“Sejarah secara keseluruhan dan khususnya sejarah revolusi, selalu lebih kaya isinya, lebih berlimpah, lebih beraneka-ragam, lebih hidup, dan lebih cerdik daripada yang dibayangkan oleh partai-partai terbaik sekalipun, pelopor yang paling berkesadaran kelas dari kelas yang paling maju. Hal ini dapat dipahami dengan mudah, karena bahkan pelopor yang terbaikpun mengekspresikan kesadaran kelas, keinginan, gairah, dan imajinasi puluhan ribu orang, sedangkan pada saat-saat kebangkitan besar dan pengerahan semua kapasitas manusia, revolusi dilakukan oleh kesadaran kelas, keinginan, gairah, dan imajinasi puluhan juta orang, yang didorong oleh perjuangan kelas yang paling tajam.” (V.I. Lenin; Komunisme Sayap Kiri)
“Setelah mengkhianati revolusi proletar internasional demi persahabatan dengan para tuan budak ‘demokratik’, Komintern [di bawah kepemimpinan Stalin] tidak-bisa-tidak mengkhianati juga perjuangan pembebasan rakyat kolonial, dan bahkan dengan sinisme yang lebih besar daripada Internasional Kedua sebelumnya. Salah satu tugas dari Front Rakyat dan ‘pertahanan nasional’ adalah mengubah ratusan juta penduduk kolonial menjadi umpan meriam untuk imperialisme ‘demokratik’.” (Leon Trotsky; Program Transisional)
Posisi Stalinis dalam menghadapi persoalan kebangsaan sangat kasar; karena program dan slogan hak bangsa menentukan nasib sendiri tidak dapat disatukan secara eklektik dengan kebijakan dan taktik front populer yang menyangkal signifikansi pembangunan Bolshevisme dan Komunis Internasional yang revolusioner. Posisi Leninis dalam memperjuangkan hak bangsa menentukan nasib sendiri bukanlah untuk membangun front-front populer yang heterogen dan longgar, melainkan pembangunan kepemimpinan revolusioner untuk menyatukan kaum buruh dan muda berkebangsaan penindas dengan kaum buruh dan muda berkebangsaan tertindas secara utuh dan mutlak—politik dan organisasional. Ini merupakan perspektif yang mengalir dari prinsip pembangunan keseluruhan atau internasionalisme proletariat, yang bertujuan menyatukan perjuangan untuk pembebasan nasional dan perjuangan untuk revolusi dunia secara dialektis. Dengan mengusung pembangunan Frontisme Populer, Kepemimpinan Stalinis tidaklah sebatas memvulgarisasi posisi Leninis di medan perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri semata, tetapi lebih jauh mengacaukan taktik-taktik front persatuan Leninis di berbagai medan perjuangan kelas yang ada. Taktik-taktik front persatuan yang dikembangkan dari Frontisme Populer begitu abstrak dan kasar; kebijakan ini mengabaikan perkembangan proletariat sebagai sebuah kelas revolusioner, dan oleh karenanya, menyeret ke arah persatuan yang luas dan longgar. Taktik front persatuan Leninis mengalir dari strategi kepemimpinan revolusioner dan prinsip internasionalisme yang konsisten, sehingga berdiri di atas garis-kelas yang tegas dan jelas; menekankan pada pembentukan blok di antara organisasi-organisasi proletar dengan tujuan yang konkret. Sementara taktik front populer Stalinis tidaklah mengalir dari strategi pembangunan kepemimpinan revolusioner dan prinsip internasionalisme yang konsisten, sehingga terbuka untuk meninggalkan garis-kelas dan cenderung mengarah pada kolaborasi-kelas. Inilah penyimpangan-penyimpangan tak-terhindarkan yang ditunjukkan oleh setiap kepemimpinan partai-partai ‘Sosialis’ dan ‘Komunis’ yang mengembangkan teori-teori Stalinis. Dalam “Under A False Flag” di bagian kedua (‘Will the Real Lenin Please Stand Up?—A Reply to the Morning Star’), Rob Sewell menulis:
“Distorsi besar-besaran terhadap Lenin ini merupakan refleksi langsung dari pengadopsian teori nasionalis dan anti-Marxis ‘sosialisme di satu negara’ oleh Partai ‘Komunis’, yang awalnya diajukan oleh Stalin pada tahun 1924. Menurut teori ini, setiap negara harus mencari jalan nasionalnya sendiri menuju sosialisme, yang terpisah dari negara lain. Teori ini memandu ditinggalkannya revolusi dunia, dan sejak lama menempatkan partai-partai ‘komunis’ [dan ‘sosialis] di jalan menuju kemerosotan nasionalis—dan reformis. Selama puluhan tahun, partai-partai ini secara patuh mengikuti setiap perubahan kebijakan yang dituntut oleh rezim Stalinis di Moskow. Dengan krisis dan runtuhnya Stalinisme, mereka melepaskan diri dari orbit Moskow, tetapi kemudian menyesuaikan diri dengan reformisme dalam negeri. Mereka telah meninggalkan segala kepura-puraan terhadap komunisme yang sejati…. [Dalam salah satu artikel Morning Star,] Revolusi Rusia dibingkai oleh Mary Davis dalam istilah-istilah nasional semata. Namun, Lenin memandang Revolusi Rusia bukan sebagai ‘peristiwa nasional’, sebagai ‘sosialisme di satu negara’, tetapi sebagai awal dari ‘revolusi dunia’. Itulah sebabnya ia mendirikan Komunis Internasional sebagai ‘partai revolusi dunia’. Basis material bagi sosialisme tidak cukup di satu negara saja—terutama di negara terbelakang, seperti Rusia saat itu—tetapi dalam skala dunia. Kebutuhan akan revolusi dunia bukanlah ide sentimental, tetapi mengalir dari fakta ini…. Dalam artikel Morning Star lainnya, Carlos Martinez menyoroti perjuangan Lenin melawan imperialisme. Namun, dengan melakukan hal itu, ia justru mencabik-cabik Lenin. Dia berbicara dengan lancar tentang kaum Bolshevik yang mempromosikan ‘front anti-imperialis global, padahal sebenarnya mereka berjuang untuk revolusi sosialis dunia guna menggulingkan kapitalisme dan imperialisme. Menurut Martinez: menjadi penganut paham Marxisme-Leninisme [Stalinisme] abad ke-21 berarti kembali ke strategi front persatuan sedunia antara negara-negara sosialis, bangsa-bangsa tertindas, dan kelas pekerja di negara-negara imperialis’ ‘Kembalinya’ ini tampak menunjuk ke arah ‘front populer’ lama tahun 1930-an: aliansi dengan kaum liberal dan radikal boejuis, yang tidak memiliki kesamaan dengan Lenin, yang selalu berjuang keras untuk independensi-kelas…. Apa yang ditawarkan Martinez sangat berbeda dengan kebijakan revolusioner Lenin. Bahkan kebijakan tersebut merupakan kebalikan dari kebijakan komunis sejati. Kebijakan Lenin bukanlah apa-yang-disebut ‘front persatuan’ dengan negara-negara kapitalis, tetapi pembangunan Komunis Internasional untuk mendorong revolusi dunia.”
Dalam memimpin perjuangan kelas hari-hari ini, partai dan organisasi-organisasi Stalinis mempertontonkan penyimpangan tersebut. Daripada membangun kepemimpinan Komunis Internasional yang revolusioner, mereka justru menggencarkan pembangunan aliansi-aliansi dan front-front persatuan global yang luas dan longgar. Di berbagai negeri, mereka mendirikan beragam front populer yang berlabel kiri dan demokratik. Bahkan di negeri-negeri Dunia Ketiga, mereka mendambakan perjuangan pembebasan nasional atau revolusi demokratik dapat dimenangkan dengan membentuk persatuan-persatuan dalam aliansi dan front tersebut. Demikianlah perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme tidaklah ditekankan dengan membangun Bolshevisme dan Internasionalisme, yang secara dialektis akan menyatukan perjuangan untuk pembebasan nasional dan revolusi dunia, dengan memperjuangkan kediktatoran proletariat. Tanpa pembangunan kepemimpinan Partai Komunis yang revolusioner di skala nasional dan internasional, perjuangan revolusioner massa takkan pernah dipimpin secara benar. Lebih-lebih dengan mengembangkan perspektif Frontisme Populer, kepemimpinan-kepemimpinan partai dan organisasi yang ada justru akan melemahkan perjuangan massa dan membawa menuju bencana. Sejarah perjuangan kelas dalam 150 tahun terakhir telah mengungkap tragedi tersebut. Bahwa di bawah Kepemimpinan Stalinis, gerakan revolusioner buruh dan muda diseret menuju bencana. Di Tiongkok dan Inggris Raya (1920-an), Jerman, Prancis, dan Spanyol (1930-an), juga Indonesia (1960-an); dengan berpedomankan teori Stalin tentang ‘Sosialisme di Satu Negara’, PKT dan CPGB, KPD, PCF, dan PCE, serta PKI dibimbing secara lancung untuk mengadopsi kebijakan kolaborasi-kelas dan revolusi-tahapan Menshevik; di mana partai-partai Komunis diarahkan untuk mengekor kepada kaum radikal, liberal, dan nasionalis borjuis dalam menghadapi persoalan-persoalan kekuasaan, sehingga mengikatkan diri pada program partai-partai borjuis, melikuidasi organ politik independen proletar, hingga menolak atau mengabaikan penerapan kediktatoran proletariat. Dan segera setelah kekalahan besar dan mengerikan dalam perjuangan revolusioner massa yang dipandu oleh kaum Stalinis Tiongkok, partai-partai Stalinis semakin tenggelam dalam kebingungan teoretik yang membawa pada ‘Kebijakan Periode Ketiga’. Kebijakan ini dirumuskan bukan berdasarkan materialisme yang dialektis, melainkan materialisme yang mekanis. Demikianlah para pemimpin Stalinis mendekati peristiwa-peristiwa secara kasar dan menetapkan bahwa gerakan-gerakan massa sedang melewati tiga periode yang absolut: Periode Pertama, ditandai dengan kebangkitan dan kekalahan kekalahan kelas pekerja di awal abad ke-20; Periode Kedua, ditandai dengan konsolidasi kapitalisme selama sebagian besar dekade 1920-an; dan Periode Ketiga, dimulai tahun 1928 dan seterusnya akan menjadi fase keruntuhan perekonomian kapitalis yang meluas dan radikalisasi proletariat secara massal. Dalam “Under A False Flag” di bagian keempat (‘From Opportunism to Ultra-Leftism: The Criminal Zig-Zags of the Stalinists’) dan bagian kelima (‘Stalinism and “Popular Frontism”; A Trap for the Working Class’), Rob Sewell memapar:
