“Perjuangan sepanjang kehidupan untuk masa depan masyarakat tanpa kelas adalah tugas historis yang maha besar dan mulia, ini menyangkut pengabdian atas keberlangsungan alam dan umat manusia.” (Kaum Revolusioner)
Imperialisme merupakan perkembangan paling akut dari kapitalisme dalam tahap lanjut. Ia bukan sekadar ekspansi pasar, tapi juga menciptakan dominasi politik, militer, dan ekonomi oleh negara-negara besar terhadap negara-negara lain. Di masa kini, kita melihat bagaimana sistem ini telah menghisap kemampuan kerja buruh, menyedot waktu dan hidup mereka demi akumulasi keuntungan segelintir pemilik modal.
Buruh dipaksa bekerja dalam kondisi yang menyedihkan. Upah rendah, jam kerja panjang, dan hak-hak terus dipangkas. Sementara segelintir kaum kapitalis memetik keuntungan besar, mayoritas rakyat hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan. Ini bukan kecelakaan, tapi konsekuensi langsung dari logika kapitalisme itu sendiri: produksi untuk keuntungan, bukan untuk kebutuhan manusia.
Perang sebagai Instrumen Kepentingan Kapital
Perang yang terjadi antara Israel dan Iran bukanlah konflik berbasis agama, melainkan pertarungan antara kekuatan kapital untuk merebut kendali pasar dan sumber daya. Serangan brutal Israel ke wilayah strategis Iran menyebabkan ratusan korban jiwa. CNN mencatat 224 orang tewas dan 1.200 lebih luka-luka di pihak Iran. Serangan balasan dari Iran menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 200 di Israel, termasuk anak-anak.
Bahkan Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa Netanyahu telah lama merencanakan serangan ini. Dengan demikian, jelas bahwa ini adalah konflik yang dirancang untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik, khususnya oleh negara imperialis lama seperti Amerika Serikat terhadap para pesaing barunya.
Efek Spiral ke Bawah
Konflik ini menimbulkan gejolak ekonomi global. Harga minyak naik, rantai pasok terhambat, inflasi ikut meningkat secara internasional. Negara-negara berkembang seperti Indonesia terdampak, dimana biaya produksi dan logistik melonjak tajam. Imbasnya, daya beli rakyat melemah. Konflik militer antara Israel dan Iran yang kembali memanas pada pertengahan tahun 2025 bukan sekadar perseteruan antar-negara di Timur Tengah. Di balik ledakan roket dan gempuran udara, tersembunyi dinamika kapitalisme dunia yang tengah memasuki fase krisisnya. Perang ini memperlihatkan wajah imperialisme yang sejati—perang demi dominasi pasar, sumber daya, dan kekuasaan geopolitik. Namun yang menderita bukanlah kelas penguasa, melainkan rakyat biasa: buruh upahan, petani miskin, mahasiswa menengah bawah, bangsa kecil, dan minoritas seksual.
Beban Kelas Pekerja dan Massa-Rakyat
Buruh menghadapi tekanan kompleks: kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakstabilan kerja, dan lebih banyak lagi. PHK marak, terutama di sektor industri yang tergantung ekspor-impor. Jaminan kerja makin rapuh, sementara kebutuhan hidup makin mahal. Massa-rakyat menengah ke bawah makin terpuruk, digencet oleh harga yang tinggi dan pendapatan yang stagnan. Serangan militer Israel ke beberapa target strategis Iran pada Juni 2025 secara langsung membuat harga minyak melonjak tajam. Dalam waktu singkat, harga minyak jenis Brent naik lebih dari 7%, menembus angka $75 per barel, sementara minyak WTI mengalami tren serupa. Banyak analis memperkirakan jika konflik ini terus meluas, harga minyak bisa mencapai $100-$120 per barel—angka kritis yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi global.
Harga minyak adalah komponen vital bagi biaya logistik dan produksi di seluruh dunia. Ketika harga energi naik, maka inflasi ikut meningkat. Bank-bank sentral yang sebelumnya bersiap menurunkan suku bunga harus kembali menahan diri karena tekanan inflasi yang kembali memuncak. Hal ini semakin memperlambat pemulihan ekonomi global yang sudah tertekan akibat pandemi dan perang di Ukraina.
Bank Dunia bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi hanya 2.3%, menjadikannya salah satu yang terlemah dalam enam dekade terakhir. Sementara itu, pasar modal dunia ikut terguncang. Indeks S&P 500 jatuh 1.1%, dan Dow Jones kehilangan 1.8% nilainya hanya dalam beberapa hari pasca-serangan. Investor ramai-ramai memburu emas dan obligasi sebagai “safe haven”.
