan yang dipertukarkan di pasar dengan sejumlah uang tertentu. Seseorang takkan benar-benar bebas tanpa memperoleh akses yang sepenuh-penuhnya terhadap kebutuhan-kebutuhan materialnya. Engels pernah berkata: ‘umat manusia akan benar-benar bebas ketika mereka sudah melampaui alam kebutuhannya’. Kaum Marxis memahami bahwa perjuangan kelas tidak hadir begitu saja tetapi dikondisikan oleh perjuangan yang lebih umum untuk eksistensi; pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Inilah hukum sosial yang mendasar. Jika seseorang tak-mempunyai kebutuhan material yang mendesak maka dirinya tak-perlu menjadi pekerja-upahan. Dan, selama sumber-sumber penghidupan umat manusia dibatasi oleh kepemilikan pribadi dan negara-bangsa; bukanlah otonomi-diri yang mesti diutamakan tapi kesadaran mengenai peran individu dalam sejarah—tentang tugas-tugas historisnya dalam relasi-relasi produksi yang menjadi tempat setiap orang berpijak dan mengejar keinginannya. Aktivitas produksi kekayaan material oleh kekuatan-kekuatan produktif yang ada merupakan dasar dari segala perkembangan di alam dan berlaku sebagai keharusan yang mengatur kehidupan umat manusia. Dalam “In Defence of Hegel”, Hamid Alizadeh menjelaskannya begitu rupa:
“Sejarah manusia mengungkapkan hukum-hukum ini dengan cara yang paling mencolok. Pertama-tama, manusia perlu makan, tidur, dan bertahan hidup. Dalam upaya ini, mereka mengembangkan alat dan sarana produksi, yang meningkatkan produktivitas mereka. Pada tahap tertentu, hal ini berarti sebagian manusia tidak perlu bekerja untuk menopang dirinya sendiri. Bagian ini dapat hidup dari surplus yang diciptakan oleh pihak lain. Di sini, kita melihat kebangkitan masyarakat kelas, yang didorong oleh perjuangan untuk mendapatkan produk-surplus itu sendiri. Pada setiap tahapan masyarakat kelas, perkembangan kekuatan produktif membawa langkah maju yang sangat besar bagi umat manusia … Pada setiap tahap, perkembangan penuh suatu masyarakat kelas tertentu akan membawa pada kehancurannya dan digantikan oleh masyarakat lain. Hegel mencari hukum-hukum perkembangan filsafat dalam bidangnya sendiri, namun filsafat sepenuhnya terikat pada perkembangan masyarakat dan tenaga-tenaga produktif. Naik-turunnya aliran pemikiran filsafat selalu sejalan dengan naik-turunnya berbagai lapisan, kelas dan masyarakat kelas. Setiap kelas revolusioner tentu harus mempunyai filosofi revolusioner. Kaum borjuasi berkuasa atas dasar melawan feodalisme dan obskurantisme agama. Ia datang ke dunia untuk mengungkap kebenaran dan menyingkap kemunafikan dan irasionalitas masyarakat feodal. Kemenangan merupakan langkah maju yang besar bagi umat manusia. Perkembangan kekuatan produktif yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kapitalisme telah memberi kita, untuk pertama kalinya, kemampuan untuk mengangkat seluruh umat manusia keluar dari penderitaan dan kemiskinan yang umum terjadi. Namun kapitalisme juga telah mencapai batasnya dan kini menjadi penghambat kemajuan umat manusia. Menyatakan kebenaran sekarang menjadi ancaman bagi sistem itu sendiri, karena sistem tersebut memperlihatkan sifat busuk dan bobroknya.”
“Filsafat revolusioner dari kelas revolusioner saat ini, kelas pekerja, haruslah materialisme dialektis. Ini adalah pandangan yang memandang dunia sebagaimana adanya, yakni dala totalitas dan perubahannya. Kelas pekerja sedang berjuang untuk mengakhiri semua masyarakat kelas, semua penghisapan dan penindasan, dan dengan itu, semua ilusi, prasangka, dan fetish, yang merupakan produk ideologis dan penopang masyarakat kelas…. Dalam masyarakat kapitalis, kelas pekerja dipersiapkan sebagai penggali kuburnya. Sebuah kelas yang mampu memimpin umat manusia keluar dari barbarisme masyarakat kelas, dan menjadikan umat manusia sebagai penguasa atas nasibnya sendiri. Kebenaran ini telah menjadi senjata revolusioner di tangan kelas pekerja. Oleh karena itu, bagi kaum Marxis, kebebasan saat ini terdiri dari mengakui proses ini, berpartisipasi di dalamnya sebagai elemen sadar, dan membantu mendorong umat manusia keluar dari jalan buntu masyarakat kelas ini. Dengan demikian kita membuka jalan bagi perkembangan masyarakat manusia yang benar-benar bebas dan harmonis. Dalam perjuangan ini, dialektika adalah senjata terkuat kita, untuk ini kita berhutang banyak pada Hegel dan tugas kita adalah mempertahankan warisan ini dari segala serangan dan distorsi.”
Lewat “Peran Individu dalam Sejarah”, Plekhanov berkata: ‘relasi-relasi sosial memiliki logika mereka sendiri: selama mereka hidup dalam relasi timbal-balik tertentu, mereka akan merasa, berpikir, dan bertindak dalam satu cara tertentu dan tidak lainnya. Usaha oleh tokoh ternama manapun untuk melawan logika ini akan sia-sia; alur alami peristiwa (dengan kata lain, logika relasi sosial ini) akan membuat sia-sia semua usaha mereka. Tetapi bila [seseorang] tahu ke arah mana relasi-relasi sosial itu berubah karena perubahan dalam proses sosio-ekonomi produksi, [seseorang] juga tahu ke arah mana mentalitas sosial akan berubah; sebagai akibatnya, [individu] akan mampu mempengaruhinya. Mempengaruhi mentalitas sosial berarti mempengaruhi peristiwa-peristiwa sejarah. Maka, dalam pengertian tertentu, [manusia] dapat membuat sejarah, dan tidak perlu [kita] menunggu sementara “sejarah dibuat”’. Jadi, kebebasan itu bukanlah semata persoalan abstrak dan subyektif. Pembicaraan mengenai kebebebasan individu atau otonomi-diri takkan pernah terpikiran tanpa hubungannya dengan aktivitas produksi yang mengatur perkembangan dunia material yang konkret dan obyektif. Maka kebebasan yang sesungguhnya tidaklah sesederhana bebas-untuk dan bebas-dari, melainkan menyangkut pemahaman akan hukum-hukum umum yang mengatur jalannya sejarah, masyarakat manusia dan pemikiran-pemikirannya. Sadar atau tidak-sadar, tak ada seorangpun atau masyarakat manapun yang bisa eksis tanpa mengikuti aturan dan pola tertentu yang beroperasi secara independen dari kehendak manusia. Dan, kebebasan dicapai bukanlah dengan menolak hukum ini tapi memahaminya. Seperti ucapan Baruch Spinoza: ‘jangan tertawa atau menangis, tapi pahamilah’. Tanpa mengetahui posisi dan menyadari peran yang dapat dimainkan dalam hubungan-hubungan sosial-ekonominya maka individu-individu akan tenggelam dalam lumpur sejarah.
Dalam “Apakah Anda Sosialis?” telah kami jelaskan: ‘setiap lembaran kehidupan manusia merekam pertautan dengan sesamanya. Sejarah dibentuk oleh orang-orang yang mengejar keinginannya. Tidak ada orang yang benar-benar sendiri dalam mengarungi hidupnya. Perjuangan hidup, kontradiksi dan gerak—yang merupakan keniscayaan—mempertemukan kita di titik-titik kebetulan. Sebagai individu, manusia sangatlah rapuh dan tak-berdaya. Tanpa orang-orang lainnya, seseorang takkan pernah memperoleh apa-apa. Kekuatan sejati manusia bersumber dari hubungan-hubungan sosial-ekonomi mereka. Seseorang tidak dapat hidup untuk diri-sendiri; seseorang harus hidup untuk sesamanya, untuk semua orang yang menjadi bagian dari kehidupan historisnya, yang telah membentuk pengalaman hidupnya dan membuat dirinya berarti. Sadar atau tidak-sadar ada energi yang dapat diperoleh dari orang-orang di sekitar kita. Mimpi, janji, dan ambisi adalah hal-hal yang lahir dari hubungan-hubungan sosial yang ada. Ini adalah kekuatan alamiah yang dinamis dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya’. Manusia tidak dapat mengarungi dunia material seorang diri tanpa terlibat dalam hubungan-hubungan produksi tertentu. Manusia harus memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, dan oleh karena itu berhubungan dengan alam dan sesamanya. Marxisme memandang kerja sebagai esensi kehidupan manusia. Kerja merupakan proses penciptaan yang bersifat kolektif dan dalam proses inilah setiap individu tidak hanya mengubah dunianya melainkan pula dirinya sendiri. Dalam “Marxisme Melawan Postmodernisme”, Daniel Morley dan Hamid Alizadeh menerangkan: ‘proses penciptaan yang tak henti-hentinya inilah yang menemukan ekspresi tertingginya dalam kemajuan ilmu-pengetahuan, yang ingin disangkal oleh kaum postmodernis [dan otonomis], namun hal ini merupakan fakta yang terbukti dengan sendirinya. Ini adalah perjalanan tanpa henti dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Apa yang tidak-diketahui hari ini, pasti akan kita ketahui esok hari. Dalam pengertian ini, pemikiran manusia tidak hanya mampu bersifat obyektif, tetapi juga tidak-terbatas dan mutlak. Tidak ada pengetahuan yang berada di luar jangkauannya’.
Sebagai individu, manusia mempunyai pandangan yang parsial dan terbatas. Namun secara keseluruhan, pemikiran manusia adalah universal dan tak-terbatas: karena dalam perkembangan pemikirannya, manusia dapat mengatasi kesempitan dan keterbatasan individunya dengan secara kolektif menguji obyektivitas dari setiap proposisi dalam kehidupan sosio-historis. Marxisme adalah akumulasi pengalaman umat manusia sepanjang sejarah. Dalam menyelami pemikiran manusia, kaum Marxis tidak-berbicara mengenai lika-liku pemikiran individu tapi pemikiran kolektif. Pikiran yang ada dalam kepala manusia bukanlah hasil pemikirannya seorang diri yang bisa dibawa mati seturut batas usia tubuh materialnya sendiri, melainkan produk perkembangan sosial yang menyeluruh dan melintas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam “Brumaire Kedelapan Belas Louis Bonaparte”, Marx berkata: ‘manusia membuat sejarahnya sendiri, namun mereka tidak menciptakannya sesuka hatinya; mereka tidak melakukannya dalam keadaan yang dipilih sendiri, tetapi dalam keadaan yang sudah ada, diberikan dan diturunkan dari masa lalu’. Dengan kata lain: tidak ada individu yang benar-benar bebas atau memiliki otonomi sepenuh-penuhnya. Bagi kaum Marxis, otonomi-diri atau kebebasan individu adalah relatif dan tidak-tepat dijadikan sebagai prinsip dalam perjuangan-perjuangan hidup yang nyata dan menyejarah. Penekanan pada prinsip non-esensial dan teramat aksidental macam ini melemahkan perjuangan massa. Pengalaman ARB telah menunjukkan kelemahannya. Bahwa otonomi-diri atau sikap anti-otoritas menggerogoti struktur gerakan dengan pelbagai pandangan parsial dan sikap kekanak-kanakan yang begitu rupa. Orang-orang yang menganggap dirinya otonom—baik sebagai seorang anarkis-otonomis maupun postmodernis—menolak pemikiran rasional dan kebenaran obyektif. Mereka bahkan mengkritik Teori Marxis sebagai gagasan elitisme dan meta-narasi. Sebagai gantinya setiap individu akan mengembangkan sendiri apa yang disebutnya ‘teori’.