“Perjuangan terakhir Lenin adalah melawan kasta-birokrasi yang berkembang dalam partai dan negara [buruh yang terdegenerasi]. Dalam ‘Testament Lenin’; ia menuntut agar Stalin disingkirkan. Sayangnya, kematian mencegahnya untuk menuntaskan perjuangan ini. Tiga serangkai Stalin, Zinoviev, dan Kamenev menekan wasiat Lenin, dan melakukan kampanye untuk mendiskreditkan Trotsky [yang melanjutkan perjuangan Lenin dengan membentuk Oposisi Kiri], dan menekan aparat birokrasi untuk mengambil-alih kekuasaan untuk diri sendiri. Dimulai dari tahun 1924, mereka berayun tajam antara oportunisme dan avonturisme. Partai Komunis Inggris Raya (CPGB), yang awalnya menarik unsur-unsur revolusioner, jatuh di bawah kaum Stalinis. Sejak saat itu, mereka melaksanakan gerakan zig-zag yang didikte oleh Moskow. Kebijakan oportunis ini berujung pada dukungan yang tidak-kritis dan membabi-buta terhadap pemimpin serikat buruh Inggris, termasuk kaum ‘kiri’, yang kemudian mengkhianati pemogokan umum tahun 1926. Faktanya, slogan CPGB selama pemogokan adalah ‘semua kekuasaan untuk dewan umum TUC’—badan yang mengkhianati gerakan tersebut. Di Cina, oportunisme ini menyebabkan kaum komunis mengadopsi kebijakan Menshevik. Mereka membuntuti kaum nasionalis borjuis, menundukkan diri pada partai mereka, Kuomintang. Hal ini mengakibatkan pembantaian berdarah terhadap kaum komunis di Kanton oleh ‘teman Stalin’, Chiang Kai-shek…. Kekalahan ini menimbulkan pergerakan tajam ke kiri [ultrakiri-isme]. Inilah yang disebut ‘Periode Ketiga’; di mana mereka yang berada di luar barisan komunis dikecam sebagai ‘fasis’. Dalam kasus pekerja Sosial-Demokrat, mereka digambarkan sebagai ‘fasis-sosial’. Stalin menyatakan bahwa ‘Sosial-Demokrasi dan fasisme bukanlah antipode, tetapi saudara kembar’. Kebijakan ini menyebabkan perpecahan mendalam dalam gerakan buruh. Di Inggris, Partai Buruh dikecam sebagai bentuk fasisme, yaitu ‘fasis-sosial’…. Menentang segala sesuatu yang ditulis Lenin dalam “Left-Wing Communism: An Infantile Disorder”, mereka mengadopsi pendekatan sektarian terhadap serikat pekerja dan mengabaikannya. Sebaliknya, mereka menganjurkan pendirian serikat buruh ‘merah’ yang baru. Mereka mendirikan Serikat Pekerja Pertambangan Skotlandia dan Serikat Pekerja Pakaian Skotlandia. Serikat-serikat ini tetap kecil dan tidak bertahan lama…. Tidak seperti CPGB, Partai Komunis Jerman (KPD) memiliki dukungan massa di kalangan kelas pekerja. Kebijakan ‘Periode Ketiga’ yang diterapkan di Jerman secara langsung bertanggung-jawab atas kemenangan Hitler pada tahun 1933. KPD menjalankan kebijakan sektarian yang kriminal, menolak menyerukan front persatuan organisasi pekerja melawan fasisme. Sebaliknya, mereka mencela pekerja Sosial-Demokrat sebagai ‘fasis-sosial’, sama seperti kaum fasis. Ini bahkan sampai pada titik di mana KPD membentuk blok dengan Nazi untuk melawan Partai Sosial-Demokrasi. Pada tahun 1931, Hitler menyelenggarakan plebisit untuk menggulingkan pemerintahan SPD di Prusia. KPD mendukung inisiatif ini atas perintah Moskow. Mereka menyebutnya ‘Referendum Merah’ untuk menutupi pengkhianatan mereka…. Penentangan terhadap Partai Sosial-Demokrasi ini berjalan seiring dengan seruan untuk ‘front persatuan dari bawah’, Dengan kata lain, buruh Sosial-Demokrat harus memutuskan hubungan dengan para pemimpin mereka! Namun ini bukanlah kebijakan front persatuan Leninis, yang merupakan seruan bagi kaum komunis untuk bersatu dengan organisasi-organisasi pekerja demi perjuangan bersama atas isu konkret. Inilah yang dibutuhkan Jerman: front persatuan kaum Komunis dan kaum Sosial-Demokrat, melawan musuh bersamanya—fasisme Hitler.”
“Sebelumnya, kita telah membahas periode ekstrem Partai ‘Komunis’ yang gila antara tahun 1928 dan 1934, yang memainkan peran destruktif dalam memecah-belah kelas pekerja Jerman. Hal ini secara langsung mengarah pada kemenangan Hitler dan membuka jalan menuju Perang Dunia Kedua. Meskipun terjadi bencana ini, kaum Stalinis tetap bersikukuh bahwa kebijakan mereka 100% benar. Mereka mengatakan rezim Hitler akan segera runtuh, yang akan diikuti oleh pergantian kekuasaan mereka. Faktanya, partai itu hancur, dan para anggotanya dibawa ke kamp konsentrasi. Selama enam bulan pertama, Stalin berharap dapat menjaga hubungan baik dengan Hitler. Namun Hitler menolaknya. Oleh karena itu, Stalin mulai melirik Prancis dan ‘negara demokrasi’ [kapitalis] lainnya…. Dari mencela semua orang sebagai ‘fasis’, terutama kaum Sosial-Demokrat, Stalin sekarang bergeser 180 derajat untuk mencari aliansi luas yang mencakup kelompok borjuis dan bahkan sayap kanan. ‘Garis’ Front Populer ini diadopsi pada Kongres Komunis Internasional (‘Komintern’) ke-7 (dan terakhir) pada tahun 1935 [sebelum dibubarkan sendiri oleh Stalin pada tahun 1943, demi menjaga ‘koeksistensi-damai’ bersama sekutu-sekutu borjuisnya]. Front Populer adalah kebalikan dari taktik ‘front persatuan’ Lenin. Front Persatuan Leninis adalah usulan untuk membentuk blok organisasi pekerja, yang dibentuk dengan tujuan konkret. Pada dasarnya, ini adalah seruan bagi organisasi-organisasi buruh untuk ‘berbaris terpisah tapi memukul bersama’. Sebaliknya, Front Populer merupakan replika posisi kolaborasionis kelas kaum Menshevik di Rusia, yang diserang oleh Lenin. Itu adalah kasus ‘berbaris bersama dan dibantai terpisah’. Front Populer berperan sebagai perangkap untuk kelas proletar. Agar tidak mengasingkan ‘teman-teman’ baru bagi para pemimpin Stalinis, kaum liberal borjuis secera efektif diberi hak veto atas tindakan partai-partai proletariat…. Di saat inilah Stalin berhasil bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa [atau dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa] pada bulan September 1934. Sebaliknya, Lenin [telah lama] menggambarkan Liga tersebut sebagai ‘dapur pencuri’. Meskipun negara buruh mungkin perlu membuat negosiasi sementara dengan pemerintah kapitalis demi kelangsungan hidupnya, di bawah kepemimpinan Lenin tidak ada pernyataan tentang dukungan politik apapun bagi pemerintah semacam itu. [Pada 7 Januari 1918, Lenin dan Trotsky—yang memimpin Pemerintahan Soviet Buruh dan Prajurit—membuat ‘Perdamaian Terpisah’ (menghentikan perang dan mendemobilisasi tentara tanpa menandatangi perjanjian politik sekecil apapun, terutama tanpa anekasi dan ganti-rugi) untuk membangun kembali pasukan yang telah hancur, mempertahankan kediktatoran proletariat, menyelamatkan Revolusi Oktober dari provokasi-provokasi imperialis, dan mempersiapkan serang revolusioner baru. [Lenin berkata: ‘dalam mencapai perdamaian terpisah, kita membebaskan diri kita “sejauh mungkin saat ini” dari kedua kelompok imperialis yang bermusuhan, kita memanfaatkan permusuhan dan peperangan mereka yang menghambat tindakan bersama mereka terhadap kita, dan untuk jangka waktu tertentu kita bebas untuk memajukan dan mengonsolidasikan revolusi sosialis….’] Lenin menyatakan bahwa tidak boleh menaruh secuilpun kepercayaan pada ‘sekutu’ ini. Sebaliknya, Stalin menandatangani perjanjian timbal-balik dengan Prancis pada tahun 1936, yang dengan sepenuh hati ‘menyetujui’ pertumbuhan militerisme Prancis. Hal Ini mengakibatkan Partai Komunis Prancis mengikuti dan memberikan suara untuk anggaran perang kaum militeris Prancis.”