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia langsung terkena imbas dari kenaikan harga minyak global. Biaya subsidi energi yang dibebankan pada APBN berpotensi membengkak. Pemerintah menghadapi dilema besar: menanggung beban fiskal yang tinggi atau menaikkan harga BBM yang pasti akan memicu gelombang inflasi dan keresahan sosial.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun inflasi Indonesia masih di kisaran 1.6% (Mei 2025), tekanan dari sektor energi bisa mendorongnya naik ke 2.3-2.8% hingga akhir tahun. Kenaikan harga transportasi dan bahan pokok menjadi ancaman nyata bagi daya beli masyarakat.
Nilai tukar rupiah juga tertekan. Dalam dua bulan terakhir, rupiah melemah sekitar 4% terhadap dolar AS. Akibatnya, harga barang-barang impor naik, termasuk bahan baku industri dan kebutuhan pokok seperti gandum dan kedelai. Ini semakin memperparah tekanan pada sektor manufaktur dan ketahanan pangan nasional.
Dampak paling nyata dari gejolak ini dirasakan oleh kalangan buruh dan rakyat miskin kota. Harga kebutuhan pokok yang naik, ongkos transportasi yang mahal, dan ketidakpastian lapangan kerja membuat kehidupan semakin berat. Banyak perusahaan terpaksa memangkas produksi karena biaya energi dan logistik yang melonjak, dan ini berujung ledakan PHK.
Buruh pabrik, pekerja informal, dan petani miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin terhimpit. Jaminan sosial tidak memadai. Upah minimum yang tidak naik sebanding dengan inflasi membuat masyarakat semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Guncangan di Sektor Pendidikan
Pendidikan tidak luput dari dampak. Biaya kuliah meningkat, beasiswa menyusut, bahkan banyak kampus justru menjadi alat reproduksi ideologi status-quo yang semakin merosot. Mahasiswa menengah bawah kesulitan bertahan. Kampus bukan lagi pusat pencerahan, tapi instrumen pembentukan ‘tenaga kerja siap pakai’ untuk pasar tenaga kerja murah dan fleksibel. Sektor pendidikan terdampak serius oleh krisis. Biaya operasional kampus meningkat akibat naiknya tarif listrik dan bahan kebutuhan. Di sisi lain, anggaran pendidikan cenderung stagnan. Kampus-kampus, terutama kampus negeri semakin meningandalkan pendanaan mahasiswa, membuat biaya pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau oleh lapisan menengah ke bawah.
Mahasiswa terancam putus kuliah. Beasiswa semakin terbatas, dan mahasiswa dari keluarga buruh atau tani harus bekerja paruh waktu untuk bertahan hidup. Kampus kehilangan fungsinya sebagai pusat perkembangan pemikiran ilmiah, dan semakin berubah menjadi kubangan pencetak calon-calon pekerja terampil semata.
Serangan terhadap Standar Hidup
Di tengah riuh konflik global dan ketegangan geopolitik seperti perang Israel–Iran, ada satu dampak yang terasa langsung ke jantung kehidupan masyarakat luas—yaitu serangan sistemik terhadap standar hidup rakyat. Kenaikan harga pangan, energi, transportasi, hingga biaya kesehatan dan pendidikan bukanlah gejala sesaat, melainkan gambaran nyata dari rapuhnya sistem ekonomi yang kini kita hidupi.Bagi jutaan orang di berbagai belahan dunia, hidup kini bukan lagi tentang harapan, tapi perjuangan untuk bertahan. Fenomena ini bukan terjadi karena ‘kesalahan teknis pasar’ atau ‘nasib buruk global’, melainkan akibat krisis inheren dari kontradiksi internal kapitalisme itu sendiri. Harga pangan dunia terus meningkat sejak 2020, diperburuk oleh pandemi, perang Rusia-Ukraina, dan kini konflik Israel-Iran. Organisasi Pangan Dunia mencatat bahwa indeks harga pangan global pada awal 2025 tetap berada pada level tinggi, khususnya untuk beras, gula, dan daging. Di Indonesia, harga beras medium mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir: lebih dari Rp 14.000 per kilogram.