Pemikiran macam itu berdiri di atas idealisme subyektif, yang kebenarannya hanya berlaku pada realitas unik dalam kehidupan pribadi mereka yang sempit dan takkan pernah bisa diterapkan secara universal dalam memahami perkembangan sejarah, masyarakat, dan kesadaran manusia di dunia material yang konkret dan luas ini. Keyakinan naïf mengenai otonomi-diri tidak pernah membawa seseorang untuk berpikir melampaui batas-batas subyektivitas. Kaum anarkis dan postmodernis melihat kebenaran secara terpisah dari dunia material yang obyektif. Mereka tidak mengerti kalau teori-teori ilmiah dan filosofis yang luar biasa besar seperti Marxisme bukanlah sekadar produk pemikiran individu yang hebat, tetapi lebih jauh sebagai ekspresi tertinggi dari perkembangan pemikiran manusia pada periode tertentu yang berkembang berdasarkan hukum-hukum umum perkembangan sosio-historis. Namun ide-ide otonomisme dan postmodernisme yang subyektif dan abstrak tidak dapat menjelaskan perubahan terus-menerus di dunia material yang konkret. Dalam praktiknya di tengah gerakan massa, pemikiran mereka menjadi racun yang sangat merusak: pemujaan terhadap kebebasan individu menyangkal keberadaan pemimpin-pemimpin kolektif dengan membentuk klik yang dipilih sendiri atau majelis tanpa-struktur yang mengambil keputusan secara arbitrer dan tak-bertanggung-jawab kepada siapapun. Demikianlah praktik menjadi ujian terakhir dari sebuah teori dan realitasnya menunjukkan otonomi-diri sebagai praktik birokrasi yang paling buruk: seseorang tanpa persetujuan massa mengangkat dirinya menjadi pemimpin informal yang tidak dapat dikontrol secara demokratis. Inilah wajah asli dari para pendukung konsensus dan otonomi-diri: menggantikan signifikansi kekuasaan mayoritas dan kepemimpinan kolektif dengan kediktatoran minoritas borjuis-kecil. Mereka anti terhadap otoritas ilmiah dan kebenaran obyektif dari Marxisme. Dalam tulisannya “Tentang Otoritas”, Engels memberikan kritiknya terhadap kaum anti-otoritas yang destruktif ini dengan menjelaskan realitas masyarakat kapitalis hanya bisa diakhiri secara revolusioner:
“Otoritas, dalam arti kata yang digunakan di sini, berarti pemaksaan kehendak orang lain terhadap kehendak kita; di sisi lain, otoritas mengandaikan subordinasi. Sekarang, karena kedua kata ini terdengar buruk, dan hubungan yang mereka wakili tidak-menyenangkan bagi pihak yang disubordinasikan, pertanyaannya adalah untuk memastikan apakah ada cara untuk menghilangkannya, apakah—mengingat kondisi masyarakat saat ini—kita bisa tidak menciptakan sistem sosial lain, sehingga otoritas ini tidak lagi diberi ruang, dan konsekuensinya harus dihilangkan. Ketika mengkaji kondisi ekonomi, industri dan pertanian yang menjadi basis masyarakat borjuis masa kini, kita menemukan bahwa kondisi-kondisi tersebut semakin cenderung menggantikan aksi terisolasi dengan aksi gabungan individu. Industri modern dengan pabrik-pabriknya yang besar, di mana ratusan pekerja mengoperasikan mesin-mesin rumit yang digerakkan oleh uap, telah menggantikan bengkel-bengkel kecil yang dimiliki oleh para produsen yang terpisah…. Di manapun tindakan gabungan, kerumitan proses yang bergantung satu sama lain, menggantikan tindakan independen yang dilakukan oleh individu. Namun siapapun yang menyebut aksi gabungan sebagai bentuk pengorganisasian; sekarang, mungkinkah ada organisasi tanpa otoritas?… Mari kita ambil contoh sebuah pabrik pemintal kapas. Kapas setidaknya harus melewati enam operasi berturut-turut sebelum direduksi menjadi benang, dan operasi ini sebagian besar dilakukan di berbagai bidang yang berbeda-beda. Selain itu, menjaga agar mesin tetap berjalan memerlukan insinyur yang merawat mesin uap, mekanik yang melakukan perbaikan, dan banyak pekerjaan lain yang tugasnya memindahkan produk dari satu ruangan ke ruangan lain, dan seterusnya. Semua pekerja ini, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, diwajibkan untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan mereka pada jam-jam yang ditentukan oleh otoritas mesin uap, yang tidak peduli dengan otonomi individu. Oleh karena itu, para pekerja harus terlebih dahulu memahami jam kerja; dan jam-jam ini, setelah ditetapkan, harus dipatuhi oleh semua orang, tanpa kecuali….”
“Selain itu, kita telah melihat bahwa kondisi produksi dan sirkulasi material pasti berkembang seiring dengan adanya industri berskala besar, dan semakin cenderung memperluas cakupan kewenangan ini. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika kita mengatakan bahwa prinsip otoritas adalah sesuatu yang jahat, dan prinsip otonomi adalah sesuatu yang benar-benar baik. Kewenangan dan otonomi adalah hal yang relatif yang lingkupnya berbeda-beda sesuai dengan berbagai fase perkembangan masyarakat. Jika kaum otonom membatasi diri mereka dengan pernyataan bahwa organisasi sosial di masa depan akan membatasi otoritas hanya pada batas-batas yang tidak dapat dihindari oleh kondisi produksi, maka kita dapat memahami satu sama lain; namun mereka buta terhadap semua fakta yang menjadikan itu perlu dan mereka dengan penuh semangat melawan dunia. Mengapa kelompok anti-otoriter tidak membatasi diri pada seruan menentang otoritas politik, yakni negara? Semua kaum sosialis sepakat bahwa negara politik, dan otoritasnya politik, akan hilang sebagai akibat dari revolusi sosial yang akan datang, yaitu fungsi-fungsi publik akan kehilangan karakter politiknya dan akan diubah menjadi fungsi-fungsi administratif yang sederhana yaitu mengawasi pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Namun kelompok anti-otoriter menuntut agar negara politik dihapuskan segera, bahkan sebelum kondisi sosial yang melahirkan negara tersebut dihancurkan. Mereka menuntut tindakan pertama dalam revolusi sosial adalah penghapusan otoritas. Pernahkah orang-orang terhormat ini melihat sebuah revolusi? Sebuah revolusi adalah hal yang paling berotoritas; ini adalah tindakan di mana satu bagian masyarakat memaksakan kehendaknya kepada bagian lain dengan menggunakan senapan, bayonet, dan meriam—cara otoriter, jika memang ada; dan jika pihak yang menang tidak ingin berjuang dengan sia-sia, maka ia harus mempertahankan kekuasaannya dengan mengilhami ketakutan pada kaum reaksioner menggunakan senjatanya. Dapatkah Komune Paris bertahan satu hari saja bila ia tidak mempertahankan dirinya dengan otoritas rakyat bersenjata melawan kaum borjuis? Sebaliknya, tidakkah kita seharusnya mengkritik Komune Paris karena tidak menggunakan otoritasnya secara penuh? Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban: kelompok anti-otoriter tidak tahu apa yang mereka bicarakan, sehingga mereka hanya menciptakan kebingungan; atau mereka mengetahuinya, dan dalam hal ini mereka mengkhianati gerakan proletariat. Dalam kedua kasus tersebut, mereka menyebrang ke sisi reaksi.”
Ketiga, horizontalisme. Perjuangan penggulingan kapitalisme demi pembangunan masyarakat tanpa-kelas tak-terpikirkan tanpa melalui gerakan revolusioner yang dipimpin oleh organisasi politik yang tersentralisir dengan kuat. Perlawanan terhadap kapitalisme tidak cukup dengan kekuatan massa yang teradikalisasi dan diorganisir secara horizontal, tetapi juga membutuhkan sebuah kepemimpinan revolusioner yang dibangun secara vertikal. Borjuasi memiliki negara sebagai alat pemaksa yang diorganisir secara tersentral, terdiri dari badan orang-orang bersenjata, dan didukung dengan hukum, peradilan, penjara, dan beragam institusi demokrasi borjuis yang berguna untuk mensahkan eksploitasi dan penindasannya terhadap rakyat pekerja. Saat perjuangan kelas bertambah intens, organisasi atau gerakan yang berlandaskan horizontalisme tidak akan mampu menahan gempuran kelas penguasa. Pengorganisasian secara horizontal pada awalnya memang gampang menarik banyak orang untuk bergabung, tetapi ketika lautan sosial semakin panas dan kontradiksi makin tajam maka horizontalisme akan tersingkap sebagai kelemahan yang menyeret pada lubang kehancuran dan keputusasaan. Perjuangan kelas bukanlah aktivitas yang dapat dilalui dengan pendirian setengah-matang dan bermain-main. Medan peperangan kelas penuh dengan serangan-serangan mematikan, ranjau yang menghancurkan dan tipuan yang menghanyutkan. Pertempuran ini tidaklah sekadar berbentuk perjuangan ekonomi, perjuangan politik, dan perjuangan teori atau ideologi, karena pada tahap tertentu perjuangan ini akan mengambil bentuk perjuangan massa dengan cara-cara militer. Di arena peperangan, prajurit yang meskipun mempunyai keberanian yang luar biasa dan berjumlah besar tapi tanpa perwira yang berpengalaman dan terampil maka dapat menjadi tak-berdaya, dipenuhi kebingungan, dan kalah di hadapan prajurit profesional yang berjumlah kecil tapi dipimpin oleh perwira yang berpengetahuan dan cakap. Ini juga berlaku dalam setiap demonstrasi, pemogokan, pemberontakan dan revolusi.
Pada saat perjuangan kelas menajam, kontradiksi antara massa dan kepemimpinan akan meningkat dan mendorong kuantitas berubah menjadi kualitas, dan begitupun sebaliknya. Tetapi perubahan itu tidaklah bergerak ke satu arah dengan kurva perkembangan yang terus meninggi. Karena tanpa kehadiran para pemimpin yang memahami hukum-hukum umum perkembangan sejarah, masyarakat manusia dan pemikirannya; kontradiksi inheren pada sebuah organisasi dan gerakan takkan mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan dan memajukan perjuangan kelas. Namun kepemimpinan macam ini tidak dapat dibangun secara horizontal dengan mengandalkan mobilisasi massa dan mencampur-adukan pelbagai tingkat kesadaran yang heterogen. Kepemimpinan revolusioner harus dibangun secara vertikal—pembangunan dari atas ke bawah oleh orang-orang yang paling cakap dan berpengalaman dalam perjuangan revolusioner: mereka adalah kamerad-kamerad terbaik—yang merupakan produk dari seluruh periode sejarah tertentu dan mempersonifikasikan kecerdasan lapisan proletariat garda depan—dengan pemahaman dan keyakinan teoretik, level politik dan kemampuan umum tertinggi dalam memimpin organisasi dan gerakan revolusioner. Dalam “Resolusi Organisasi 2023 – Kekuatan Gagasan”, Dewan Editorial Perhimpunan Sosialis Revolusioner (PSR) menjelaskan bahwa kepemimpinan revolusioner bertumpu pada ‘otoritas politk dan moral’ dari para pemimpin yang mendasarkan dirinya pada ‘teori revolusioner untuk meningkatkan level [politik] organisasi, dan memimpinnya ke arah yang benar pada waktu yang tepat. Kemenangan Revolusi Oktober adalah bukti nyata akan perlunya kepemimpinan berkualitas tinggi. Kepemimpinan yang baik memperkuat organisasi dan membuat semua kamerad lainnya menjadi lebih baik, sedangkan kepemimpinan yang buruk melemahkan organisasi dan menurunkan moral anggota. Kepemimpinan selalu menentukan nada organisasi, dan tugas kepemimpinan adalah menginspirasi organisasi dan meningkatkan level teorinya’. Dalam “Revolusi Oktober: Lenin, Perempuan dan Bolshevik (Bagian 1)”, telah kamerad kami jelaskan bagaimana peran yang dapat dimainkan individu dan pengaruh besar kepemimpinannya pada momen perubahan sejarah:
“Lenin merupakan sosok revolusioner sekaliber yang mendedikasikan seluruh kehidupan sadarnya untuk membangun partai revolusioner dan revolusi proletariat. Ini bukanlah sebuah pekerjaan sederhana dan gampang, karena menantang maut, menguras waktu dan energi yang besar. Diperlukan pemahaman dan keyakinan teoretik, tekad dan semangat yang kuat untuk mengambil langkah tersebut. Lenin telah mempersiapkan kemenangan Revolusi Rusia. Dia berhasil menunjukkan kalau kapitalisme dapat digulingkan dan faktor subyektif bisa memainkan peran yang menentukan dalam sejarah. Lenin merupakan pemimpin yang diciptakan oleh gerakan buruh Rusia, produk dari seluruh periode sejarah tertentu, dan mempersonifikasikan kecerdasan lapisan proletariat paling maju. Agar kepribadian luar biasa seperti Lenin terbentuk, maka ribuan pendahulu dan orang-orang sezamannya haruslah memiliki dan menanamkan karakter tersebut dalam periode sejarah yang panjang. Kualitas pribadinya bukan merupakan keagungan individu melainkan kegemilangan kolektif. Dia adalah hasil dari membangun partai revolusioner selama seperempat abad lamanya. Pembangunan Bolshevisme merupakan upaya sadar dan terorganisir untuk mempersiapkan individu-individu yang akan memainkan peran menentukan ketika momen revolusi tiba. Partai revolusioner ialah organisasi politik tertinggi yang memperjuangkan kepentingan kelas proletar secara menyeluruh. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya dan menguatkan keseluruhan berarti memperkuat bagian-bagian yang ada. Secara dialektis, dengan membangun Bolshevik maka Lenin bukan saja mengajar kamerad-kameradnya tapi juga mendidik dirinya menjadi revolusioner profesional. Dalam “Kelas, Partai, dan Kepemimpinan”, Leon Trotsky menulis: ‘faktor kolosal dalam kematangan proletariat Rusia pada bulan Februari atau Maret 1917 adalah Lenin. Dia tidak jatuh dari langit. Dia mempersonifikasikan tradisi revolusioner kelas pekerja. Agar slogan-slogan Lenin menemukan jalannya ke massa, harus ada kader, meskipun jumlahnya kecil pada awalnya; harus ada kepercayaan dari para kader terhadap kepemimpinan, kepercayaan yang didasarkan pada seluruh pengalaman masa lalu … Peran dan tanggung jawab kepemimpinan dalam era revolusioner sangatlah besar’.”