“Partai-partai ‘komunis’ telah menjadi corong kebijakan luar negeri Moskow, dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengannya. Radikalisasi tahun 1930-an mendorong, di bawah pengaruh Stalinis, terbentuknya pemerintahan Front Populer (koalisi) di Prancis dan Spanyol, yang bertindak sebagai penghambat gerakan revolusioner kelas pekerja. Pada bulan Juni 1936, setelah terpilihnya pemerintahan Front Populer di Prancis, dua juta pekerja mengambil bagian dalam pemogokan umum spontan. Pendudukan pabrik menyebar seperti api. Itu adalah gerakan kelas pekerja Prancis yang paling hebat semenjak Komune Paris. Para pemimpin [reformis] serikat buruh dan partai buruh benar-benar terkejut dan berusaha melemahkan gerakan tersebut. Termasuk yang disebut Partai Komunis…. Gerakan revolusioner kaum buruh Prancis dikhianati. Kaum Sosialis dan ‘Komunis’, yang bersekutu dengan kaum liberal borjuis, bertindak sebagai bandul raksasa, yang menyabotase revolusi yang sedang berkembang. Kebijakan ini, tentu saa, tidak diputuskan oleh para pemimpin ‘Komunis’ Prancis saja, karena merupakan bagian dari kebijakan Komintern yang dipimpin Stalin. Para pemimpin Partai Komunis Prancis bertindak sebagai pengkhianat dengan cara yang sama seperti mereka mengkhianati pemogokan umum revolusioner tahun 1968. Kaum liberal borjuis (Kaum Radikal) diberi kesempatan berperan sebagai kuda Troya dalam Front Populer, yang mewakili kepentingam bisnis besar … Hal ini mempersiapkan jalan bagi kekalahan gerakan tersebut…. [Sedangkan] terbentuknya pemerintahan Front Populer di Spanyol pada tahun 1936 juga memicu massa untuk bergerak. Mereka menguasai jalan-jalan, dan menduduki pabrik-pabrik dan perkebunan yang tutup, tanpa menunggu pemerintah bertindak. Tetapi sekali lagi, pemerintahan Front Populer, dengan persetujuan kaum Stalinis, bertindak sebagai bandul raksasa. Ketika para pekerja merebut pabrik-pabrik di Catalonia, menyusul pemberontakan fasis Jendral Franco, kaum ‘Komunis’ menahan mereka. Partai Komunis Spanyol mengadopsi teori dua-tahap: pertama-tama menangkan perang melawan Franco, kata mereka, kemudian kelas pekerja dapat berbicara tentang sosialisme di tahap berikutnya…. Pilihan sesungguhnya bukanlah antara kediktatoran fasis atau republik borjuis-demokratik, tetapi fasisme atau kediktatoran proletariat. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Franco adalah dengan memberikan tanah kepada para petani, dan pabrik-pabrik kepada para buruh. Itu berarti melaksanakan revolusi sosialis dan melaksanakan perang revolusioner melawan Franco. Namun, Partai Komunis Spanyol, di bawah perintah Stalin, menentang keras hal ini, dan menjadi benteng di balik garis kontra-revolusi borjuis. Kaum Stalinis menjadi pembela terbesar ‘hukum dan ketertiban’ dan hak milik pribadi. Mereka menyabotase Revolusi Spanyol atas perintah Moskow. Stalin mengkhianati revolusi untuk memuluskan jalan bagi kesepakatan diplomatik dengan ‘demokrasi’ kapitalis [kebijakan koeksistensi damai]. Namun, ini sesungguhnya mempersiapkan jalan bagi kemenangan Franco.”
Di Indonesia, PKI yang bergerak di bawah tanah juga ikut memeluk perspektif Frontisme Populer. Sepanjang 1940-an, front-front anti-fasis dibentuk dengan menggabungkan kelas pekerja, tani miskin, dan pemuda revolusioner ke dalam blok-blok perjuangan bersama kaum radikal, liberal, dan nasionalis borjuis. Pada “Laporan Umum kepada Kongres Nasional V PKI”, DN Aidit menulis: ‘Front Anti-Fasis (sebelum pendudukan Jepang) tidak hanya berhasil menarik borjuasi nasional, tetapi juga sebagian dari borjuasi komprador menjadi tambahan kekuatan dalam front anti-Jepang. Tetapi setelah bala tentara Jepang menduduki Indonesia, sebagian besar borjuasi nasional dan boleh dikata semua borjuasi komprador menjalankan politik bekerjasama dengan Jepang. Borjuasi menjalankan politik kerjasama dengan Jepang setelah mereka melihat bahwa kekuatan Rakyat melawan Jepang tidak begitu kuat dan mereka mempunyai ilusi bahwa Jepang akan memberikan “kemerdekaan” kepada Indonesia’. Namun ketika gerakan massa buruh dan muda bersenjata berhasil memukul-mundur pasukan-pasukan imperialis dan fasis, Kepemimpinan Stalinis bukan malah mengusung kebijakan dan slogan kediktatoran proletariat untuk mengekspropriasi kepemilikan borjuis dan menerapkan demokrasi secara konsisten—demokrasi proletariat. PKI di bawah kepemimpinan Musso dan Amir Sjarifuddin justru mempercayakan pemerintahan ke pundak kaum nasionalis dan reformis borjuis—Soekarno, Hatta dan Syahrir, yang sekelebat mengeluarkan ‘Program Rekonstruksi dan Rasionalisasi’ untuk membubarkan milisi rakyat pekerja demi memperkuat negara borjuis dengan membentuk polisi dan tentara reguler. Dengan pembubaran kekuatan massa bersenjata—yang merupakan nukleus dari kediktatoran proletariat—ini membuka jalan untuk Agresi Militer Belanda I dan II. Penerbitan “Jalan Baru” Musso sama sekali tidak memperbaiki kelemahan politik dan ideologi partai. Dokumen teoretik yang terbit pada Agustus 1948 ini, saat diterapkan untuk memandu perjuangan massa, malah semakin melemahkan elemen revolusioner dan menguatkan reaksi; di mana pada bulan Septembernya mengundang Tragedi Madiun, yang melemparkan rakyat pekerja dalam kubangan pembantaian kolosal, dan membubarkan pemerintahan Front Demokrasi Rakyat dan PKI pimpinan Musso dan Amir. Perspektif Jalan Baru mengalir dari teori sosialisme di satu negeri. Demikianlah meskipun pandangan itu menyatakan perlunya pembubaran polisi-tentara reguler dan persatuan internasional dalam perjuangan pembebasan nasional, namun yang dimaksudkan bukanlah menghapuskan negara borjuis dengan menegakkan kediktatoran proletariat dan menyatukan perjuangan kaum terhisap dan tertindas dari semua negeri dengan membangun Komunis Internasional. Apa-yang-diusung Musso justru mengenai keperluan absolut atas ‘kediktatoran rakyat demokratik’ atau ‘kediktatoran demokratik buruh dan tani’, pembangunan ‘front anti-imperialis global’ yang eklektik dan kepemimpinan partai yang sentris; ini merupakan slogan dan kebijakan Stalinis, yang sepenuhnya bertolak-belakang dengan posisi Bolshevisme dan Internasionalisme yang konsisten. Selama 1950-an dan 1960-an, kepemimpinan Aidit gagal mengeluarkan partai dari kebuntuan teoretiknya. Dipimpin Aidit, kelas pekerja, tani miskin dan pemuda revolusioner kembali dicekoki dengan ide-ide yang berkali-kali terbukti keliru. Pada pamflet tentang “Lahirnya PKI dan Perkembangannya”, Aidit menekankan bahwa perjuangan pembebasan nasional dan pembangunan partai mestilah bertolak dari resolusinya Musso—yakni, dengan memperjuangkan pendirian front nasional yang dapat mempersatukan kaum buruh dalam sebuah blok perjuangan bersama organisasi-organisasi maupun individu-individu radikal, liberal, dan nasionalis borjuis (dan borjuis-kecil) yang ada:
“Atas desakan massa dengan juru bicaranya pemimpin-pemimpin revolusioner yang masih muda di antaranya terdapat anggota-anggota PKI yang selama pendudukan Jepang memimpin organisasi-organisasi di bawah tanah, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Republik Indonesia…. Kaum buruh, kaum tani, golongan pemuda, dan pelajar progresif Indonesia, dengan mengambil contoh dari banyak negeri di Eropa yang membebaskan diri dari imperialisme sesudah tentara fasis dikalahkan, serta mendapat inspirasi dari perjuangan kemerdekaan Tiongkok, mengerti akan kemungkinan-kemungkinan revolusi yang telah ditentukan oleh sejarah. Pada saat proklamasi dinyatakan, kecuali tentara Jepang yang sudah kalah, tidak ada pasukan tentara lainnya di Indonesia (kecuali di Irian Barat). Situasi yang baik ini digunakan secara tepat oleh Rakyat Indonesia…. Revolusi Agustus adalah Revolusi dengan front persatuan nasional, di mana pukulan dipusatkan dan ditujukan pada imperialisme asing dan di mana borjuasi nasional memberikan sokongannya pada Revolusi. Mengenai front persatuan nasional selama revolusi (1945-1948) dalam laporan kepada Kongres V PKI …: ‘borjuasi nasional kembali masuk ke dalam front persatuan setelah melihat bahwa kekuatan Revolusi Rakyat adalah besar. Revolusi Rakyat yang mempunyai kekuatan besar telah membuat borjuasi nasional pada tahun-tahun permulaan revolusi mempunyai sikap yang teguh’…. Dalam keadaan di mana Revolusi Agustus hampir kalah, PKI dalam konferensinya bulan Agustus 1948, atas usul kawan Musso, mensahkan sebuah resolusi yang bernama ‘Jalan Baru untuk Republik Indonesia’ sebagai jalan keluar…. Resolusi ‘Jalan Baru’ telah mengingatkan partai akan kewajiban-kewajibannya yang terpenting, yang selama Revolusi Agustus dilalaikan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Mengenai front persatuan dikatakan bahwa ‘kaum Komunis telah lalai mengadakan front nasional sebagai senjata revolusi nasional terhadap imperialisme … PKI berkeyakinan bahwa pada saat ini partai kelas buruh tidak dapat menyelesaikan sendiri revolusi demokrasi borjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerjasama dengan partai-partai lain. Kaum Komunis sudah semesetinya harus berusaha mengadakan persatuan dengan anggota-anggota partai-partai dan organisasi-organisasi lain. Satu-satunya persatuan semacam itu ialah front nasional.… PKI harus secara sabar kepada orang-orang yang tulus hati, bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kemenangan ialah membentuk front nasional yang disokong oleh semua Rakyat yang progresif dan anti-imperialis. Tiap Komunis harus yakin benar-benar, bahwa dengan tidak adanya front nasional kemenangan tidak akan datang’.”
Namun pengalaman historis telah menyingkap dan memberi pelajaran yang sama sekali tidak dapat disangkal oleh siapapun, termasuk orang-orang Stalinis yang seberkepala-batu apapun; bahwa Front Demokrasi Rakyat, Front Demokrasi Nasional, Front Nasional, atau apapun rupa dari pembangunan ‘Frontisme Populer’, tidak akan pernah mampu membawa perjuangan kelas revolusioner sampai ke garis akhir. Daripada menuntun menuju kemenangan, kepemimpinan-kepemimpinan populer justru memberikan panduan yang melemahkan dan berperan kriminal dalam menghancurkan perjuangan massa revolusioner. Pada 1965, kebijakan dan taktik front populer—yang mengalir dari perspektif revolusi dua-tahap dan teori sosialisme di satu negara—sekali lagi melemparkan kelas buruh, tani miskin dan pemuda revolusioner dalam lembah pembantaian berdarah yang luar biasa brutal. Dipimpin oleh kaum Stalinis, PKI yang mengklaim memiliki 3 juta keanggotaan—dan berafiliasi dengan 3,5 juta anggota Pemuda Rakyat, 3,8 juta anggota Sental Oranisasi Buruh Seluruh Indonesia (dari total 7 juta buruh terorganisir), 5 juta anggota Barisan Tani Indonesia, dan 750 ribu anggota Gerakan Wanita Indonesia—tidak-berdaya di hadapan negara borjuasi. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, di tengah ketiakstabilan akut dari rezim borjuis-demokratik Soekarno, ledakan aksi-aksi revolusioner massa sama sekali tidak dipimpin menggunakan perspektif, kebijakan dan slogan-slogan Marxis yang benar. Pemimpin-pemimpin Stalinis hanya menggunakan pernyataan-pernyataan ‘revolusioner’ dan istilah-istilah ‘sosialis’ sebagai layanan bibir. Di tengah krisis ekonomi dan politik yang semakin mendalam, dengan kontradiksi-kontradiksi yang bertambah tajam, yang ditunjukkan oleh kebangkitan gelombang revolusioner dari bawah dan meruncingnya perpecahan di tubuh pemerintahan—kaum Stalinis malah menunda-nunda penggulingan kekuasaan borjuis. Sementara rakyat pekerja tidak mungkin untuk bergerak terus-menerus, karena suatu ketika gerakan massa akan mencapai puncaknya: kelelahan oleh ketidakstabilan selama bertahun-tahun dan kehabisan tenaga. Di titik penurunan kekuatan massa inilah korelasi kekuatan-kelas berubah; di mana pendulum politik yang bergerak ke kiri mengalami pembalikan-tajam ke kanan, yang ditandai dengan menurunnya aksi-aksi revolusioner dan bangkitnya kekuatan kontra-revolusioner yang memulihkan ketertiban secara keji.