Tak hanya pangan, biaya energi juga melonjak. Lonjakan harga minyak global menyebabkan peningkatan harga BBM non-subsidi, LPG, dan tarif listrik. Masyarakat tidak hanya membayar lebih mahal untuk transportasi, tapi juga untuk memasak dan penerangan rumah tangga.Tarif angkutan umum dan logistik ikut terdongkrak akibat mahalnya bahan bakar. Ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang di pasar tradisional maupun modern. Ongkos hidup makin membengkak. Sementara itu, biaya layanan kesehatan mengalami kenaikan diam-diam: dari tarif administrasi rumah sakit, obat-obatan, hingga premi BPJS kelas mandiri yang semakin sulit diakses bagi pekerja informal dan buruh harian. Apa yang disebut sebagai kelas menengah hari ini semakin kehilangan pondasinya. Mereka yang dulunya masih bisa menyisihkan tabungan untuk pendidikan anak, biaya darurat, atau sekadar liburan kini harus menghitung ulang anggaran bulanan yang semakin ketat. Satu sakit anggota keluarga, satu krisis harga, satu pengurangan gaji—cukup untuk menggeser mereka ke dalam kemiskinan.
Laporan dari Asian Development Bank (ADB) menyebutkan bahwa 58% kelas menengah di Asia Tenggara sangat rentan tergelincir ke kemiskinan karena mereka bekerja di sektor informal atau tanpa jaminan pekerjaan tetap. Di Indonesia sendiri, data Bappenas menunjukkan bahwa 30 juta orang tergolong kelas menengah rentan yang jatuh miskin karena inflasi di atas 3% selama 6 bulan berturut-turut. Standar hidup yang seharusnya mencerminkan kualitas kehidupan—akses terhadap makanan bergizi, waktu luang, pendidikan, rekreasi, dan kesehatan mental—kini berubah menjadi beban. Masyarakat hidup dalam tekanan permanen. Lembur jadi rutinitas. Istirahat jadi kemewahan yang terbatas. Sementara itu, media terus menjual mimpi ‘gaya hidup sukses’ yang sebenarnya tidak bisa dicapai oleh mayoritas penduduk dunia.
Serangan terhadap standar hidup ini adalah buah dari sistem yang memprioritaskan akumulasi keuntungan, bukan pemenuhan kebutuhan manusia. Ketika biaya hidup naik, tetapi upah tetap stagnan atau malah turun, maka jurang kesenjangan akan semakin dalam. Di sinilah wajah asli dari kapitalisme di zaman imperialis–krisis eksistensialis: mendorong sebanyak mungkin rakyat makin miskin demi menyelamatkan profit segelintir konglomerat dan bisnis-bisnis besar.
Standar hidup semakin jatuh. Kenaikan harga pangan, energi, transportasi, hingga kesehatan semakin menekan masyarakat. Apa yang disebut sebagai ‘kelas menengah’ akhirnya semakin rapuh dan rentan jatuh miskin kapan saja. Hidup menjadi beban, bukan harapan.
Dalam kondisi seperti ini, reformasi kecil tidak akan cukup. Subsidi sementara atau bansos musiman hanya menambal luka sementara. Dibutuhkan perubahan sosio-historis mendasar. Teori Sosialisme Ilmiah menawarkan perjuangan revolusioner untuk alternatif yang kokoh dan berbasis pada kepemilikan bersama atas alat produksi, serta distribusi kekayaan yang demokratis.
Solusi Sosialis sebagai Jalan Pembebasan Kelas Buruh dan Rakyat Tertindas
Menurut teori Sosialisme Ilmiah: akar dari semua krisis ini adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi yang mengorientasikan ekonomi pada profit, bukan kebutuhan manusia. Karl Marx dan Friedrich Engels menjelaskan bahwa, “Kapitalisme mengandung kontradiksi internal yang pada akhirnya akan menimbulkan krisis berulang. Kaum buruh, sebagai mayoritas yang memproduksi kekayaan, harus merebut kendali alat produksi dari kelas kapitalis.”
Krisis hari ini bukan sekadar musibah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari sistem dari seluruh perkembangan kapitalisme dunia yang rakus dan menindas. Tidak ada penyelesaian damai yang sejati dalam tatanan yang dibangun atas penderitaan rakyat. Pembangunan masyarakat sosialisme-komunisme adalah alternatif nyata yang bukan utopia, melainkan kesimpulan logis dari analisis materialis dan dialektis atas takdir perkembangan historis umat manusia. Tugas generasi hari ini adalah menempuh perjuangan revolusioner untuk penghancuran kapitalisme. Ini membutuhkan pengorganisasian-diri dalam organisasi revolusioner, untuk menempuh perjuangan kelas secara sadar-kelas dan teorganisir kuat; untuk perjuangan kolektif dan historis dalam merebut kendali atas hidup dan masa depan kita–untuk masyarakat tanpa kelas yang bebas dan setara.