“Antara Maret dan April 1917, para pemimpin interior utama Bolshevik dirundung keragu-raguan yang serius. Di Petrograd, Stalin dan Kamenev tidaklah memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan proletariat dalam merebut kekuasaan. Pada periode kritis, kelemahan kepemimpinan menyeret Pravda untuk membela kebijakan Menshevik: menunda revolusi proletariat karena terlalu dini untuk buruh berkuasa. Dari pengasingannya di Swiss, Lenin menerbitkan pernyataan tegas: ‘kelas pekerja, dengan memimpin kaum tani miskin, dapat merebut kekuasaan melalui Soviet’. Kekuasaan Soviet, bagi Lenin: tidak hanya akan ‘membebaskan kaum tani, membawa perdamaian dan roti untuk rakyat’, tetapi sekaligus ‘melaksanakan tugas-tugas sosialis’. Pada sebuah surat perpisahannya untuk pekerja Swiss, Lenin menulis: ‘jadikan revolusi kita sebagai pendahuluan dari revolusi sosialis dunia’. Awal April, Lenin tiba di Rusia dan segera mengusung tesis-tesisnya. Sekembalinya di interior, Lenin melihat bahwa badan-badan kepemimpinan partai telah digelayuti oleh elemen-elemen inersia dan konservatisme. Mereka melupakan tugas-tugas kelasnya dan membuat partai revolusioner beresiko menjadi alat tidak-langsung bagi kepentingan kelas-kelas asing. Di Petrograd, sikap itu terekspresi melalui kepemimpinan Stalin, Kamenev, Zinoviev, dan Bukharin. Mereka berkeras kepala mempertahankan slogan lama yang tidak dapat lagi dipakai untuk memajukan perjuangan kelas–‘Kediktatoran Demokratik-Revolusioner Buruh dan Tani’…. Lenin menyadari bahwa dengan menggunakan kebiasaan dan metode kerja terdahulu, maka partai akan tercabik-cabik oleh krisis dan massa akan melewati kepemimpinan serta bergerak menuju kekalahan. Pada sebuah tulisan mengenai “Slogan”, Lenin menulis: ‘sering kali, ketika sejarah mengambil belokan tajam, bahkan partai-partai yang progresif tidak mampu beradaptasi pada situasi yang baru ini dan mengulang slogan-slogan yang sebelumnya tepat tetapi sekarang telah kehilangan semua maknanya–kehilangan semua makna ini dengan “tiba-tiba” seperti halnya belokan tajam di dalam sejarah adalah “tiba-tiba”’. Dalam perjuangan mempersenjatai-ulang Bolshevik, Lenin bertarung melawan Kepemimpinan “Bolshevik tua”: ‘orang yang sekarang hanya berbicara tentang “kediktatoran demokratik-revolusioner dari proletariat dan kaum tani” sudah ketinggalan zaman, oleh karena itu, dia sebenarnya telah beralih ke borjuasi kecil melawan perjuangan kelas proletar; orang itu harus diserahkan ke museum barang antik pra-revolusioner “Bolshevik” (mungkin disebut arsip “Bolshevik tua”)’.”
“Akhir April, sebuah Konferensi Bolshevik dilaksanakan dan Tesis April memenangkan persetujuan mayoritas. Dipimpin oleh Lenin, partai menetapkan tugas untuk secara sabar menjelaskan pentingnya proletariat merebut kekuasaan–‘Semua Kekuasaan untuk Soviet’. Menjelang Oktober, pengaruh Bolshevisme meningkat drastis dalam Soviet. Dengan taktik yang terampil dan fleksibel, persoalan revolusi ditekankan secara politik sebelum mengambil langkah-langkah militer. Pada 25 Oktober, barulah pemberontakan bersenjata diluncurkan dan kekuasaan borjuis terjungkal secepat kilat…. Tanggal 26 Oktober, keberhasilan Komite Militer Revolusioner diumumkan dalam Kongres Soviet. Semua kekuasaan dipindahkan ke tangan Soviet. Lenin menegaskan: ‘kami akan terus membangun tatanan sosialis’. Demikianlah Pemerintahan Soviet dibentuk dan Negara Buruh mengeluarkan beragam dekrit: mulai dari yang menyangkut perdamaian dan penghapusan diplomasi rahasia, tanah untuk tani dan hak bangsa menentukan nasib sendiri, kontrol pekerja dan hak penarikan kembali atas semua perwakilan, kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, perlindungan terhadap hak-hak LGBT, hingga pemisahan total gereja dari negara. Revolusi Oktober adalah peristiwa kolosal yang luar biasa megah dan menggugah. Trotsky melukiskannya sebagai momen “kemenangan kesadaran manusia atas kekuatan buta yang ada di alam, masyarakat, dan bahkan dalam dirinya sendiri”. Seluruh dunia tertuju padanya dan elemen-elemen kontra-revolusi bersekutu untuk menghancurkannya. Segera setelah berdirinya Negara Buruh yang pertama dalam sejarah, kelas penguasa dari pelbagai negeri merasakan kecemasan mendalam dan tiada tara. Mereka mengerti kalau Revolusi Oktober mempunyai resonansi yang mendunia. Penggulingan kapitalisme di Rusia menjadi tauladan, mengobarkan semangat, dan memberi inspirasi terhadap kaum tereksploitasi dan tertindas di seluruh dunia. Demikianlah serangan-serangan brutal diarahkan ke jantung revolusi. Borjuasi dan sekutu-sekutu kontra-revolusinya tidak sekadar mengamuk menggunakan senjata militer, tetapi juga beronggok media tipu-daya ideologis. Soviet, Bolshevik, dan pemimpin-pemimpin Revolusi Oktober dibombardir, diisolir, dicercah dan difitnah begitu rupa. Kaum revolusioner dituduh sebagai golongan yang haus kekerasan dan darah. Kaum revolusioner dituding menipu dan menunggangi massa. Kaum revolusioner dicap kriminal bengis, culas dan buas. Kaum revolusioner dikutuk dan dimusuhi secara beringas.”
Medan perjuangan kelas bukanlah tempat wisata, taman bermain, atau panggung hiburan untuk mengisi waktu-luang dengan aksi-aksi riang-gembira dan sensasional. Arena pertempuran ini takkan mungkin ditaklukan dengan mengandalkan organisasi atau gerakan yang dibangun secara horizontal beradasarkan spontanitas dan keamatiran borjuis-kecil. Pada momen kritis sejarah, tuntutan akan sentralisasi meningkat dan tanggung jawab kepemimpinan menjadi sangat besar. Munculnya individu pemimpin dengan kualitas tertentu—yang mempersonifikasikan kecerdasan lapisan massa garda depan—menunjukkan bagaimana kebutuhan masyarakat diekspresikan secara terpusat. Plekhanov menulis: ‘seseorang yang hebat menjadi hebat bukan karena kualitas pribadinya memberikan ciri-ciri individual pada peristiwa-peristiwa sejarah yang besar, tetapi karena ia memiliki kualitas-kualitas yang membuatnya paling mampu melayani kebutuhan-kebutuhan sosial yang besar pada masanya’. Dalam setiap demonstrasi, pemogokan, pemberontakan dan revolusi; massa yang semula bergerak tanpa kepemimpian—mau-tidak-mau, suka-tidak-suka—akan memilih di antara barisannya, orang-orang yang mereka tahu dapat melayani kepentingan dan memajukan perjuangan massa. Pilihan ini pasti jatuh di pundak orang-orang yang berpengalaman, berpemahaman, berkomitmen, berani dan tegas dalam memimpin organisasi dan gerakan massa. Orang-orang ini adalah pemimpin alami yang lahir dan dibesarkan di tengah perjuangan massa. Menyangkal kebutuhan tersebut berarti menolak fakta yang diketahui oleh kelas pekerja. Dengan memeluk horizontalisme sebagai prinsip dan metode perlawanan, maka kebutuhan akan sentralitas dengan pemimpin-pemimpin yang berkualitas menjadi terabaikan. Inilah kontradiksi yang luar biasa tajam dalam ARB. Kepemimpinan borjuis-kecil radikal, kaum anarkis dan postmodernis tidak mampu menanganinya. Mereka pikir untuk memperkuat aliansi, bertahan dari serangan-balik kelas penguasa, dan maju ke tahap perjuangan berikutnya bisa dilakukan dengan menekankan pada horizontalisme-individualistik dan menolak sentralisme-demokratik. Tidak! Ini bukanlah ide yang memadai. Individu-individu yang bergerak dengan mengambil keputusan sendiri-sendiri takkan pernah mampu memberikan serangan yang berarti terhadap kelas borjuis.