Dalam “Negara dan Revolusi”, Lenin menegaskan bahwa negara selalu merupakan badan orang-orang bersenjata yang melayani kepentingan kelas penguasa. Di tengah masyarakat kapitalis, negara borjuis didirikan untuk menekan massa. Namun, pada periode revolusi, ketika perjuangan revolusioner massa mencapai jalan buntu, dengan ketidakstabilan yang tak-teratasi dan kekuatan-kekuatan kelas yang berlawanan saling-mengimbangi; dalam keadaan ini negara dapat mengangkat dirinya sendiri di atas masyarakat dan memperoleh tingkat kemandirian yang cukup besar untuk mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan memulihkan tatanan borjuasi. Fenomena inilah yang disebut sebagai ‘Bonapartisme’. Massa yang menjadi bahan bakar revolusi, sumber utama dari kekuatannya, telah mendera kelelahan, lapar dan kecewa; dan setiap langkah mundur dalam perjuangan revolusioner massa inilah yang memberi kepercayaan diri kepada kelompok reaksi untuk bangkit dan menghunus pedangnya. Demikianlah jenderal-jenderal reaksioner yang berada di bawah kepemimpinan Soeharto menggulingkan pemerintahan koalisi (‘komunis’ dan borjuis nasional) dan membasmi jutaan orang yang menjadi anggota, simpatisan dan dituding berafiliasi dengan PKI. Peran kriminal dari para pemimpin Stalinis bertanggung-jawab atas pelemahan dan kekalahan perjuangan kelas yang membuka jalan menuju pembantaian tersebut. Penyangkalan terhadap kebijakan dan slogan kediktatoran proletariat, yang berarti penolakan pengerahan kekuatan massa untuk mengambil-alih kekuasaan borjuis, adalah kesalahan utama kepemimpinan Aidit. Kekeliruan ini mengalir dari perspektif dua-tahap, yang mekankan penuntasan Revolusi Agustus (revolusi borjuis-demokratik) untuk selalu dilimpahkan ke pundak borjuasi. Dalam Pemerintahan Front Nasional, politik independen proletar dikorbankan demi mempertahankan persatuan bersama kaum liberal, radikal, dan nasionalis borjuis. Pada dokumen mengenai “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia”, Aidit menulis: ‘kaum borjuasi nasional Indonesia, karena ia juga ditindas oleh imperialisme asing, dapat, di situasi tertentu dan dalam batasan tertentu, mengambil bagian dalam perjuangan melawan imperialisme. Dalam situasi seperti itu, kaum proletariat Indonesia harus membangun persatuan dengan borjuasi nasional dan mempertahankan persatuan ini dengan seluruh kekuatannya’. Sudut pandang macam ini serupa dengan yang menjiwai “On Contradiction” Maois; yakni pendekatan dialektis yang vulgar, mengabaikan pembangunan keseluruhan, dan cenderung dualistik dalam melihat kelas borjuis; di mana kapitalis-kecil dan kapitalis-besar dipertentangkan secara kaku, sehingga menyangkal bahwa mereka pada dasarnya adalah kelas yang satu dan memiliki kepentingan primer yang sama—mempertahankan kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, pembagian-kerja mental dan fisik, eksploitasi kerja-upahan, dan segala bentuk penindasan terhadap rakyat pekerja.
Dalam “Tugas-Tugas Demokratik Kaum Proletariat Revolusioner”, Lenin menulis: ‘kaum borjuasi secara keseluruhan tidak mampu melakukan perjuangan yang teguh melawan otokrasi; dalam perjuangannya ia takut kehilangan properti pada orde yang eksis sekarang; ia takut terhadap aksi buruh yang sepenuhnya revolusioner, yang tidak akan berhenti pada revolusi demokratik tetapi berhasrat bergerak ke revolusi sosialis; ia takut pecah sepenuhnya dengan para birokrat negara, dengan kaum birokrasi, yang kepentingannya terikat seribu-benang dengan kepentingan kelas berpunya. Untuk alasan ini, perjuangan kaum borjuasi untuk pembebasan [nasional] penuh dengan keraguan, tidak-konsisten, dan setengah-hati’. Kaum borjuasi di manapun berada, lebih ngeri menghadapi perjuangan revolusioner massa—yang dapat bergerak menghancurkan kekramatan hubungan-hubungan kepemilikan pribadinya—daripada dominasi imperialisme yang menembus batas-batas sempit negara-bangsanya. Selama kebangkitan gerakan massa di akar rumput, elemen-elemen borjuasi di tubuh kekuasaan akan merasakan tekanan dari bawah dan mengalami perpecahan seturut kepentingan-kepentingan sekunder yang secara relatif berbeda-beda. Dalam kondisi inilah lapisan bermodal-kecil cenderung mendukung perjuangan massa demi menyerang lapisan bermodal-besar. Namun ketika perjuangan kelas revolusioner semakin menunjukkan keinginannya untuk menerobos legalitas borjuis, maka seluruh lapisan pemilik modal takkan mungkin membiarkannya begitu saja; keseluruhan kapitalis akan mempertahankan kepentingan primer mereka atas kepemilikan properti secara bersama-sama, karena ini merupakan dasar keberadaan mereka sebagai sebuah kelas yang berkuasa. Dengan kepentingan kelas yang secara prinsipil bertentangan, pembentukan blok antara organisasi-organisasi rakyat pekerja dan lapisan-lapisan borjuasi tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dan dengan membentuk Front Nasional, kaum Stalinis secara efektif melikuidasi organ politik independen proletar. Demikianlah program PKI—yang merupakan ekspresi dari kepentingan kelas proletar—dicabik-cabik dan dikapitulasi di bawah program Manipol-Usdek dari kelas borjuis di sekitar Soekarnois.
Berpedomankan teori-teori Stalinis, kepemimpinan Aidit memandang revolusi proletariat dan pembangunan sosialisme dunia sebagai sesuatu yang jauh. Meskipun teori tahapan telah dikembangkan sedemikian rupa hingga menghasilkan perspektif ‘Revolusi Demokratik Tipe Baru’ atau ‘Negara Demokrasi Tipe Baru’, tetapi inti dari teori reaksioner itu tidak pernah berubah: penyangkalan terhadap kediktatoran proletariat. Di zaman imperialisme, di mana krisis eksistensialis kapitalisme semakin akut dan borjuasi tidak sanggup lagi memainkan peran progresif seperti di masa lalu, ini berarti tugas-tugas demokratik harus dialihkan dan dipercayakan sepenuhnya kepada kelas revolusioner—proletariat, yang beraliansi dengan kaum tani miskin. Namun untuk dapat mengambil-alih tugas revolusi demokratik yang berkarakter borjuis, proletariat harus sadar dan terorganisir untuk merebut kekuasaan dan menjadi kelas yang berkuasa—yang dipandu oleh partai yang berpedoman pada teori yang paling maju, Marxisme yang sejati—untuk menuntaskan tugas borjuis-demokratik dengan menjalankan program sosialis. Dengan demikian, apa-yang-dimulai sebagai tugas-demokratik akan dituntaskan sebagai tugas-sosialis. Dalam kata lain: bersama kediktatoran proletariat dan kepemimpinan revolusioner, revolusi demokratik akan berkembang secara organis menjadi revolusi sosialis; perjuangan pembebasan nasional dan revolusi dunia akan disatukan secara dialektis. Dan segala bentuk penyangkalan terhadap kebijakan dan strategi revolusioner Bolshevisme ini tidak akan secuilpun menguatkan perjuangan massa dan membawa sampai ke titik kemenangan. Pada periode revolusi proletar dan perang imperialis, dengan kesadaran massa yang melompat maju dan perjuangan kelas yang menjadi intens, penerapan kebijakan dan strategi Frontisme Populer sudah berkali-kali menunjukkan; bahwa pengabaian atau penolakan terhadap kediktatoran proletariat dan pembangunan kepemimpinan revolusioner, cepat atau lambat, akan menjerumuskan setiap kebangkitan revolusioner ke jurang kekalahan dan demoralisasi yang mendalam. Sebuah kepemimpinan politik dan organisasi yang mendasarkan dirinya pada teori-teori yang vulgar, impresionis, dan keliru akan melemparkan massa ke mulut reaksi. Para pemimpin Stalinis di partai-partai Komunis yang ada telah mempertontonkan tindakan kriminal itu lagi dan lagi.