Pada momen-momen kritis perjuangan kelas, borjuasi akan semakin memusatkan kekuatannya dan menunjukkan betapa reaksionernya institusi-institusi demokrasi borjuis yang ada. Saat antagonisme antara borjuis dan proletar meningkat; birokrat-birokrat korup, politisi-politisi sinis, pengacara dan jurnalis hipokrit, akademisi dan agamawan filistin akan bersatu di bawah negara yang makin tersentralisir untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan borjuasi dari ronrongan proletariat. Dalam kondisi ini tidak ada cara lain untuk menghadapinya selain dengan memusatkan kekuatan massa menggunakan strategi-taktik yang berlandaskan teori yang memadai. Marxisme adalah teori revolusioner yang menempatkan pembangunan kepemimpinan revolusioner sebagai konsepsi strategi yang mengalir dari terminologi militer. Marxisme menjelaskan bahwa perang melawan borjuis hanya bisa dimenangkan ketika kelas pekerja dan pelopornya memiliki organisasi yang kuat, tersentralisasi, dan berdisiplin, di mana para pemimpinnya harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan tentang kapan harus maju dan mundur, berperang dan menghindarinya. Pengetahuan macam ini tidak saja mengandaikan pengalaman, melainkan pula studi yang cermat dan rinci tentang pertempuran, kemenangan dan kekalahan dari perjuangan-perjuangan terdahulu. Dengan kata lain: ini menekankan pentingnya pemahaman teoretik. Dan, pelajaran-pelajaran mengenai kondisi masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu hanya bisa diteruskan kepada angkatan-angkatan baru melalui mekanisme partai revolusioner: pembelajaran teori. Di dunia hewan, akumulasi pengalaman dari masa silam diwariskan melalui mekanisme transmisi genetik. Namun dalam kehidupan manusia, akumulasi pengalaman dari generasi-generasi sebelumnya tidak terwariskan secara otomatis tapi membutuhkan mekanisme pembelajaran yang terus-menerus. Dalam partai revolusioner, pengalaman dan pelajaran berharga dari masa lalu ditransmisikan kepada generasi-generasi muda dalam bentuk umum: teori. Teori bukan saja setara dengan informasi genetik melainkan pula menjadi benang-pengetahuan yang tiada terputus dan menembus batas-batas sempit usia dan keberadaan dari setiap generasi. Marxisme adalah hasil generalisasi pengalaman-pengalaman perjuangan kelas pekerja sedunia dan lintas generasi. Sebuah teori yang merangkum pengalaman masa lalu dengan tepat dapat menghindarkan generasi-generasi baru dari kekalahan dan demoralisasi. Dalam mengakhiri kapitalisme secara revolusioner, Marxisme tidaklah menganjurkan pengorganisasian dengan prinsip dan metode horizontalisme-individualistik melainkan sentralisme-demokratik. Dalam “Sebuah Surat untuk Seorang Kamerad Mengenai Tugas-Tugas Organisasional Kita”, Lenin menjelaskan bahwa pemusatan kekuatan massa hanya bisa dilakukan dengan menerapkan sentralisme-demokratik sebagai ‘seni kepemimpinan revolusioner’:
”…’memberikan semua orang sesuatu untuk dilakukan’, dan pada saat yang sama mempertahankan kepemimpinan dari seluruh gerakan, bukan karena kita punya kekuasaan atau wewenang di tangan, tetapi karena kita memiliki otoritas, energi, pengalaman yang lebih besar, kepandaian yang lebih beraneka ragam, dan kecakapan yang lebih baik. Pernyataan ini saya buat untuk menjawab keberatan yang biasanya kita dengar kalau sentralisasi yang ketat akan dengan mudah merusak gerakan bila pusat diisi dengan orang-orang yang tidak-cakap dan memiliki wewenang yang besar … Cara mengatasi ini hanya dapat dilakukan dengan ‘tekanan yang bersahabat’, dimulai dengan resolusi dari tiap-tiap sub-grup, disusul dengan resolusi ke Organ Sentral dan Komite Pusat, dan berakhir (dalam kasus terburuk) dengan pemecatan orang yang bersangkutan. Komite harus berusaha membagi-bagikan tugas, dengan mempertimbangkan bahwa tiap-tiap aspek kerja revolusioner membutuhkan kemampuan yang berbeda, dan kadang-kadang seorang yang sama sekali tidak berguna sebagai organisator mungkin sangat cakap sebagai agitator, atau seorang yang tidak cakap dalam melakukan kerja yang benar-benar rahasia dapat berperan menjadi seorang propagandis yang ulung, dan sebagainya…. Bagaimana cara melakukan ini? Dengan menyerahkan laporan secara rutin kepada komite, dengan mengirim sebanyak mungkin laporan dengan konten yang sebanyak mungkin pula ke Organ Sentral, dengan mengorganisir kunjungan dari Komite Pusat dan komite lokal ke berbagai lingkaran, dan akhirnya, dengan mewajibkan penyerahan daftar kontak dari lingkaran-lingkaran ini, yakni nama dan alamat dari sejumlah anggota dari tiap-tiap lingkaran, untuk dijaga (dan kepada K.P. dan O.S.). Hanya setelah laporan dan daftar kontak diserahkan maka kita bisa mengatakan apakah seseorang anggota Partai yang ada dalam lingkaran tertentu telah melakukan tugasnya; hanya dengan demikian maka Partai secara keseluruhan ada di dalam posisi untuk ‘mengetahui’ kerja dari setiap lingkaran; hanya dengan demikian maka penangkapan dan pencidukan tidak akan membuat kita takut, karena bila kita mempertahankan kontak dengan berbagai lingkaran maka akan selalu mudah bagi delegasi Komite Pusat untuk mencari pengganti ‘dengan segera’ dan melanjutkan kerja. Dengan demikian penangkapan anggota-anggota komite tidak akan menghancurkan seluruh mesin partai, tetapi hanya menyingkirkan para pemimpinnya, yang selalu memiliki kandidat pengganti. Dan jangan kita katakan bahwa transmisi laporan dan daftar kontak adalah mustahil karena kita harus menjaga kerahasiaan: bila ada kemauan, akan selalu mungkin untuk menyerahkan (atau meneruskan) laporan dan daftar kontak, selama kita memiliki komite-komite, Komite Pusat dan Organ Sentral.”
“Ini membawa kita ke satu prinsip yang paling penting untuk semua organisasi Partai dan semua aktivitas Partai: sementara ‘sentralisasi yang sebesar-besarnya’ adalah hal yang diperlukan sehubungan dengan ‘kepemimpinan’ ideologi dan praktis gerakan dan perjuangan revolusioner kaum proletariat, ‘desentralisasi yang sebesar-besarnya’ adalah hal yang diperlukan sehubungan dengan ‘menginformasikan’ pusat Partai (dan oleh karenanya Partai secara keseluruhan) mengenai keadaan gerakan, dan sehubungan dengan ‘tanggung jawab’ kepada Partai. Kepemimpinan gerakan harus dipercayakan kepada sesedikit mungkin kelompok kaum revolusioner profesional yang paling homogen, yang memiliki pengalaman yang besar. Partisipasi dalam gerakan harus diperluas sebanyak mungkin kelompok yang paling beragam dan heterogen, yang merangkul lapisan-lapisan proletariat yang paling beragam (dan juga kelas-kelas rakyat lainnya). Pusat Partai harus selalu memiliki, tidak hanya informasi yang terperinci mengenai aktivitas-aktivitas dari tiap-tiap kelompok ini, tetapi juga ‘informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai komposisi kelompok mereka’. Kita harus menyentralisasi kepemimpinan gerakan. Kita juga harus (dan persis untuk alasan ini, karena tanpa informasi maka sentralisasi adalah mustahil) sebisa mungkin ‘mendesentralisasi tanggung jawab kepada Partai’ dari tiap-tiap anggotanya, dari tiap-tiap partisipan di dalam kerjanya, dan dari tiap-tiap lingkaran yang langsung di bawah Partai atau yang berasosiasi dengan Partai. Desentralisasi ini adalah prasyarat yang esensial untuk sentralisasi revolusioner dan alat korektif yang esensial untuknya. Hanya setelah sentralisasi dicanangkan sepenuhnya dan hanya setelah kita memiliki Organ Sentral dan Komite Pusat, maka setiap kelompok, tidak peduli sekecil apapun mereka, dapat berkomunikasi dengan mereka [Komite Pusat dan Organ Sentral]—dan tidak hanya berkomunikasi dengan mereka, tetapi melakukan ini secara ‘reguler’ sebagai hasil dari sebuah sistem yang telah dibentuk dengan bertahun-tahun pengalaman—dan hanya dengan demikian maka konsekuensi buruk dari komposisi komite lokal yang buruk dapat diatasi. Sekarang kita telah semakin dekat ke persatuan Partai yang sesungguhnya dan semakin dekat ke pembentukan pusat kepemimpinan yang sesungguhnyua, dan kita harus ingat dengan baik bahwa pusat ini akan ‘tak-berdaya’ bila kita tidak pada saat yang sama memperkenalkan ‘desentralisasi yang maksimum’ sehubungan dengan tanggung jawab pada pusat dan sehubungan dengan menginformasikan pusat mengenai semua gir dan roda mesin Partai.”
Prinsip dan metode sentralisme-demokratik macam inilah yang ditegakkan Lenin dalam menghadapi cambuk reaksi, memajukan perjuangan kelas pekerja, dan menggulingkan kapitalisme secara revolusioner. Sentralisme-demokratik merupakan seni kepemimpinan revolusioner Bolshevisme dalam membangun partai atau persatuan revolusioner. Dalam perjuangan kelas revolusioner, strategi pembangunan Bolshevisme telah teruji bukan saja untuk memenangkan pertarungan melawan polisi-polisi tsar tapi juga menggulingkan kapitalisme di Rusia dan memercikan api revolusi dunia. Namun pemimpin-pemimpin borjuis-kecil, anarkis, dan postmodernis dalam ARB mengabaikan itu. Keyakinan naïf mereka tentang horizontalisme menyangkal signifikansi pembangunan kepemimpinan dan partai revolusioner. Daripada membangun organisasi yang tersentral dan kuat untuk memberikan ekspresi yang sadar dan terorganisir dalam gerakan massa; mereka justru membangun gerakan non-partai bahkan anti terhadap Bolshevisme. Mereka pikir brutalitas polisi dan tentara, stigma-stigma media dan prasangka-prasangka yang diterbarkan oleh institusi-institusi demokrasi borjuis dapat diatasi dengan program-program aksi yang tak-berlandaskan teori yang paling maju. Mereka kira persatuan yang dibangun di atas tendensi-tendensi teoretis yang-berlawanan dan menyangkal otoritas revolusioner dapat menjadi kekuatan yang dapat menggulingkan kapitalisme. Mereka keliru! Setiap demonstrasi, pemogokan, pemberontakan dan revolusi telah menunjukkan kekelirian itu. Peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan bagaimana sentralisasi sangat dibutuhkan untuk memajukan perjuangan massa. Tanpa pengorganisasian secara tersentral maka kerjasama yang harmonis akan sukar dicapai. Kontradiksi di antara individu-individu yang mengejar keinginannya masing-masing takkan bisa dihadapi dengan horizontalisme yang menekankan pada otonomi-diri. Dalam organisasi dan gerakan massa, kontradiksi inheren macam itu hanya bisa diatasi dengan sentralisme-demokratik yang melancarkan ‘tekanan bersahabat’ dan ‘memberi setiap orang sesuatu untuk dilakukan’, ‘menyentralisasi informasi’ dan ‘mendesentralisasi tanggung jawab’, dan pada akhirnya memadukan setiap orang dalam kerjasama yang harmonis untuk memajukan perjuangan kolektif.
Bahkan dalam perjuangan hidup masyarakat komunal-primitif sekalipun, bukan horizontalisme-individualistik atau otonomi-diri yang dilaksanakan dalam memajukan kehidupan bersama tapi sentralisasi. Hubungan sosial egaliter dan kolektivitas dalam mengakses kekayaan material di alam—ini bukanlah dikarenakan adanya penerapan pengorganisasian masyarakat secara horizontal, melainkan karena belum cukup berkembangnya kondisi-kondisi material yang ada maka orang-orang mesti bekerjasama secara setara demi mempertahankan hidupnya. Dan, dalam aktivitas sosio-ekonomi inilah setiap orang takkan mungkin melandaskan dirinya pada prinsip anti-otoritas tapi sentalisme-internal: kesatuan di antara orang-orang—yang mengejar keinginannya masing-masing—yang dikondisikan oleh perkembangan material pada zamannya. Ketika alat produksi masih terlampau sederhana maka produktivitas rakyat pekerja akan berada pada tingkat yang rendah, dan oleh karena itu, tidak ditemukan surplus yang dapat memberikan hak-hak istimewa kepada sebagian kecil masyarakat dan membagi kerja-fisik dengan kerja-mental yang menandai pembagian kelas-kelas sosial yang ada. Dalam kontradiksi antara manusia dengan alam dan sebagai syarat untuk menaklukan alam dan mempertahankan kehidupannya; manusia terdorong untuk melakukan sentralisasi dengan membentuk komune-komune sebagai unit ekonomi yang dijalankan atas kerjasama dan otoritas kolektif. Melalui kerjasama inilah individu-individu bersatu dalam proses produksi, dan secara dialektis—seperti organ-organ tubuh yang berbeda-beda, namun secara harmonis bekerjasama untuk memberi kehidupan pada tubuh manusia—apa yang dicapai melalui kerja-kerja bersama itu melebihi penjumlahan formal dari bagian-bagiannya, karena proses produksi mengubah tenaga-tenaga kerja individual (kuantitas) menjadi tenaga produktif baru (kualitas): kekuatan kolektif. Lewat “What is Historical Materialism?”, Alan Woods menulis:
“Periode pertama [dalam masyarakat komunal-primitif], yang disebut oleh Marx dan Engels sebagai kebiadaban, ditandai dengan perkembangan yang sangat rendah dalam alat-alat produksi, produksi peralatan batu, dan cara hidup pemburu-pengumpul … Cara produksi berburu-meramu awalnya mewakili kondisi universal manusia. Sisa-sisa yang masih bertahan hingga saat ini, dapat diamati di beberapa bagian dunia, memberi kita petunjuk dan wawasan penting tentang cara hidup yang telah lama terlupakan. Misalnya, tidak benar bahwa manusia pada dasarnya egois. Jika ini yang terjadi, spesies kita akan punah lebih dari dua juta tahun yang lalu. Rasa kerjasama yang kuatlah yang menyatukan kelompok-kelompok ini dalam menghadapi kesulitan. Mereka merawat bayi-bayi kecil dan ibu mereka serta menghormati anggota lama klan yang melestarikan pengetahuan dan kepercayaan kolektif mereka dalam ingatan mereka…. Dalam masyarakat-masyarakat ini, kelas dalam pengertian modern tidak dikenal. Tidak ada negara atau agama yang terorganisir dan ada rasa tanggung jawab komunal dan berbagi yang mendalam. Egoisme dan keegoisan dianggap sangat anti-sosial dan menyinggung moral. Penekanan pada kesetaraan menuntut agar ritual tertentu dipatuhi ketika pemburu yang berhasil kembali ke perkemahan. Tujuan dari ritual-ritual ini adalah mencegah arogansi dan kesombongan…. Permasalahan dalam masyarakat mereka sebagian besar telah terselesaikan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang mengancam keharmonisan sosial … Percakapan antar-manusia adalah milik bersama, dan perselisihan dapat dengan mudah diredakan melalui olok-olok komunal…. Kesombongan tidak disukai dan kesopanan dianjurkan, seperti yang ditunjukkan dalam kutipan berikut: ‘seorang lelaki !Kung mendeskripsikannya sebagai berikut: “katakanlah ada seorang pemburu yang sedang berburu. Dia tidak boleh pulang ke rumah dan mengumumkan seperti seorang pembual, ‘Aku telah membunuh seekor hewan besar di semak-semak!’ Pertama-tama dia harus duduk diam sampai orang lain mendatangi perapiannya dan bertanya, ‘Apa yang kamu dapatkan hari ini?’ Dia menjawab pelan, ‘Ah, aku tidak pandai berburu. Saya tidak mendapat apapun … kecuali yang kecil. Lalu aku tersenyum sendiri karena aku tahu dia telah membunuh sesuatu yang besar.” Semakin besar hasil buruannya, semakin diremehkan … dan akhirnya adalah meskipun beberapa orang jelas adalah pemburu yang mahir dibandingkan dengan yang lain, tidak ada seorangpun yang memperoleh prestise atau status yang tidak biasa karena hal tersebut’.”