Pada Revolusi 1998, para pemimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD) gagal memimpin perjuangan kelas sampai ke garis akhir. Sejak awal gerakan revolusioner massa tidak dipandu dengan perspektif, strategi dan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Selama 32 tahun Kediktatoran Bonapartis Orde Baru, gerakan buruh berhasil dihancurkan secara fisik dan seluruh generasi dijauhkan dari tradisi-tradisi perjuangan kelas revolusioner di masa lalu. Ini tidak sekadar membebani kesadaran massa tapi juga menyulitkan kepemimpinannya untuk memeluk ide-ide revolusioner yang sejati. Demikianlah PRD tidak dibangun di atas strategi Bolshevisme tapi Mobilisasi Persatuan yang dikembangkan dari Frontisme Populer. Di tengah gejolak Krisis Asia yang meluas dan menyeret Indonesia ke dalam Krisis Moneter yang luar biasa mencekik, aksi-aksi revolusioner menyebar seperti jerami yang terbakar. Menghadapi situasi ini kepemimpinan PRD menjalankan sebuah metode pengorganisasian massa untuk revolusi yang diadopsi dari kebijakan front populer, bukan dengan kebijakan dan slogan-slogan kediktatoran proletariat. Meskipun perjuangan revolusioner massa mengarah pada penggulingan kekuasaan, tetapi berangkat dari kekeliruan teoretik kepemimpinannya maka perjuangan untuk revolusi diaborsi menjadi untuk reformasi semata. Sesaat sebelum terjungkalnya takhta Soeharto, seabrek pemimpin Stalinis membuat kebijakan yang dikembangkan berdasarkan perspektif revolusi tahapan yang dipinjam dari Partai Sosialis Demokratik – Partai Sosialis Revolusioner (DSP-RSP): ‘revolusi dua-tahap yang tak-terinterupsi’ atau ‘revolusi bertahap yang tak-terputus’. Dalam perjuangan massa, mereka menyebarkan slogan ‘Dewan Rakyat Independen’ atau ‘Kediktatoran Rakyat’. Menggunakan slogan yang membingungkan inilah perjuangan massa dipimpin untuk berkolaborasi-kelas. Dalam “Koran Pembebasan”, dengan sopan dan sanjung mereka mengeluarkan seruan untuk meminta kaum radikal, liberal, dan nasionalis borjuis (dan borjuis-kecil) untuk segera mempersiapkan diri dalam membentuk pemerintahan transisional—Pemerintah Koalisi Demokratik (Pemerintahan Front Nasional): ‘kepada Megawati Soekarnoputri pimpinan Partai Demokrasi Indonesia, Amien Rais ketua Muhammadiyah, Budiman Sudjatmiko ketua PRD yang dipenjarakan, Sri Bintang Pamungkas ketua PUDI yang dipenjarakan, dan lain-lainnya; sekaranglah waktunya bagi kalian untuk menegaskan kesiapan kalian menggantikan Soeharto. Hal ini harus dilakukan secepatnya karena Soeharto sudah tidak diinginkan lagi oleh rakyat untuk berkuasa lebih lama lagi dan iapun telah siap diturunkan’.
Seruan PRD mengalir dari teori tahapan yang mengandaikan adanya borjuasi nasional yang progresif, yang secara naïf dipercayakan untuk menyelesaikan tugas-tugas revolusi-demokratik. Namun peristiwa lagi-lagi memperlihatkan bahwa tidak ada satupun borjuasi nasional yang sanggup menjalankan tugas tersebut. Megawati, Amien Rais, dan sejenisnya—yang dipandang sebagai borjuasi nasional ‘progresif’—bukan sekadar mengabaikan mandat dari para pemimpin Stalinis, tetapi lebih-lebih memperlihatkan karakter aslinya yang pengecut dan tidak-konsisten dengan menyerahkan kekuasaan ke tangan sisa-Orba: Pemerintahan Habibie yang didominasi oleh kaum borjuis dan golongan ABRI. Dengan kebijakan dan slogan-slogan yang membingungkan, para pemimpin PRD tidak sanggup mempertahankan gerakan revolusioner massa untuk menggagalkan naiknya Habibie. Perspektif revolusi dua-tahap lagi dan lagi gagal memajukan perjuangan massa. Kaum buruh dan muda yang sebelumnya tumpah-ruah kini menjadi kelelahan, lapar, dan kecewa atas kepemimpinan yang tidak mampu membawa perjuangan kelas sampai pada perebutan kekuasaan yang sepenuh-penuhnya. Dengan menurunnya aksi-aksi revolusioner maka perimbangan kekuatan berubah; pendulum berayun tajam ke kanan, yang ditunjukkan oleh menguatnya elemen-elemen reaksioner dalam dua peristiwa berdarah—Semanggi I dan II. Demoralisasi dan apatisme yang tumbuh di periode penurunan dan reaksi ini terpampang dalam perlawanan-perlawanan massa yang lesu dan putus-asa. Sementara para pemimpin Stalinis yang merasa dikhianati oleh borjuis nasional yang mereka sangka progresif, lalu menutupi kekeliruan perspektifnya dengan menyebut gerombolan borjuis nasional yang sejatinya reformis itu sebagai ‘reformis-gadungan’. Dengan mempopulerkan istilah reformis-gadungan sebagai satu-satunya pihak yang mesti disalahkan dalam kekalahan Revolusi 1998, pimpinan-pimpinan PRD berarti mengandaikan adanya ‘reformis-tulen’; yakni, borjuasi nasional progresif. Ini menunjukkan kecongkakkan kepemimpinan PRD: berapologi di atas kebingungan ideologisnya dan tidak mengambil pelajaran yang memadai dari gerakan revolusi yang diaborsi menjadi gerakan refomasi. Di bidang teori, pembagian yang kasar dan kaku dengan menetapkan kaum reformis dalam karakter ‘gadungan’ dan ‘tulen’ adalah keliru; karena tinjauan yang cenderung dualistik itu mengaburkan watak yang sesungguhnya dari setiap kubu borjuis reformis yang ada. Dalam praktiknya, kekeliruan tersebut akan semakin menenggelamkan PRD di rawa-rawa kolaborasi-kelas yang mendestruksi. Demikianlah kekalahan perjuangan massa dan kekacauan teoretik menyeret PRD ke dalam krisis politik dan organisasi, intrik dan perpecahan yang begitu rupa. Melalui “Perspektif Revolusi Indonesia: Sebuah Estimasi Pertama”, Perhimpunan Sosialis Revolusioner (PSR; Seksi Indonesia dari Revolutionary Communist Internastional—RCI) menguraikannya:
“Gerakan Reformasi [Revolusi 1998] belum mengubah satupun hal yang fundamental di Indonesia. Ketika nampaknya kekuasaan ada di tangan rakyat dengan jutaan orang di jalan dan menduduki gedung parlemen, kekuasaan diserahkan kembali ke kelas penguasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaum reformis telah memainkan peran historis mereka: menyelamatkan kapitalisme di saat-saat genting. Oleh karena itu, pengkhianatan mereka adalah satu hal yang niscaya. Ini tidak-terelakkan. Maka usaha untuk menyalahkan kegalanan Reformasi 1998 pada para reformis ini tidak akan memaba kita ke mana-mana. Tuduhan ‘reformis-gadungan’ yang telah menjadi slogan umum di antara kaum Kiri, terutama setelah kegagalan gerakan 1998, menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami watak dari kaum borjuis reformis. Mereka-mereka yang disebut ‘reformis-gadungan’ justru adalah reformis tulen. Tugas mendesak dari Reformasi 1998 [sebagai revolusi borjuis-demokratik] adalah penumbangan kediktatoran militer Soeharto. Kita mengenali bahwa demokrasi parlementer adalah medan yang lebih baik bagi perjuangan kelas buruh. Akan tetapi, adalah satu hal untuk mengenali perlunya demokrasi parlementer untuk menggantikan kediktatoran militer, adalah satu hal yang lain untuk mengharapkan bahwa demokrasi parlementer dapat direalisasi oleh kaum borjuis reformis. Hanya buruh, dengan aliansi bersama kaum tani dan miskin kota, yang dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas-tugas demokratis sampai selesai. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari kaum borjuasi. Ketergantungan PRD pada kaum borjuasi nasional progresif telah menciptakan sebuah kebingungan di antara anggota PRD dan aktivis di sekitarnya. Ketika semua kaum borjuis reformis mengkhianati gerakan, ini menyebabkan kebingungan ideologis yang lalu membawa demoralisasi dalam gerakan selama 3-5 tahun. Satu-satunya jawaban yang disediakan adalah bahwa reformis-reformis ini adalah ‘reformis-gadungan’; dengan ini kampanye untuk mencari reformis tulen [borjuasi nasional progresif] dimulai kembali.”
“Dapatkah Kiri merebut kekuasaan dan membawa sosialisme pada tahun 1998? Dengan keuntungan melihat ke depan, mempertimbangkan semua faktor, kita dapat mengatakan bahwa jawabannya adalah negatif. Untuk merebut kekuasaan, buruh membutuhkan sebuah partai yang siap mengambil kekuasaan. Kekalahan 1965 merampok kelas buruh dari kesempatan ini. PRD, satu-satunya partai pada saat itu, terlalu muda dan ia tidak memiliki kepemimpinan yang diperlukan untuk dapat menghadapi masalah kekuasaan. Akan tetapi, bila saja PRD memiliki program yang tepat, ia dapat menjadi lebih kuat setelah kegagalan Reformasi. Dengan taktik yang tepat, PRD dapat mundur secara teratur dan tidak terpecah-pecah yang lalu membuka periode demoralisasi setelah itu. Sebuah pasukan yang baik adalah pasukan yang dapat mundur secara teratur untuk mempersiapkan serangan baru yang lebih besar. Ini bukan berarti kita tidak mendukung reforma-reforma. Kita mendukung reforma selama reforma tersebut masih memiliki kekuatan vital, selama reforma ini menyerang basis rezim penguasa [legalitas borjuasi: hubungan-hubungan kepemilikan pribadi]. Contohnya, ketika Gus Dur berbicara mengenai penghapusan hukum anti-komunis, sikap kaum revolusioner adalah untuk mendukung tuntutan ini tetapi tidak mendukung pemerintahan Gus Dur. Kita beragitasi luas untuk tuntutan ini ‘dengan cara dan syarat-syarat kita sendiri’, yakni bahwa hanya pemerintah buruhlah yang dapat memenuhi secara penuh tuntutan ini, bahwa kita hanya mempercayai buruh untuk memenuhi tuntutan ini. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintahan borjuis liberal Gus Dur. Kita mendukung reforma selalu dengan perspektif buruh merebut kekuasaan [kediktatoran proletariat]. Hanya dengan ini kita dapat mempersiapkan kelas buruh untuk tugas historis mereka. Dengan kebijakan kemandirian kelas seperti ini, anggota-anggota partai revolusioner tidak akan kebingungan. Justru mereka akan mendapatkan kepercayaan diri dan kejelasan akan tugas selanjutnya.”