Keempat, interelasi: pola hubungan setara antar-individu maupun kolektif dalam merumuskan pemenuhan kebutuhan hidup. Kaum Marxis memahami bahwa perjuangan kelas dikondisikan oleh perjuangan yang lebih umum untuk eksistensi manusia dalam dunia material yang konkret. Ini merupakan ekspresi perjuangan yang tak-terhindarkan antara manusia dan alam. Setiap orang lahir di muka bumi dengan tubuh material yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak untuk mengembangkan kemanusiaanya secara menyeluruh. Namun sebagai materi, manusia dilahirkan sebagai tawanan dari alam: yang setiap detiknya bergantung pada lingkungan dan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya, dan oleh karena itu, kondisi material menentukan kesadaran sosialnya. Dalam masyarakat kapitalis, kekayaan material dikuasai oleh segelintir individu pemilik alat produksi dan tanpa menghancurkan kepemilikan pribadi terhadap alat produksi maka prinsip interelasi takkan mungkin diterapkan. Di bawah kapitalisme, bukan hanya tidak ada kesetaraan untuk semua orang tapi tak-terpikirkan pula untuk semua orang bebas memilih cara-cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses produksi hari-hari ini, tidak ada kesetaraan antara borjuis dan proletar; tidak ada juga cara-cara lain untuk bertahan hidup selain menjual kemampuan kerja. Jadi, ketika masyarakat kelas masih bertahan maka pola hubungan setara antar-individu dan kolektif belumlah tepat menjadi prinsip yang mengatur kehidupan massa. Secara praktis, kesetaraan dan kebebasan yang didambakan takkan bisa melampaui batas-batas sempit kapitalisme: kepemilikan properti dan negara-bangsa. Dibutuhkan sebuah revolusi sosialis, demokrasi buruh dan perekonomian terencana yang berbasiskan internasionalisme proletariat untuk menghancurkan kapitalisme dan membangun kehidupan baru; di mana umat manusia dapat mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya dengan sepenuh-penuhnya. Namun dalam proses awal penghancuran dan pembangunan ini, kelas proletar dan kaum revolusioner tidak bisa langsung menekankan pada relasi yang bebas dan setara. Tanpa menempuh perjuangan kelas revolusioner, dengan menegakkan kediktatoran proletariat—yang dipandu oleh kepemimpinan revolusioner—untuk melawan elemen-elemen kontra-revolusi, mengekspropriasi kepemilikan pribadi borjuasi, merebut kendali atas tuas-tuas ekonomi, dan menguasai kekayaan material secara bersama—maka kebebasan dan kesetaraan dalam relasi antar-individu maupun kolektif adalah utopia. Sebuah cara-cara pemenuhan kebutuhan yang baru dalam bentuk kehidupan yang lebih tinggi hanya bisa dicapai dengan partisipasi-aktif dan sadar dari kaum produsen untuk menjalankan aktivitas produksi, masyarakat dan negara. Mendambakan relasi-relasi yang bebas dan setara tanpa memiliki posisi yang jelas atas persoalan-persoalan otoritas politik dan mengakhiri kapitalisme—mengapa harus menghancurkan alat-alat represi borjuis dan menggantinya dengan negara buruh yang bersifat sementara, hingga bagaimana cara membangun masyarakat baru dari reruntuhan material masyarakat lama—merupakan sebuah sikap kekanak-kanakan. Dalam “Negara dan Revolusi”, Lenin menjelaskan:
“Menghapuskan birokrasi seketika, di mana-mana dan sampai ke akar-akarnya, adalah tidaklah mungkin. Itu utopi. Tetapi ‘menghancurkan’ seketika mesin birokrasi lama dan segera mulai membangun mesin yang baru, yang memungkinkan dihapuskannya secara berangsur-angsur segala birokrasi—ini bukan utopi, ini pengalaman Komune, ini tugas langsung dan terdekat kaum proletar revolusioner. Kapitalisme menyederhanakan fungsi-fungsi pemerintahan ‘negara’, memungkinkan dicampakkannya ‘komandoisme’ dan menyederhanakan seluruh persoalan menjadi pengorganisasian kaum proletar (sebagai kelas yang berkuasa) yang akan mengupah ‘buruh, mandor dan pemegang buku’ atas nama seluruh masyarakat. Kita bukan kaum utopis. Kita tidak ‘mengkhayalkan’ kemungkinan seketika dapat hidup tanpa pemerintahan apapun, tanpa ketundukan apapun; khayalan anarkis ini yang didasarkan pada ketiadaan pengertian akan tugas-tugas diktator proletariat, secara fundamental asing bagi Marxisme dan pada kenyataannya hanya membantu menunda revolusi sosialis sampai orang-orang berubah. Tidak, kita menghendaki revolusi sosialis dengan orang-orang sebagaimana adanya sekarang, yaitu orang-orang yang tidak dapat hidup tanpa ketundukan, tanpa kontrol, tanpa ‘mandor dan pemegang buku’. Tetapi ketundukan itu harus kepada pelopor bersenjata dari seluruh kaum terhisap dan kaum pekerja—kepada proletariat.”
“‘Komandoisme’ yang khas dari pejabat-pejabat negara bisa dan harus seketika, segera, mulai diganti dengan fungsi-fungsi yang sederhana dari ‘mandor dan pemegang buku’, fungsi-fungsi yang sepenuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan tenaga produktif pada umumnya dan sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan upah yang sama dengan ‘upah buruh’. Kita sendiri, kaum buruh, akan mengorganisasi produksi secara besar-besaran atas dasar yang sudah diciptakan oleh kapitalisme, dengan bersandar pada pengalaman buruh sendiri, dengan menegakkan disiplin yang paling keras, disiplin baja, yang didukung oleh kekuasaan negara dari kaum buruh bersenjata; kita akan menurunkan pejabat-pejabat negara untuk memainkan peranan sebagai pelaksana biasa dari instruksi-instruksi kita, sebagai ‘mandor dan pemegang buku’ yang bertanggung jawab, dapat diganti dan dibayar dengan gaji yang tidak besar (tentu saja dengan bantuan teknisi-teknisi dari segala mutu, jenis dan tingkat)—inilah tugas kita, tugas proletar, dari sinilah kita dapat dan harus mulai pada waktu melaksanakan revolusi proletar. Permulaan yang demikian itu, di atas dasar produksi secara besar-besaran, dengan sendirinya akan menuju pada “melenyapnya” secara berangsur-angsur segala birokrasi, menuju pembentukan berangsur-angsur tata tertib-tata tertib yang tanpa tanda kutip, tata tertib yang tidak ada persamaannya dengan perbudakan-upahan—tata tertib di mana fungsi-fungsi pengawasan dan memberi pertanggung-jawaban yang semakin sederhana akan dilaksanakan oleh semua secara bergilir, kemudian akan menjadi kebiasaan dan akhirnya tidak lagi menjadi fungsi-fungsi khusus dari orang-orang lapisan khusus.”
Selama kelas-kelas sosial masih ada maka pendirian Dewan Rakyat—dengan prinsip interelasi sekalipun—takkan menjamin tercapainya hubungan yang setara antar-individu maupun kelompok dalam mememenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan yang konkret, kelas proletar dan kaum revolusioner harus melewati masa transisi dari kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas; tanpa negara, tanpa eksploitasi dan penindasan manusia oleh manusia. Marxisme menyebut periode transisional ini sebagai tahap pertama atau fase terendah dari komunisme: sosialisme. Di bawah sosialisme, kaum buruh memerlukan negara untuk melancarkan revolusinya. Hanya negara yang diperlukan bukanlah negara yang utuh, melainkan negara yang melenyap. Dalam revolusi proletariat, kelas proletar dan kaum revolusioner pertama-tama harus menghacurkan mesin-mesin kekerasan negara borjuis dan menggantikannya dengan massa-rakyat yang dipersenjatai. Rakyat bersenjata merupakan nukleus dari negara buruh, yang dalam revolusi berjuang untuk mencapai emansipasi dengan memperjuangkan penggulingan borjuis, merebut kekuasaan politik dan menegakkan kediktatoran proletariat. Marx berkata: ‘antara masyarakat kapitalis dan komunis terdapat periode transformasi revolusioner dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Sejalan dengan ini juga merupakan transisi politik di mana negara tidak lain hanyalah kediktatoran revolusioner proletariat’. Negara bagi proletariat dibutuhkan bukan untuk kepentingan kebebasan dan kesetaraan yang abstrak, yang tak-terpikirkan tanpa penghapusan kelas-kelas sosial dalam masyarakat; proletariat justru membutuhkan negara untuk mempertahankan kekuasaannya dari serangan-serangan kontra-revolusi, menghapuskan kepemilikan borjuasi, melenyapkan kebudayaan-kebudayaan lama yang terus-menerus mencari jalan untuk bangkit kembali, dan membawa revolusi sampai ke garis kemenangan. Dalam “Negara dan Revolusi”, Lenin menjelaskan:
“Transisi dari masyarakat kapitalis—yang berkembang menuju komunisme—ke masyarakat komunis tidak mungkin terjadi tanpa ‘masa transisi politik’…. Jadi, dalam masyarakat kapitalis, kita mempunyai demokrasi yang terkekang, buruk, palsu, demokrasi hanya untuk orang kaya, untuk minoritas. Kediktator proletariat, masa transisi menuju komunisme, untuk pertama kalinya akan menciptakan demokrasi bagi rakyat, bagi mayoritas, bersamaan dengan penindasan yang diperlukan terhadap kaum pengeksploitasi, terhadap minoritas. Komunisme sendiri mampu memberikan demokrasi yang benar-benar lengkap, dan semakin lengkap demokrasi tersebut, semakin cepat pula demokrasi menjadi tidak berguna dan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, di bawah kapitalisme kita mempunyai negara dalam arti sebenarnya, yaitu sebuah mesin negara untuk menindas suatu kelas terhadap kelas lainnya, dan terlebih lagi, penindasan mayoritas oleh minoritas. Tentu saja, agar berhasil, upaya seperti penindasan sistematis terhadap mayoritas tereksploitasi oleh minoritas pengeksploitasi memerlukan keganasan dan kebiadaban yang paling dasar dalam hal penindasan, hal ini memerlukan lautan darah, yang dengannya umat manusia benar-benar melalui jalannya perbudakan, perhambaan, dan perbudakan-upahan. Lebih jauh lagi, pada masa transisi dari kapitalisme ke komunisme, penindasan masih diperlukan, namun yang terjadi saat ini adalah penindasan terhadap kelompok minoritas yang mengeksploitasi oleh mayoritas yang tereksploitasi. Peralatan khusus, mesin khusus untuk menekan, yaitu ‘negara’, masih diperlukan, namun saat ini keadaan tersebut merupakan keadaan transisi. Ini bukan lagi sebuah negara dalam arti sebenarnya; karena penindasan terhadap minoritas pengeksploitasi oleh mayoritas budak-upahan di masa lalu relatif mudah, sederhana dan merupakan tugas yang wajar sehingga tidak memerlukan banyak pertumpahan darah dibandingkan dengan penindasan terhadap kebangkitan budak, petani-hamba, buruh-upahan, dan hal ini akan merugikan umat manusia jauh lebih sedikit. Dan hal ini sejalan dengan perluasan demokrasi ke mayoritas populasi sehingga kebutuhan akan mesin penindasan yang khusus akan mulai menghilang. Tentu saja, kaum pengeksploitasi tidak mampu menindas rakyat mesin yang sangat rumit untuk melakukan tugas ini, namun rakyat dapat menindas kaum pengeksploitasi bahkan dengan ‘mesin’ yang sangat sederhana, hampir tanpa ‘mesin’, tanpa aparat khusus, dengan organisasi massa bersenjata yang sederhana (seperti Deputi Buruh dan Tentara Soviet).”