“Nasib PRD sekarang adalah satu-satunya kesimpulan logis dari kebijakan mereka. Dengan setiap tahun berlalu, PRD semakin bergeser ke kebijkan kolaborasi-kelas. Banyak kadernya yang telah bergabung dengan partai-partai borjuasi. Awalnya, di mata mereka yang baru di politik, retorika PRD masih terdengar radikal dan revolusioner. Tetapi, di balik frase-frase revolusioner ini adalah gagasan ‘dua-tahap, gagasan untuk mendukung kaum borjuasi nasional progresif. Titik-balik final dari PRD adalah koalisi mereka dengan Partai Bintang Rakyat (PBR), sebuah partai borjuis sepenuhnya, pada Pemilu 2009. Ini bahkan bukan sebuah koalisi karena PRD tidak diperbolehkan menggunakan nama, bendera, dan program partai mereka. Strategi elektoral ini gagal total. PRD/PAPERNAS diam saja mengenai hasil ini. Jadi, ketika pada kongres ke-tujuhnya awal tahun 2010 mereka mengganti prinsip partai mereka dari ‘Sosial Demokrasi Kerakyatan’ ke Pancasila. Ini tidaklah mengejutkan. Tidak mampu belajar dari kekeliruan kebijakan kolaborasi-kelas mereka, hanya ada satu jalan: kembali ke kebijakan PKI yang membawa bencana. Mereka-mereka di dalam PRD yang menyangkal bahwa PRD telah mengambil kebijakan kolaborasi-kelas hanya perlu melihat di mana PRD sekarang. Banyak dari mereka yang menyangkal ini di masa lalu akhirnya menyadari setelah bertahun-tahun, dan mereka pecah dari PRD (PDS, KPRM, dan PRP yang bukan perpecahan langsung tetapi sebuah formasi dari mantan-mantan kader PRD) atau berhenti dari partai sepenuhnya dan jalan sendiri-sendiri. Dari banyak perpecahan dan polemik selama 10 tahun terakhir, pergerakan kita memperoleh kejelasan ideologi. Menjadi jelas di mana setiap orang berdiri. Ini adalah proses yang penuh kepahitan yang harus dilalui setiap gerakan. Mereka yang membuat hingar-bingar mengenai perpecahan-perpecahan ini dan mengumumkannya sebagai sebuah bencana tidak mengerti dialektika gerakan. Persatuan dibutuhkan Kiri, tetapi bukan persatuan tanpa prinsip yang mengangkangi teori. Rakyat pekerja harus bersatu di bawah panji yang bersih, bukan panji yang penuh tambal-sulam.”
Persatuan yang mempertahankan prinsip teoretik secara tegas hanya dapat diwujudkan dalam sebuah partai revolusioner. Inilah organisasi tempur yang akan menyatukan rakyat pekerja secara teorganisir dan sadar di garis perjuangan kelas revolusioner yang berpedoman pada Marxisme yang sejati—Bolshevisme dan Internasionalisme Proletariat. Persatuan politik dan organisasional macam ini sama sekali berlawanan dengan persatuan organisasi, aliansi, dan front-front yang longgar dan amatir dari kaum-kaum Stalinis dan reformis. Dalam “What Is To Be Done?”, Lenin telah menjelaskan bahwa satu-satunya persatuan yang dapat memperkuat dan memajukan perjuangan kelas proletar adalah persatuan politik dan organisasional yang terpusat, berdisiplin, dan terarah dari kaum revolusioner profesional; yakni, kader-kader Marxis ‘yang mengabdikan seluruh hidupnya, dan bukan sekadar waktu-luangnya, untuk revolusi [proletariat]’. Ini jelas berbeda dengan seluruh taktik dan strategi perjuangan yang dikembangkan dari perspektif Frontisme Populer. Meskipun dalam membangun aliansi dan front populer hari-hari ini kaum Stalinis mengusung prinsip ‘kebebasan agitasi-propaganda’ untuk mempertahankan ‘independensi-proletariat’ atau melancarkan pembangunan ‘kepemimpinan proletariat’—dengan menentang kapitalisme, memblejeti pemimpin-pemimpin reformis, hingga memenangkan lapisan yang paling maju dan sadar-kelas di bawah panji mereka—tetapi pada intinya perspektif dan kebijakan persatuan mereka tidak pernah ditujukan untuk membangun kepemimpinan revolusioner yang sejati, dan oleh karenanya, meremehkan kebijakan dan slogan-slogan kediktatoran proletariat. Tanpa pembangunan kepemimpinan revolusioner yang memiliki orientasi perebutan kekuasaan yang jelas, yang dalam pembangunannya mengakui dan membela kebutuhan historis akan kediktatoran proletariat, maka segala upaya untuk mempertahankan kemandirian politik proletar dan pembangunan sosialisme hanyalah menjadi layanan bibir. Dalam “Mengapa Tidak Ada Revolusi?”, Alan Woods menulis: ‘hasrat untuk mengubah masyarakat secara fundamental tidak terbatas pada pemahaman yang jelas tentang program dan perspektif. Ini juga melibatkan unsur kebulatan tekad, atau tekad untuk berkuasa; yaitu, tekad-sadar untuk menang, menaklukan, menyingkirkan semua rintangan dan mengubah masyarakat. Ini, pada gilirannya, harus didasarkan pada visi masa depan dan keyakinan penuh pada kemampuan kaum buruh untuk mengubah masyarakat’. Dengan kata lain: kepemimpinan politik dan organisasional yang tidak memiliki orientasi yang jelas terhadap kediktatoran proletariat, berarti meragukan kemampuan kaum buruh untuk transformasi sosialis. Dalam praktiknya: kebijakan dan taktik-taktik yang meskipun dirumuskan untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mendesak massa dalam melawan kapitalisme dan reformisme, tetapi tanpa kepemimpinan yang berorientasi pada kediktatoran proletariat maka gerakan tersebut akan cenderung diarahkan menuju rawa-rawa kolaborasi-kelas. Melalui “Aksi Massa, Aliansi dan Taktik Front Persatuan”, pemimpin DSP-RSP Doug Lorimer menampakkan kecenderungan tersebut:
“Tujuan fundamental dari taktik front persatuan bukanlah menunjukkan kaum reformis sebagai pemimpin yang tidak handal. Lebih dari itu, tujuan fundamentalnya adalah memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi kaum Marxis untuk menunjukkan bahwa mereka adalah para pemimpin yang lebih baik dari pada kaum reformis. Taktik front persatuan adalah sekedar sebuah inisiatif yang dilakukan oleh kaum Marxis untuk mendapatkan kaum pekerja dan/atau beserta kaum pelajar yang berada pada organisasi atau partai lain, sebagaimana juga kaum pekerja dan pelajar yang tidak segaris, untuk bergabung di dalam satu perjuangan bersama dengan kita untuk mempertahankan kepentingan kepentingan mendesak dari massa di dalam melawan para penguasa kapitalis. Front persatuan menyediakan mobilisasi mobilisasi yang paling massif untuk isu isu mendesak saat ini, dan dengan demikian memberi kondisi-kondisi yang paling menguntungkan bagi kaum Marxis revolusioner untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pembangun perjuangan yang terbaik…. Kami menentang serikat serikat mahasiswa yang berafiliasi pada NUS karena NUS adalah sebuah halangan birokratik pada setiap perjuanganyang serius di dalam melawan dorongan pemerintah ALP untuk memprivatisasi pendidikan tingkat ketiga. Akan tetapi, kaum Liberal, yang mendukung privatisasi sistem universitas. Mereka menentang NUS karena para birokrat ALP yang menjalankan sistem universitas kadang-kadang terpaksa untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan mahasiswa dalam rangka mempertahankan kredibilitasi di antara para aktivis pelajar. Front persatuan adalah satu inisiatif bagi tindakan-tindakan praktis bersama di antara organisasi-organisasi revolusioner dan non-revolusioner, termasuk di dalamnya bahkan organisasi borjuis. Akan tetapi, apa yang akan dilakukan oleh sebuah front persatuan pada persoalan afiliasi kampus pada NUS? Apa tindakan praktis bersama yang akan dilakukan oleh front persatuan? Untuk mempengaruhi para pelajar untuk memilih melepaskan serikat kampusnya dari NUS kita harus melancarkan propaganda atau kampanye pendidikan untuk meyakinkan mereka bahwa NUS berdiri di jalan melawan tuntutan pendidikan murah. Argumen kita mengapa para pelajar tidak harus mendukung NUS secara diametris bertentangan dengan kaum liberal. Semenjak kita tidak dapat bekerja sama dengan mereka dalam mengarahkan kampanye untuk memilih melawan afiliasi NUS, sebuah front persatuan dengan mereka pada isu ini tidak akan memiliki tujuan yang berarti.” (Pernyataan berhuruf ‘tebal’ merupakan penekanan dari kami)
Meskipun Doug Lorimer berupaya mengembangkan taktik front persatuan dengan mempertahankan kebebasan agitasi, propaganda, aktivitas politik untuk membangun partai sosialis yang ‘revolusioner’ di sekitar mobilisasi massa, tetapi mobilisasi dan aliansi yang dimaksudkannya sama tidak diorientasikan untuk kediktatoran proletariat dan pembangunan Komunis Internasional. Demikianlah—dalam “Aksi Massa, Aliansi dan Taktik Front Persatuan”—kecuali dari kutipan pemikiran Lenin dan Trotsky, tidak ada satupun pernyataan Lorimer yang menunjukkan kebulatan tekad dan visi masa depannya pada kekuasaan proletar dan persatuan proletar internasional. Dengan mengabaikan kebijakan dan slogan-slogan kediktatoran proletariat maka pintu belakang untuk berkolaborasi-kelas menjadi terbuka lebar. Inilah mengapa pembentukan blok Lorimeris tampil sebagai aliansi dan front yang cenderung eklektik: mempersatukan organisasi-organisasi sosialis dan proletar dalam perjuangan bersama dengan organisasi borjuis, sehingga kepentingan-kepentingan kelas-kelas sosial yang secara prinsipil berlawanan menjadi kabur. Walaupun langkah taktis ini menyangkut aksi-aksi yang praktis, tetapi penggabungan paksa antara kedua kepentingan kelas yang bertentangan secara antagonis tidak dapat dibenarkan. Diterapkan ke dalam perjuangan kelas revolusioner ini akan menjadi ide yang menebar kebingungan dan menggerogoti persatuan politik serta organisasional. Lebih jauh, ketika tibanya momen kebenaran, gagasan tersebut akan memainkan peran yang melumpuhkan dan menghancurkan perjuangan massa yang revolusioner. Selama 100 tahun terakhir, Stalinisme telah mempertontonkan itu; di mana gerakan-gerakan yang sedang bangkit namun dengan dipandu oleh kepemimpinan yang berperspektifkan teori tahapan, pada titik tertentu akan memasuki jalan buntu, dijatuhkan, dan diumpan ke mulut reaksi. Dalam “Komunisme Sayap Kiri; Sebuah Penyakit Kekanak-Kanakan”, Lenin tidak pernah menganjurkan pembentukan blok dengan kecenderungan berkolaborasi-kelas. Saat Lenin menekankan ‘kebebasan agitasi, propaganda, dan aktivitas politik’ sebagai syarat perjuangan bersama, ini tidaklah ditujukan untuk berkompromi dan beraliansi dengan organisasi-organisasi borjuis tapi organisasi-organisasi buruh yang dipimpin oleh kaum reformis. Saran ini diberikan Lenin dengan kaharusan untuk memperhatikan keadaan konkret: perimbangan kekuatan kelas, tingkat organisasi dan kemampuan politik kaum revolusioner. Di tengah kebangkitan revolusioner, kaum revolusioner yang memiliki kekuatan politik dan organisasional yang memadai haruslah melaksanakan aktivitas revolusionernya untuk membebaskan massa dari pengaruh pemimpin-pemimpin reformis dan sentris. Sewalaupun kaum radikal dan liberal borjuis-kecil menerapkan berbagai cara untuk merintangi, menjebak, dan mumukul-mundur kaum revolusioner, tetapi bila massa mulai bergerak dengan organisasi-organisasi tradisionalnya dan para pelopor proletariat sudah cukup kuat, berdisiplin-baja dan tersentralisasi secara demokratis di organisasi revolusioner profesionalnya—bekerjasama dengan organisasi-organisasi massa proletar dan semi-proletar yang berkepemimpinan konservatif (seksis, rasis, dan obskurantis) sekalipun mesti dilakukan untuk membangun Partai Komunis Revolusioner di skala nasional dan internasional demi menegakkan kediktatoran proletariat untuk transformasi sosialis. Jika keadaan-keadaan konkret ini telah terpenuhi, semua keluhan dan kepengecutan apapun untuk menunda pembentukan blok organisasi proletar dan semi-proletar justru merupakan ‘penyakit infantil’:
“Jika Anda ingin membantu ‘massa’ dan memenangkan simpati serta dukungan dari ‘massa’, Anda tidak boleh takut akan kesulitan atau kesukaran, tipu-daya, hinaan, dan penganiayaan dari para pemimpin (yang, sebagai kaum oportunis atau bersifat chauvinis, dalam banyak kasus secara langsung atau tidak-langsung berelasi dengan kaum borjuasi dan polisi), tetapi harus benar-benar bekerja di manapun massa berada. Anda harus mampu berkorban, mengatasi rintangan terbesar, untuk melakukan agitasi dan propaganda secara sistematis, tekun, teratur, dan sabar di badan-badan, perkumpulan-perkumpulan, perserikatan-perserikatan yang ada—bahkan yang paling reaksioner—di mana massa proletar dan semi-proletar berada…. Saya akan menjelaskan dengan lebih konkret. Menurut pendapat saya, kaum Komunis Inggris harus menyatukan keempat partai dan kelompok mereka (semuanya sangat lemah, dan beberapa di antaranya sangat, sangat lemah) menjadi satu Partai Komunis berdasarkan asas-asas Internasional Ketiga dan kewaiban berpartisipasi di parlemen. Partai Komunis harus mengusulkan perjanjian pemilihan ‘kompromi’ berikut terhadap keluarga Handerson dan Snowden: mari kita bersama-sama melawan aliansi antara Lloyd George dan kaum Konservatif; mari kita berbagi kursi parlemen secara proporsional dengan jumlah suara buruh yang diperoleh untuk Partai Buruh dan Partai Komunis (bukan dalam pemilihan umum, tetapi dalam pemungutan suara khusus), dan mari kita pertahankan kebebasan penuh untuk melakukan agitasi, propaganda, dan aktivitas politik. Tentu saja, tanpa syarat terakhir ini, kita tidak dapat menyetujui sebuah blok, karena itu akan menjadi pengkhianatan; Komunis Inggris mesti menuntut dan memperoleh kebebasan penuh untuk menyingkapkan para Handerson dan Snowden dengan cara yang sama seperti (selama lima belas tahun—1903-17) kaum Bolshevik Rusia menuntut dan memperolehnya berkenaan dengan para Handerson dan Snowden Rusia, yaitu kaum Menshevik.”
“Biarkan kaum ‘Kiri’ menguji diri mereka sendiri dalam skala nasional dan internasional. Biarkan mereka mencoba mempersiapkan (dan kemudian menerapkan) kediktatoran kaum proletar, tanpa partai yang tersentralisasi secara ketat dengan disiplin-baja, tanpa kemampuan untuk menguasai setiap bidang, setiap cabang, dan setiap jenis pekerjaan politik dan budaya. Pengalaman praktis akan segera mengajari mereka…. Komunis ‘Kiri’ punya banyak hal untuk dikatakan dalam memuji kami kaum Bolshevik. Terkadang seseorang merasa ingin memberitahu mereka agar tidak terlalu banyak memuji kami dan mencoba untuk lebih memahami taktik kaum Bolshevik…. Segala upaya mesti dilakukan untuk mencegah perpecahan dengan kaum ‘Kiri’ agar tak menghalangi—atau pastikan hanya menghalangi sesedikit mungkin—penggabungan yang diperlukan ke dalam satu partai, yang tak-terelakkan dalam waktu dekat, dari semua partisipan gerakan kelas pekerja yang dengan tulus dan sadar mendukung pemerintahan Soviet dan kediktatoran proletariat…. Orang-orang tertentu, khususnya di antara mereka yang bercita-cita menjadi pemimpin dan tidak berhasil, mungkin (jika mereka tidak memiliki disiplin proletar dan tidak-jujur terhadap diri mereka sendiri) terus melakukan kesalahan mereka untuk waktu yang lama. Namun, bila waktunya sudah matang, massa buruh akan bersatu dengan mudah dan cepat dan menyatukan semua Komunis yang tulus untuk membentuk satu partai yang mampu mendirikan sistem Soviet dan kediktatoran proletariat.”
Dalam gerakan pelajar dan mahasiwa untuk melawan kapitalisme di sektor pendidikan, untuk mengakhiri krisis kapitalisme yang telah meroketkan ongkos pendidikan dengan kebijakan pemotongan subsidi yang luar biasa tajam, maka perjuangan kaum muda harus menyebar ke kelas pekerja yang merupakan target utama dari politik penghematan. Kekuatan pelajar dan mahasiswa sangatlah terbatas. Meskipun mereka menjadi barometer masyarakat—yakni, sebuah angkatan yang karena mempunyai cukup waktu-luang untuk mempelajari apapun maka menjadi lebih berbudaya dan mudah merasakan ketidakadilan di sekitar—dan memiliki sedikit kewajiban dan tidak-terkekang oleh rutinitas sehingga gampang bergerak secara meledak-ledak, tetapi segala gerakannya tidaklah membawa dampak langsung terhadap tatanan kapitalis. Tanpa keterhubungan dan kerjasama dengan gerakan buruh sebagai satu-satunya kelas dengan bobot-sosial yang signifikan, maka segala demonstrasi dan mogok belajar di sekolah dan kampus-kampus takkan sanggup meluncurkan serangan yang memadai terhadap kekuasaan politik dan ekonomi borjuis. Inilah yang menjadi kelemahan dalam gerakan NUS dan serikat-serikat mahasiswa Australia. Mereka belum memahami kalau kaum buruh adalah satu-satunya kelas yang paling revolusioner dalam masyarakat kapitalis. Ini bukan saja karena proletariat tidak mempunyai kepentingan secuil apapun untuk mempertahankan hubungan-hubungan produksi kepemilikan pribadi dan batas-batas sempit negara borjuis yang menghisap dan menindas umat manusia secara keji dan hina ini. Ini lebih jauh karena hanya kaum buruhlah yang mempunyai kekuatan yang diperlukan untuk mengubah masyarakat secara mendasar. Segenap kaum muda yang tertindas tidak boleh melupakan bahwa takkan ada bangunan-bangunan sekolah dan universitas, tidak ada peralatan-peralatan belajar-mengajar, tidak ada pula makanan dan pakaian untuk bertahan hidup di muka bumi tanpa seizin proletariat. Kelas proletar adalah produsen utama dari kekayaan material yang umat manusia butuhkan hari-hari ini; mereka telah menjadi kelas pekerja dalam skala dunia, yang terhubungan antara satu negeri dengan negeri lainnya melalui sistem produksi dan pertukaran dunia, dan memberi mereka daya-tempur terorganisir dalam meruntuhkan sistem kapitalisme dunia. Hanya kekuatan historis inilah yang dapat menggulingkan kediktatoran para bankir, kapitalis dan imperialis, dan mengekspropriasi segala sarana produksi dan sumber-sumber kekayaan material untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar setiap laki-laki dan perempuan secara gratis, demokratis, progresif dan berkualitas—termasuk untuk memberikan akses terhadap pendidikan yang benar-benar ilmiah dan menggugah untuk mengembangkan fakultas-fakultas pikiran, perasaan, dan kehendak setiap orang dengan sepenuh-penuhnya. Pada akhirnya: ini berarti membutuhkan pembangunan kepemimpinan revolusioner untuk memenangkan revolusi dengan menegakkan kediktatoran proletariat yang bertugas membangun sosialisme. Dalam “Membela Revolusi Oktober”, Trotsky berkata:
“Revolusi Oktober telah meletakkan fondasi bagi semua peradaban baru yang dirancang, bukan untuk segelintir orang tapi untuk semua orang. Hal ini dirasakan oleh massa di seluruh dunia. Inilah mengapa terdapat simpati luas dari rakyat di seluruh dunia terhadap Uni Soviet, simpati yang begitu menggelora seperti halnya kebencian mereka terhadap Rusia Tsar dahulu kala…. Makna revolusi yang paling mendalam, namun yang paling sulit diukur secara langsung, terletak pada kenyataan bahwa revolusi membentuk dan menempa karakter rakyat. Konsepsi bahwa orang Rusia itu lamban, pasif, melankolis, dan mistis begitu tersebar luas dan bukanlah suatu kebetulan. Konsepsi ini berakar dari masa lalu. Namun di negara-negara Barat hingga saat ini, perubahan-perubahan besar yang telah diperkenalkan ke dalam karakter rakyat Rusia melalui revolusi belumlah cukup dipertimbangkan. Ini tidak mengherankan. Setiap orang yang punya pengalaman hidup dapat mengingat gambaran pemuda yang reseptif, emosional, terlalu rentan, yang kemudian di bawah pengaruh dorongan moral yang kuat, lebih seimbang dan hampir tidak dapat dikenali. Dalam perkembangan bangsa, transformasi moral seperti ini didorong oleh revolusi…. Revolusi Oktober, penggulingan kaum borjuasi dan partai-partai yang mendukungnya, atau yang berkompromi dengan borjuasi, tiga tahun perang sipil yang berkobar di garis depan sepanjang 8.000 kilometer, tahun-tahun blockade, kelaparan, kesengsaraan, dan epidemi, tahun-tahun rekonstruksi ekonomi yang menegangkan, yang penuh dengan banyak kesulitan baru dan kecaman—semua ini merupakan sekolah yang sulit namun baik. Godam berat memecahkan kaca, tetapi menempa baja. Godam revolusi menempa karakter rakyat. ‘Siapa yang akan percaya,’ tulis seorang jenderal Tsar, Zalweski, dengan penuh rasa geram tak lama setelah Revolusi Oktober, ‘bahwa seorang porter atau penjaga tiba-tiba menjadi hakim agung, seorang petugas rumah sakit menjadi direktur rumah sakit, seorang tukang cukur menjadi pejabat, seorang kopral menjadi panglima tertinggi, buruh-harian menjadi walikota, tukang kunci menjadi direktur pabrik’. ‘Siapa yang akan percaya?’ Tapi ini harus dipercaya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercayainya, ketika para kopral mengalahkan para jenderal, ketika sang walikota—yang sebelumnya adalah buruh-harian—mematahkan perlawanan birokrasi lama, tukang pelumas kereta menata kembali sistem transportasi yang porak-poranda, tukang kunci sebagai direktur membenahi industri dan membatnya berjalan mulus kembali. ‘Siapa yang akan mempercayainya?’ Biarkan siapapun mencoba untuk tidak mempercayainya.”