“Akhirnya, hanya komunisme yang menjadikan negara sama sekali tidak diperlukan, karena tidak ada seorang pun yang bisa ditindas—‘tidak ada seorang pun’ dalam arti sebuah kelas, yang merupakan perjuangan sistematis melawan bagian tertentu populasi. Kami bukanlah orang-orang utopis, dan kami sama sekali tidak menyangkal kemungkinan dan keniscayaan terjadinya ekses-ekses yang dilakukan oleh individu, atau keharusan untuk menindas ekses-ekses tersebut. Akan tetapi, pertama-tama, tidak ada mesin khusus, aparat khusus untuk menindas; hal ini akan dilakukan oleh rakyat bersenjata sendiri, dengan cara yang sederhana dan mudah seperti campur-tangan kelompok masyarakat beradab, bahkan dalam masyarakat modern, untuk melerai perkelahian atau mencegah perkosaan terhadap perempuan. Dan kedua, kita tahu bahwa akar sosial dari ekses-ekses tersebut, yang berupa pelanggaran aturan-aturan dalam pergaulan sosial, adalah eksploitasi terhadap massa, kekurangan dan kemiskinan mereka. Dengan dihilangkannya penyebab utama itu, ekses-ekses pasti akan mulai ‘melenyap’. Kita tidak tahu seberapa cepat dan bagaimana kelanjutannya, tepi kita tahu mereka akan layu. Dengan lenyapnya mereka maka negara juga akan melenyap…. Oleh karena itu, fase pertama komunisme belum dapat memberikan keadilan dan kesetaraan. Perbedaan-perbedaan yang tidak adil dalam hal kekayaan akan tetap ada, namun eksploitasi manusia oleh manusia akan menjadi mustahil, sebab tidak dimungkinkan untuk merampas alat-alat produksi—pabrik, mesin, tanah, dan sebagainya—dan menjadikannya milik perorangan…. Jadi, pada fase pertama masyarakat komunis, ‘hak-hak borjuis’ belumlah dapat dihapuskan secara keseluruhan, namun hanya sebagian, sesuai dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai, yakni hanya dalam hubungannya dengan alat-alat produksi saja. ‘Hak milik borjuis’ mengakui alat-alat produksi sebagai milik pribadi individu. Sosialisme mengubahnya menjadi milik bersama. Sejauh itu—dan hanya sejauh itu—kepemilikan borjuis lenyap. Namun, aturan borjuis tetap ada sejauh menyangkut bagian lainnya; hal ini tetap ada sebagai pengatur (penentu) dalam pendistribusian produk dan pembagian kerja di antara anggota-anggota masyarakat…. Ini adalah sebuah ‘kelemahan’, kata Marx, namun hal ini tak-terelakkan pada fase pertama komunisme; karena jika kita tidak mau terjerumus ke dalam utopianisme, kita tidak boleh berpikir bahwa, setelah menggulingkan kapitalisme, orang-orang akan langsung belajar bekerja untuk masyarakat tanpa kelas, tanpa diatur oleh hukum apapun. Selain itu, penghapusan kapitalisme tidak serta merta menciptakan prasyarat ekonomi bagi perubahan tersebut.”
“Negara melenyap sejauh tidak ada lagi kapitalis, tidak ada lagi kelas, dan akibatnya, tidak ada kelas yang dapat ditindas…. Hanya sekarang kita dapat sepenuhnya menghargai kebenaran pernyataan Engels yang tanpa ampun mengejek absurditas penggabungan kata ‘kebebasan’ dan ‘negara’. Selama negara masih ada, kebebasan tidak aka ada. Ketika ada kebebasan, tidak aka nada negera. Basis ekonomi untuk melenyapkan negara sepenuhnya adalah tingginya perkembangan komunisme sehingga pertentangan antara kerja-mental dan kerja-fisik lenyap … yang bagaimanapun juga tidak dapat segera dihapuskan hanya dengan mengubah alat-alat produksi menjadi milik bersama, dengan mengekspropriasi kepemilikan kapitalis. Pengambilalihan ini akan memungkinkan kekuatan produktif berkembang secara pesat. Dan ketika kita melihat betapa kapitalisme telah memperlambat perkembangan ini, ketika kita melihat betapa banyak kemajuan yang dapat dicapai berdasarkan tingkat teknik yang telah kita capai, kita berhak mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa ekspropriasi kepemilikan kapitalis pasti akan menghasilkan perkembangan besar-besaran pada kekuatan produktif masyarakat manusia. Namun seberapa cepat perkembangan ini akan berlangsung, seberapa cepat hal ini akan mencapai titik di mana kita akan membebaskan diri dari pembagian kerja, mengakhiri pertentangan antara kerja-mental dan kerja-fisik, mengubah kerja menjadi ‘kebutuhan utama dalam hidup’—kita tidak tahu dan tidak bisa tahu. Oleh karena itu, kita hanya berhak untuk berbicara tentang melenyapnya negara yang tidak bisa dihindari, dengan menekankan sifat berlarut-larutnya proses ini dan ketergantungannya pada kecepatan perkembangan tahap komunisme yang lebih tinggi, dan membiarkan pertanyaan mengenai waktu atau bentuk-bentuk konkretnya tetap terbuka, karena belum tersedia bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut…. Sampai fase tertinggi komunisme tiba, kaum sosialis menuntut kontrol yang paling ketat oleh masyarakat dan negara atas jumlah tenaga kerja dan ukuran konsumsi; namun kendali ini harus dimulai dengan mengekspropriasi kepemilikan borjuis, dengan penetapan kendali buruh atas kapitalis, dan harus dilaksanakan bukan oleh negara birokrat, namun oleh negara buruh—massa bersenjata.”
Pertanyaan mengenai negara adalah persoalan mendasar bagi kaum Marxis. Marxisme menjelaskan negara bukan sebagai sumber kejahatan di muka bumi, tetapi ekspresi yang terorganisir dari kepentingan kelas yang menguasai ekonomi. Asal-usul negara berakar dari hubungan produksi tertentu, di mana ketimpangan kepemilikan kekayaan material adalah yang membagi kelas-kelas sosial dalam masyarakat dan menjadi dasar keberadaan negara. Setiap negara dalam bentuk apapun tidak bisa berdiri secara netral, karena pada dasarnya negara-negara yang ada tak-mempunyai kepentingannya sendiri tapi melayani dan bergantung kepada kepentingan kelas yang menguasai kekayaan material dalam masyarakat. Secara prinsipil, sebuah kelas yang memiliki kekuasaan ekonomi dapat membentuk aparatur negaranya sendiri dan setiap bentuk kekuasaan negara mewakili dominasi satu kelas terhadap kelas-kelas sosial lainnya. Bagi kaum anti-otoriter, anarkis, bahkan postmodernis—permasalahan negara adalah menyangkut representasi, bukan hubungan-hubungan ekonomi tertentu. Pandangan borjuis-kecil melihat bahwa elemen-elemen sosial atau individu-individu yang menjadi presentasi dalam masyarakat tidak dapat diwakili, karena tiap-tiap perwakilan akan selalu menyalahgunakan posisinya. Tinjauan ini begitu naïf dan keliru. Sejak kapan kelas borjuis didiskriminasi dan diopresi oleh perwakilan-perwakilannya di parlemen? Meskipun banyak di antara kaum kapitalis yang tak-terlibat langsung dalam pranata kenegaraan, namun bukankah mereka di mana-mana sudah merasa dirinya terwakili oleh negara dan sistem demokrasi borjuisnya? Negara dan seluruh institusi borjuis gagal memenuhi aspirasi orang-orang terhisap dan tertindas bukan karena masalah representasi atau bentuk-bentuk politik, tetapi mengenai kelas mana yang mengendalikan perekonomian masyarakat. Di bawah kapitalisme, populasi mayoritas—yang terdiri dari kaum buruh, petani, rakyat miskin kota dan desa, dan pelbagai jenis kelas-menengah lapisan bawah—dihisap dan ditindas oleh minoritas pemilik alat produksi: industrialis, bankir, tuan-tanah, dan berbagai orang yang mendasarkan keberadaan sosialnya pada kepemilikan pribadi. Di tangan mereka, negara menjadi instrumen kekerasan yang digunakan untuk mempertahankan status-quo dan melemahkan perjuangan massa.
Negara borjuis adalah monster buas birokratis yang melahap kekayaan material rakyat pekerja secara kolosal. Di masa-masa normal, kelas penguasa menjalankan kendali atas negara dengan menanam keyakinan naïf melalui institusi-institusi pendidikan dan demokrasinya. Di periode-periode pra-revolusioner atau revolusioner, persoalan-persoalan mengenai kekuasaan dan negara akan mengemuka. Menghadapi kondisi inilah orang-orang yang menginginkan perubahan tatanan secara mendasar dituntut untuk mempunyai pandangan yang memadai terhadap negara. Tendensi-tendensi reformisme dan sentrisme tidaklah memiliki tinjauan yang utuh tentang negara: kaum reformis berpikir dapat memperbaiki dan mempertahankan negara dengan segala alat-alat represinya untuk melayani kepentingan massa; kaum sentris mengira bisa mengakhiri kapitalisme dengan mencampur-adukan teori yang bertentangan secara prinsipil atau menolak kekuasaan negara secara umum dan prinsip hingga menyangkal kebutuhan kelas pekerja akan negara yang bersifat sementara. Negara borjuis bagi kedua tendensi ini bukan untuk dihancurkan dan digantikan dengan negara buruh yang berangsur-angsur melenyap. Keduanya tidak mempunyai perspektif, program, dan orientasi masa depan yang jelas untuk menggulingkan kapitalisme, memenangkan sosialisme dan membangun komunisme. Dalam organisasi-organisasi tradisional kelas pekerja, kepemimpinan reformis berkali-kali mengkhianati gerakan buruh. Dalam memandu gerakan ARB, kepemimpinan anarkis dan postmodernis menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Saat berhadapan dengan krisis kapitalisme yang mendalam dan cambuk reaksi yang begitu rupa, mereka tidak mempunyai posisi yang jelas terhadap negara. Para pemimpin yang berusaha menegakkan prinsip interelasi itu tak-mengerti bahwa untuk membangun kerjasama dan partisipasi-aktif dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup, maka proletariat perlu menghancurkan batasan-batasan kapitalis dengan menggunakan negaranya sendiri—negara yang sangat berlawanan dengan negara borjuis: sebuah kediktatoran proletariat yang mewakili kepentingan mayoritas populasi—yang dipandu oleh kepemimpinan revolusioner—untuk mempertahankan kekuasannya dari elemen-elemen kontra-revolusi dan mengekspropriasi kepemilikan borjuasi. Dalam “Revolusi yang Dikhianati”, Trotsky memberikan komentarnya:
“Pandangan berani … mengenai negara di bawah kediktatoran proletariat terungkap sepenuhnya satu setengah tahun setelah penaklukan dalam program Partai Bolshevik, termasuk bagiannya mengenai tentara. Negara yang kuat, tetapi tanpa bahasa mandarin; kekuatan bersenjata, tapi tanpa Samurai! Bukan tugas pertahanan untuk menciptakan birokrasi militer dan negara, namun struktur kelas masyarakat terbawah yang menciptakannya ke dalam organisasi pertahan. Tentara hanya salinan dari hubungan sosial. Perjuangan melawan bahaya asing, tentu saja, memerlukan organisasi teknis militer yang terspesialisasi di negara buruh, seperti di negara-negara lain, namun tidak memerlukan kasta perwira yang memiliki hak istimewa. Program partai menuntut pergantian tentara tetap dengan rakyat bersenjata. Rezim kediktatoran proletariat sejak awal berdirinya tidak lagi menjadi sebuah ‘negara’ dalam pengertian lama—sebuah aparatus khusus, yaitu untuk menundukkan mayoritas rakyat. Kekuasaan material, bersama dengan senjata, langsung berada di tangan organisasi buruh seperti soviet. Negara sebagai sebuah aparat birokrasi mulai dihapuskan pada hari pertama kediktatoran proletariat.”
Kelima, inklusi. Prinsip ini menganjurkan pengorganisasian masyarakat dengan menekankan pada keberagaman, di mana setiap individu dinyatakan bebas dan setara untuk memeluk kebenaran subyektifnya masing-masing dan mengambil tindakannya sendiri-sendiri. Mereka meyakini bahwa perbedaan akan memperkaya interaksi manusia dan keragaman akan membuat setiap orang dapat berinteraksi secara alami dan langsung tanpa kekuasaan dan kepemimpinan yang dipaksakan dari luar dirinya. Dalam menghadapi eksploitasi dan penindasan di bawah masyarakat kapitalis, mereka tidak mempunyai perspektif, program, metode dan tradisi yang memadai untuk menempuh perjuangan revolusioner. Daripada melawan otoritas borjuis dan sistem kapitalisme secara konkret, mereka justru mengabaikannya dengan menawarkan solusi-solusi yang abstrak. Mereka pikir dapat membangun tatanan dunia yang manusiawi dan mengembangkan kemanusiaan dengan sepenuh-penuhnya di dalam batas-batas kepemilikan pribadi dan negara-bangsa. Dengan konsepsi inklusivitasnya, kaum anarkis bahkan postmodernis bukan sekadar mendukung keberagaman taktik tapi juga prinsip teori, perspektif dan orientasi perjuangan yang berbeda-beda. Inilah mengapa dalam persatuan-persatuan dan gerakan-gerakan mereka, peran tiap-tiap anggotanya tidaklah diorganisir dengan menyatukan pemahaman atas peristiwa dan melakukan kerjasama-kerjasama yang harmonis. Secara praktis, pemujaan terhadap inklusivisme bukan sekadar membiarkan individu untuk bergerak dengan mengikuti cara mainnya sendiri-sendiri tetapi lebih jauh menolak signifikansi dari kediktatoran proletariat dan kepemimpinan revolusioner dalam menempuh perjuangan kelas. Pada bangunan persatuan, organisasi dan gerakannya, tendensi borjuis-kecil ini mengupayakan apa yang diistilahkannya dengan ‘kesatuan dalam keberagaman’; yakni sebuah pengorganisasian masyarakat secara horizontal, heterogen dan longgar—yang mengambil bentuk federasi-federasi otonom atau kelompok-kelompok non-partai. Persatuan demikian tidaklah seturut garis kelas yang melihat individu-individu berdasarkan keberadaan sosialnya dalam aktivitas produksi secara komprehensif, namun memandang individu-individu menurut kategori-kategori lokal dan subyek yang unik dan diskursif.
Para pemimpin informal anarkis dan postmodernis ARB memeluk pandangan itu. Ini dilakukan demi menegakkan otonomi-diri. Dalam mengorganisir sebuah kehidupan baru, mereka berusaha mempopulerkan konsep Otonomi Demokratis dan Konfederalisme Demokratis yang diklaimnya sebagai pelajaran dari gerakan rakyat Kurdi. Mereka memandang kalau struktur kekuasaan komunal yang terbangun dalam Revolusi Suriah sebagai perwujudan dari masyarakat yang bebas dan setara. Dalam artikel tentang “Demokrasi Tanpa Negara”, Kolektif Anarkis (Indonesia) menyebut kalau eksperimen ekonomi-politik rakyat Rojava merupakan alternatif atas kapitalisme dan melampaui negara-bangsa: ‘Otonomi Demokratis ini bukanlah produk kebijakan negara, melainkan kesepakatan rakyat langsung dari bawah, dan pengorganisasiannya diupayakan dari bawah ke atas, dan lewat demokrasi langsung yang memungkinkan menggerogoti struktur kekuasaan negara-bangsa’ dan ‘jaringan solidaritas ini menggunakan Konfederalisme Demokratis yang merupakan struktur kekuasaan alternatif “yang melampaui struktur kekuasaan negara-bangsa”. Konfederalisme Demokratis inilah tempat komunitas-komunitas di tingkat lokal tersebut berkoordinasi dan menyepakati hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka bersama dalam skala yang lebih luas daripada lokalitas mereka masing-masing’. Tetapi dapatkah satu komunitas berkembang dengan baik dan menjalin hubungan yang harmonis dengan komunitas-komunitas lainnya di bawah tekanan sistem kapitalisme? Sebelum sistem ini digulingkan maka relasi barang-dagangan tetaplah menjadi hubungan ekonomi yang paling dominan di dunia. Dalam hubungan-hubungan sosial-ekonomi di internal komunitas memang terdapat koordinasi antara anggota-anggotanya; di mana orang-orang cenderung bekerjasama dan bersatu untuk memproduksi sesuatu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun dengan produktivitas yang terbatas maka barang-barang tidak cukup diproduksi untuk digunakan langsung tapi lebih jauh harus dibawa ke pasar untuk melewati rangkaian pertukaran yang begitu rupa. Pada hubungan eksternal macam inilah komunitas-komunitas yang ada akan berhadap-hadapan dan bersaing. Di arena perdagangan, masing-masing komunitas takkan mungkin bekerjasama dan bersatu dengan baik karena mereka bersentuhan satu sama lain bukan untuk memenuhi kebutuhan bersama tapi mempertukarkan produk-produknya dengan uang. Dalam perkembangan dialektisnya, dorongan untuk menghasilkan lebih banyak produk untuk dipertukarkan di luar komoditas akan mengikis kerjasama dan kesatuan di internal komunitas. Inilah persoalan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas lokal Rojava. Tanpa kediktatoran proletariat—yang dipandu oleh kepemimpinan revolusioner—masalah ini takkan mungkin diakhiri.
Dalam “Demokrasi Tanpa Negara”, Kolektif Anarkis menuliskan pandangan yang terdengar radikal tapi tetap saja non-esensial, abstrak dan keliru. Apakah benar-benar ada demokrasi tanpa negara? Demokrasi tanpa negara adalah penghinaan terhadap akal sehat, realitas dan kebenaran obyektif. Otonomi Demokratis dan Konfederalisme Demokratis memang bukanlah produk kebijakan negara borjuis, tetapi merupakan sistem pengorganisasian masyarakat atau otoritas dan kekuasaan yang berbeda dari sebelumnya—ini adalah negara dan demokrasi baru yang secara spontan lahir dari perjuangan kaum tertindas Kurdistan melawan kelas penindasnya. Suriah adalah wilayah koloni imperialisme Barat, agresi-agresi militer Turki dan kediktatoran borjuis Rezim Assad, yang di atasnya rakyat pekerja dan kaum muda bangkit mempertahankan dirinya dengan melancarkan perjuangan massa: protes dan demonstrasi, pembangkangan sipil dan pemogokan umum, pemberontakan bersenjata dan revolusi. Dalam perjuangan-perjuangan inilah kelas-kelas sosial berbenturan dan berusaha memaksakan kepentingan kelasnya terhadap kelas lainnya dengan menggunakan negara yang memiliki otoritas atau metode kekuasaannya sendiri. Selama masyarakat kelas masih ada maka negara juga ada dan selama negara ada maka tidak ada kebebasan dan kesetaraan masyarakat manusia yang sepenuh-penuhnya. Dengan sekadar mengubah nama benda bukanlah berarti esensinya ikut berubah. Seseorang tidak dapat mengubah kenyataan dengan sekadar mengubah namanya. “Otonomi Demokrasi” dan “Konfederalisme Demokratis” mungkin merupakan istilah yang baru, tetapi esensi keduanya adalah sebagai otoritas dan negara yang memaksakan kekuasaan salah satu kelas kepada kelas lainnya. Di bawah kekuasaan paling demokratis sekalipun “negara” tetaplah “negara”, yakni alat pemaksa kepentingan kelas penguasa yang metode-metode kekuasaannya bergantung pada kelas mana yang berkuasa—dalam negara borjuis kekuasaan berwujud demokrasi minoritas borjuasi; dalam negara proletar kekuasaan berwujud demokrasi proletariat. Demikianlah otoritas dan otonomi itu adalah relatif, di mana ruang lingkup penerapannya berbeda-beda sesuai dengan fase pekembangan historis dan perimbangan kekuatan kelas yang hidup. Kaum Marxis takkan pernah berpura-pura netral dalam memandang masyarakat, namun secara terbuka dan tegas mendukung perjuangan kelas tereksploitasi dan tertindas dalam melawan pengeksploitasi dan penindas. Kelas penguasa mengontrol media sosial, surat kabar, televisi, sekolah, universitas, dan beragam alat publisitas untuk membenarkan eksploitasi dan penindasannya sebagai bentuk masyarakat paling alamiah dan tidak bisa dirubah. Tanpa ide-ide dominan dan moralitas borjuis—yang menjadi pertahanan hegemonik bagi kepentingan kelas penguasa—maka badan orang-orang bersenjata takkan mampu mempertahankan sistem kapitalisme. Di tengah kehidupan masyarakat berkelas macam inilah keberpihakan-kelas untuk melayani kepentingan orang-orang yang terhisap dan tertindas tidaklah menggugurkan obyektivitas ilmiah dari Marxisme. Lewat “What is Historical Materialism?”, Alan Woods menjelaskannya begitu rupa:
“Seorang ahli bedah yang terlibat dalam operasi rumit juga berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Dia jauh dari netral mengenai hasilnya. Namun karena alasan itulah, ia akan membedakan dengan sangat hati-hati berbagai lapisan organism. Dengan cara yang sama, kaum Marxis akan berusaha mendapatkan analisa yang proses sosial yang paling ilmiah dan tepat, agar dapat mempengaruhi hasilnya dengn sukses. Walaupun seringkali ditemukan upaya untuk mendiskreditkan Marxisme dengan menggunakan karikatur metode analisis sejarahnya. Tidak ada yang lebih mudah daripada mendirikan manusia jerami untuk merobohkannya kembali. Distorsi yang umum terjadi adalah bahwa Marx dan Engels ‘mereduksi segalanya menjadi ekonomi’. Karikatur mekanis ini tidak ada hubungannya dengan Marxisme. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, kita akan terbebas dari keharusan berjuang untuk mengubah masyarakat. Kapitalisme akan runtuh dan masyarakat baru akan berdiri dengan sendirinya, seperti sebuah apel matang yang jatuh ke pangkuan seseorang yang tertidur di bawah pohon. Namun materialism sejarah tidak sedikitpun ada persamaannya dengan fatalisme. Absurditas yang jelas ini terjawab dalam kutipan surat Engels kepada Bloch berikut ini:”
“…Menurut Konsepsi Materialis tentang Sejarah. Faktor yang paling menentukan dalam sejarah adalah produksi dan reproduksi kehidupan aktual. Lebih dari itu, baik Marx maupun saya sendiri tidak pernah mengklaimnya. Kalau sekarang ada yang mendistorsi maknanya sedemikian rupa sehingga faktor ekonomilah yang ‘menentukan’, maka orang tersebut telah mengubah dalil di atas menjadi ungkapan abstrak, absurd, dan tidak mengatakan apa-apa. Kondisi ekonomi merupakan landasannya, namun bagian-bagian yang berbeda dari struktur tersebut—bentuk-bentuk politik perjuangan kelas dan hasil-hasilnya, konstitusi-konstitusi yang ditetapkan oleh kelas pemenang setelah pertempuran dimenangkan, bentuk-bentuk hukum bahkan cermin dari semua hal yang nyata ini, pergulatan-perjuangan dalam otak para partisipan, teori-teori politik, yuridis, filosofis, pendapat-pendapat keagamaan, dan pengembangannya lebih lanjut ke dalam sistem-sistem dogmatis—semua ini juga mempunyai pengaruhnya terhadap perkembangan-perkembangan historis dan dalam kasus-kasus tertentu juga bentuknya. Di bawah pengaruh timbal-balik dari semua faktor inilah, yang menolak jumlah yang sangat kecil dari segala kebetulan (yaitu, hal-hal dan kejadian-kejadian yang makna mendalamnya sangat jauh dan sangat kecil kemungkinan untuk kita menganggapnya tidak ada, dan dapat mengabaikannya), bahwa gerakan ekonomi pada akhirnya terlaksana. Jika tidak, penerapan teori ini pada periode sejarah manapun akan lebih mudah daripada solusi dari persamaan sederhana apapun. Kita sendirilah yang membuat sejarah kita, namun, terutama, di bawah proposisi dan kondisi yang telah ditentukan dengan baik. Tetapi tradisi politik, bahkan tradisi yang telah diciptakan manusia dalam kepalanya, memainkan peran penting meskipun tidak menentukan….”
Engels pernah berkata: ‘orang-orang membayangkan bahwa mereka mengambil langkah maju yang luar biasa beraninya apabila mereka melepaskan diri dari kepercayaan terhadap monarki yang turun-temurun dan menjadi pengikut-pengikut republik demokratis. Tetapi dalam kenyataannya negara tidak lain adalah mesin penindas dari satu kelas terhadap kelas yang lain, dan dalam republik demokratis sekalipun tidak-kurang seperti dalam monarki. Dan paling banter, negara adalah sebuah kejahatan yang diwarisi proletariat setelah memperoleh kemenangan dalam perjuangan untuk kekuasaan kelasnya; yang secepat mungkin segi-segi terburuk dari kejahatan itu harus dihancurkan oleh proletariat yang menang, sebagaimana yang telah dipelajari dari Komune Paris, supaya generasi-generasi masa depan nantinya lahir dan berkembang di atas syarat-syarat sosial yang baru dan bebas untuk melenyapkan seluruh rongsokan ketatanegaraan ini’. Selama negara, demokrasi, dan masyarakat kelas masih bertahan maka tidak ada yang namanya kehidupan yang setara dan bebas. Jadi, penerapan prinsip inklusi dalam kondisi ini bukan saja tak-terpikirkan dan abstrak tapi lebih-lebih dapat sangat berbahaya dan reaksioner; dengan menyangkal adanya kesenjangan, diskriminasi, ketidaksetaraan dan ketidakbebasan, maka sama halnya mengabaikan keberadaan kelas-kelas antagonis dan keharusan melakukan perjuangan kelas revolusioner untuk menghapusnya. Meskipun para pemimpin informal anarkis dan postmodernis menekankan kalau demokrasi akar rumput adalah metode terefektif untuk mengorganisir kehidupan baru, tetapi pada dasarnya setiap sistem demokrasi—yang merupakan perwujudan kekuasaan negara dan otoritas dari salah satu kelas terhadap kelas lainnya—takkan pernah mampu mengakhiri persoalan penindasan dalam masyarakat. Pada masyarakat kapitalis, perjuangan demokratis saja tidaklah cukup untuk mengakhiri pertentangan yang tak-terdamaikan antara borjuasi dan proletariat. Dibutuhkan teori, program, metode, dan tradisi Sosialisme Ilmiah untuk memandu dan mempersenjatai kelas revolusioner dalam menghancurkan masyarakat kelas dan membangun masyarakat tanpa kelas. Lewat “Negara dan Revolusi”, Lenin menulis:
“Mengembangkan demokrasi secara maksimal, menemukan bentuk-bentuk perkembangannya, mengujinya dengan praktik, dan sebagainya—semua ini merupakan tugas komponen perjuangan revolusi sosialis. Secara terpisah, tidak ada demokrasi yang akan menghasilkan sosialisme. Namun dalam kehidupan nyata, demokratisme takkan pernah bisa berdiri sendiri; hal ini akan ‘digabungkan’ dengan hal-hal lainnya, hal ini juga akan memberikan pengaruhnya terhadap ekonomi, akan merangsang transformasinya, dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, dan seterusnya. Inilah dialektika sejarah yang hidup…. Dalam argumentasi umum mengenai negara, selalu terjadi kesalahan seperti yang telah diperingatkan oleh Engels dan yang telah kami sebutkan di atas, yaitu, selalu dilupakan bahwa penghapusan negara berarti juga penghapusan demokrasi; bahwa melenyapnya negara berarti melenyapnya demokrasi. Pada pandangan pertama, pernyataan ini tampak sangat aneh dan tidak dapat dipahami; bahkan ada yang mungkin mencurigai kita mengharapkan munculnya suatu sistem masyarakat yang tidak akan menaati prinsip subordinasi minoritas terhadap mayoritas—karena demokrasi berarti pengakuan terhadap prinsip ini. Tidak, demokrasi tidak identik dengan subordinasi minoritas terhadap mayoritas. Demokrasi adalah sebuah negara yang mengakui subordinasi minoritas terhadap mayoritas, yaitu sebuah organisasi yang menggunakan kekerasan secara sistematis oleh satu kelas terhadap kelas lainnya, oleh satu kelompok masyarakat terhadap satu kelompok masyarakat lainnya. Kami menetapkan tujuan akhir kami untuk menghapuskan negara, yaitu semua kekerasan yang terorganisir dan sistematis, semua penggunaan kekerasan terhadap masyarakat secara umum. Kami tidak mengharapkan munculnya sistem masyarakat di mana prinsip subordinasi minoritas terhadap mayoritas tidak akan dipatuhi. Namun, dalam memperjuangkan sosialisme, kami yakin bahwa sosialisme akan berkembang menjadi komunisme, dan berhubungan dengan itu, akan lenyap segala kebutuhan akan kekerasan terhadap manusia pada umumnya, subordinasi satu orang ke orang lain, subordinasi satu bagian penduduk ke bagian lain, sebab orang-orang akan terbiasa mentaati syarat-syarat elementer kehidupan kemasyaratkan tanpa kekerasan dan ketundukan.”
Namun dengan membela prinsip inklusi, kaum anarkis dan postmodernis sama-sama berkeras-kepala untuk menentang kebenaran obyektif dan menempatkan subyektivitas di atas segalanya. Penekanan terhadap keragaman membutakan mereka dari pemikiran-pemikiran rasional, ilmiah dan konsisten seperti Marxisme. Bagi mereka, Marxisme merupakan meta-narasi yang harus ditentang karena menyangkal kebebasan individu. Setiap orang dipandang mampu melahirkan pemikirannya sendiri-sendiri tanpa bergantung pada hubungan-hubungan sosial-ekonominya dengan sesamanya dan pengetahuan-pengetahuan yang terbentuk dan teruji melalui peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman perjuangan kelas buruh. Perjuangan massa yang bersifat kolektif akhirnya direcoki dengan menyelendupkan solusi-solusi individualistik yang begitu rupa. Seolah perkembangan sejarah, masyarakat manusia dan pemikirannya terisolir dalam pikiran-pikiran individu semata. Dengan berprinsipkan keragaman subyek-subyek yang memuja kebebasan individu, mereka sesungguhnya menolak berpikir melampaui subyek dan mengatasi persoalan keterbatasan-keterbatasan pengetahuan individu. Dalam keyakinan naïf kaum anarkis maupun postmodernis, tidak ada realitas obyektif dan teori yang berlaku secara universal kecuali pemikiran individunya masing-masing. Di mata mereka, Marxisme—sebagai pandangan dunia yang koheren—adalah sebuah filsafat yang non-inklusi. Marxisme yang merupakan akumulasi pemikiran umat manusia sepanjang sejarah dianggap sebagai pemikiran yang tak-terbuka terhadap ide-ide lainnya. Mereka tidak mengakui kalau Marxisme dikembangkan dengan mengambil inti-inti rasional dan esensial dari filsafat klasik Jerman, ekonomi-politik Inggris, dan sosialisme Prancis. Kaum anarkis dan postmodernis mengkritik kaum Marxis sebagai orang-orang yang dogmatis dan otoriter, karena tidak seperti mereka yang meletakkan eklektisisme sebagai prinsip pengembangan teorinya. Mereka menuntut supaya Marxisme membuka dirinya untuk dipadukan dengan teori-teori yang secara prinsipil bertentangan dengannya. Dalam menempuh perjuangan massa, para pemimpin informal Anarkis dan postmodernis telah berkali-kali menggabungkan Marxisme dengan ide-ide kelas-asing yang sedang mereka kembangkan. Namun pencampuran kedua teori yang pada prinsipnya berlawanan bukan saja mengacaukan praktik-praktik organisasional dan gerakan mereka, tetapi lebih-lebih melemahkan Marxisme yang merupakan panduan teoritis dan senjata ideologis dalam perjuangan kelas buruh. Marxisme berlandaskan kebenaran obyektif, kolektif dan historis yang berasal dari dunia material yang luas dan konkret; sedangkan Anarkisme, terutama Postmodenisme, berlandaskan kebenaran subyektif dan ahistoris dari partikularitas pikiran individualistik yang sempit dan abstrak. Pada “Marxisme Melawan Postmodernisme”, Morley dan Alizadeh menuliskan pembelaannya terhadap Marxisme:
“…kadang-kadang kita mendengar bahwa kita harus menggabungkan ide-ide postmodern dan Marxis. Namun hal ini sangat tidak sejalan…. Marxisme dan postmodernisme hanya cocok jika ‘kesatuan teoritis’ Marxisme dihancurkan; segera setelah Marxisme tidak lagi menjadi ilmu-pengetahuan, segera setelah Marxisme tidak lagi benar, dan segera setelah ia tidak lagi bersifat materialis … dengan kata lain, segera setelah Marxisme tidak lagi menjadi Marxisme…. Marxisme menentang keras postmodernis. Kami adalah materialis dan kami berdiri teguh atas dasar kebenaran dan ilmu-pengetahuan. Kami percaya bahwa hanya ada satu dunia material yang saling-berhubungan, yang selalu ada dan bukan merupakan ciptaan Tuhan maupun kekuatan Mansieur Foucault. Kehidupan adalah produk dari dunia material ini dan manusia adalah bentuk kehidupan yang paling maju. Melalui aktivitas kita, kita dapat menemukan hukum-hukum alam dan memanipulasinya demi keuntungan kita, namun kita pula pada hukum-hukum ini dan dengan demikian, dengan mengubah dunia, kita juga mengubah diri kita sendiri. Teori materialis yang konsisten menyatakan bahwa pengetahuan pada kahirnya berasal dari pengalaman indera. Indera kita adalah jembatan menuju dunia luar, bukan penghalang. Kalau tidak, apa yang membuat indera kita memberi informasi ini pada pikiran kita, dan bukan itu? Kita tidak mengubah dunia dengan mengubah bahasa atau cara berpikir kita. Kebenaran tidak ditemukan dalam ‘teks’ atau ‘wacana’, melainkan dalam dunia nyata dan material. Kita dapat mengubah dunia dengan cara tertentu, dan indera kita memberi tahu kita apakah kita telah berhasil. Melalui interaksi dengan dunia kita menemukan, menguji, dan menyempurnakan ide-ide kita dan pada akhirnya menetapkan validitas obyektif pada ide-ide tersebut.”
Ketika kepemimpinan organisasi atau gerakan tidak melandasi dirinya pada teori yang paling maju, maka konsekuensinya ide-ide yang lemah dan menyimpang merasuk menjadi pemandunya. Dalam struktur ARB eklektisisme—yang mengalir dari pemikiran Alain Badiou dan Martin Suryajaya—menjadi landasan teoretiknya. Dalam periode penurunan dan kejatuhan, ide-ide reaksioner bangkit dengan kritik-kritiknya terhadap Marxisme dan secara naïf berusaha memberikan panduan terhadap gerakan massa. Di tengah reaksi-reaksi mengerikan dari negara borjuis, pengkhianatan reformisme dan kekosongan kepemimpinan revolusioner—ketidakpercayaan terhadap perjuangan kelas buruh meningkat begitu rupa. Ide-ide anarkis dan postmodernis—yang terdengar radikal, anti-kemapanan dan penuh kebaruan—mendapat pengaruh yang luar biasa untuk menggantikan Marxisme. Di media publisitas Suara Rakyat Bergerak (Gejayan Memanggil)—sebuah tulisan yang berjudul “Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Rakyat”—menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan borjuis-kecil diletakkan sebagai pemandu gerakannya. Artikel ini ditulis Panji Mulkillah Ahmad dengan istilah-istilah postmodernis—seperti ‘presentasi’ dan ‘representasi’—yang digunakan untuk menjelaskan kontradiksi antara kelas, partai, dan kepemimpinan, hingga menyimpulkan bahwa massa atau kelas tidaklah membutuhkan partai dan kepemimpinan revolusioner. Dalam memajukan perjuangan, massa dikira cukup bergerak dengan memperluas tuntutan semata—tidak perlu kelompok atau individu untuk memimpinnya. Bagi kaum Marxis, kesimpulan itu keliru dan inkonsistensi mengalir di sepanjang teori-praktiknya: di satu sisi, massa diminta bergerak secara spontan; di lain sisi, massa diberikan panduan-panduan yang membingungkan. ARB menyangkal kepemimpinan politik namun tak-sungkan merumuskan program, membuat kebijakan, meneriakan slogan, dan menulis selebaran-selebaran perjuangan. Siapakah yang melakukannya jika bukanlah pemimpin? Apakah tindakan demikian bukan merupakan peran kepemimpinan? Lewat “The Class, the Party, and the Leadership”, Trotsky menerangkan:
“Sejarah adalah proses perjuangan kelas. Namun kelas tidak membawa beban penuh untuk ditanggung secara otomatis dan bersamaan. Dalam proses perjuangan, kelas-kelas menciptakan berbagai organ yang memainkan peranan penting dan mandiri dan dapat mengalami deformasi … Kepemimpinan politik pada saat-saat krusial dalam perubahan sejarah dapat menjadi sebuah faktor yang sama menentukannya seperti halnya peran komando utama pada masa-masa kritis di momen perang. Sejarah bukanlah proses otomatis. Jika tidak, mengapa [memerlukan] pemimpin? Mengapa [membangun] partai? Mengapa [menciptakan] program? Mengapa [melakukan] perjuangan teoritis?”
Bangun Bolshevisme sekarang juga!
(Berlanjut)
Percikan Api 