“Revolusi berarti perubahan tatanan sosial. Revolusi memindahkan kekuasaan dari tangan kelas yang telah kehabisan tenaga ke kelas lain yang tengah bangkit. Pemberontakan adalah momen yang paling tajam dan paling kritis dalam pertarungan demi kekuasaan antara dua kelas. Pemberontakan hanya dapat mencapai kemenangan revolusi yang sesungguhnya dan membentuk tatanan baru bila ia didasarkan pada kelas yang revolusioner, yang mampu menggalang dukungan mayoritas rakyat. Berbeda dengan proses alam, revolusi dibuat oleh manusia dan melalui manusia. Tapi dalam perjalanan revolusi, manusia juga bertindak di bawah pengaruh kondisi-kondisi sosial yang tidak mereka pilih secara bebas, melainkan diturunkan dari masa lalu dan secara imperatif menunjukkan jalan yang harus mereka ikuti. Untuk alasan ini, dan hanya untuk alasan ini, revolusi mengikuti hukum-hukum tertentu. Tetapi kesadaran manusia tidak sekadar secara pasif mencerminkan kondisi-kondisi obyektifnya. Kesadaran manusia terbiasa bereaksi secara aktif terhadap kondisi obyektif. Pada saat-saat tertentu reaksi ini mengambil karakter massa yang tegang dan menggelora. Semua moral dan tatanan yang berlaku tumbang. Intervensi aktif massa dalam peristiwa sejarah merupakan elemen yang dibutuhkan dalam sebuah revolusi. Tetapi bahkan aktivitas yang paling dahsyat sekalipun dapat tetap berhenti dalam tahap demonstrasi atau pemberontakan, tanpa mencapai ke puncak revolusi. Pemberontakan massa harus mengarah ke tergulingnya dominasi suatu kelas dan tegaknya dominasi kelas lain. Hanya dengan begitu kita mencapai revolusi. Kebangkitan massa bukanlah aksi yang terisolasi, yang dapat diserukan kapan saja diinginkan. Kebangkitan massa mewakili sebuah elemen yang terkondisi-secara-obyektif dalam perkembanngan revolusi, sebagaimana revolusi merepresentasikan sebuah proses yang tekondisi-secara-obyektif dalam perkembangan masyarakat. Tetapi jika kondisi-kondisi yang diperlukan untuk kebangkitan kelas ini hadir, kita tidak boleh menunggu secara pasif, dengan mulut ternganga; seperti yang dikatakan Shakespeare: ‘ada gelombang pasang dalam pergulatan manusia. Yang, bila kita arungi saat pasang naik, akan mengarah ke keberuntungan’. Untuk menyingkirkan tatanan sosial yang sudah usang, kelas yang revolusioner harus memahami bahwa waktunya telah tiba dan menetapkan tugas untuk merebut kekuasaan. Di sini terbukalah medan aksi revolusioner yang sadar, di mana wawasan ke masa depan dan berhitungan berpadu dengan tekad dan keberanian. Dengan kata lain: di sini terbukalah medan aksi bagi Partai [Revolusioner].” (Pernyataan berhuruf ‘tebal’ merupakan penekanan dari kami)
Dari semua yang dijelaskan Trotsky, dapat disampaikan juga, bahwa: dalam periode ‘normal’ yang relatif damai, konservatisme yang diwarisi dari masa lalu akan menjadi penghambat bagi kebangkitan massa dan penerimaan yang luas akan ide-ide revolusioner; sementara dalam periode yang revolusioner—krisis, perang dan revolusi—rutinitas dan kebiasaan yang telah membantu akan dihancurkan oleh peristiwa-peristiwa besar. Godam berat akan menghantam hati dan nurani setiap orang yang terlelap dan apatis dengan kekuatan pukulan dan kedalaman terhebat. Dan hari-hari ini, situasi obyektif telah membuka jalan untuk kebangkitan perjuangan kelas revolusioner; di mana kontradiksi kapitalisme yang tak-terpecahkan telah menenggelamkan umat manusia dalam penderitaan, kemelaratan, kehinaan, dan kematian yang tak-terperikan, dengan kemarahan, kemuakkan, dan lain-lain, akan terakumulasi dan menciptakan lompatan kualitatif di masa mendatang. Namun di tengah krisis organik masyarakat kapitalis hari-hari ini, yang menyediakan sejumlah syarat obyektif untuk kebangkitan revolusioner pada periode berikutnya, kekuatan proletariat akan tetap berada sebagai potensi apabila tidak diaktifkan dengan membangun syarat subyektif: kepemimpinan revolusioner untuk mengorganisir kelas proletar secara tersentral dan mengangkat perjuangan bawah-sadar atau setengah-sadar menjadi perjuangan yang sadar-kelas. Dituntut memenuhi kebutuhan obyektif untuk mengakhiri krisis kapitalisme inilah kepemimpinan revolusioner dibangun bukan untuk menyediakan kondisi-kondisi untuk perebutan kekuasaan oleh kelas revolusioner atau revolusi proletar-sosialis; karena peran kepemimpinan revolusioner justru untuk menjembatani dan menyelaraskan kesadaran kelas proletar—yang dikacaukan dan dibingungkan oleh pengaruh-pengaruh reformisme dan sentrisme—dengan situasi obyektif yang telah matang untuk proletariat dalam menjalankan tugas historisnya: kediktatoran proletariat untuk membangun sosialisme di atas keruntuhan kapitalisme. Dan tugas ini hanya bisa dijalankan secara sadar dan terorganisir oleh kaum buruh—dan didukung oleh mayoritas kaum tertindas di sekelingnya—apabila mendapatkan kepemimpinan dari partai yang berpedoman pada teori yang paling maju; di mana dalam menghadapi kondisi obyektif yang telah matang, pembangunan kepemimpinan revolusioner ini berjuang untuk melayani kebutuhan historis umat manusia akan kediktatoran proletariat secara teguh, berdisiplin-baja, berani dan gigih.
Dalam hubungannya dengan gerakan-gerakan pelajar dan mahasiswa, kekosongan kepemimpinan yang berkeyakinan penuh dan berjuang keras untuk kediktatoran proletariat ini akan membuat kaum muda sukar untuk terhubung secara politik dan organisasional dengan kelas proletar. Dan tanpa terhubungkan dengan gerakan buruh maka kekuatan pemuda takkan mungkin untuk memiliki daya-gempur yang signifikan dalam menghadapi kapitalisme dan imperialisme. Kelemahan gerakan NUS dan serikat-serikat pelajar Australia menunjukkan itu. Bahwa pemblejetan terhadap kebusukan kaum liberal saja tidak cukup untuk memajukan perjuangan pelajar dan mahasiswa. Hanya dengan membangun kepemimpinan revolusioner yang berorientasikan kediktatoran proletariatlah aksi-aksi pemuda dapat dijembatani untuk memasuki tahap gerakan yang lebih tinggi dengan meraih dukungan dari organisasi-organisasi buruh. Dengan ketidakmampuan untuk menyebar dan mendapatkan solidaritas yang terorganisir dan kuat dari kelas proletar, demonstrasi dan pemogokan angkatan muda bukan saja tidak berdaya dalam memenangkan tuntutan-tuntutannya tapi juga akan terperangkap di jalan buntu: mobilisasi berlarut-larut yang luar biasa melelahkan dan menguras tenaga. Kebuntuan ini secara tak-terelakkan membawa pada periode stagnasi dan reaksi; di mana gerakan menurun dan serangan-balik bertambah leluasa, yang mengakibatkan demoralisasi, hingga menguatnya pengaruh pemimpin liberal dan melemahnya otoritas ‘Kiri’ dalam perjuangan massa. Pada akhirnya: tanpa peran para pemimpin revolusioner, dengan tingkat politik dan organisasional yang cukup, maka ledakan gerakan pelajar dan mahasiswa tidak akan menemukan jalan untuk memajukan perjuangannya dengan menyebar dan menyatu ke dalam perjuangan buruh. Di zaman krisis kapitalisme, perang imperialis, dan revolusi proletar; kaum revolusioner bertugas membangun kepemimpinannya dengan sekuat tenaga memperjuangkan keyakinannya terhadap kediktatoran proletariat. Inilah yang diabaikan oleh kepemimpinan Lorimeris. Tanpa keyakinan teoretik dan pembelaan politik serta organisasional yang sepenuh-penuhnya pada kemampuan kaum buruh untuk berkuasa dan mentransformasikan masyarakat, maka segala pernyataan untuk independensi-kelas dan sosialisme menjadi formalis.
Dalam tulisan “Mengapa Belum Ada Revolusi?”, Alan Woods menuturkan: ‘mereka [kaum yang berkredensial “Kiri” dan juga “Sosialis”] tidak memiliki keduanya. Oleh karena itu, mereka terus menghindar dari tujuan utama. Mereka bimbang, menunda-nunda, mencari kompromi, usaha membangun jembatan antara kepentingan-kepentingan kelas yang tak-terdamaikan, adalah mustahil. Keraguan, ambiguitas, dan kebimbangan adalah esensi batin kaum reformis-kiri. Kekalahan sudah terpatri dalam jiwa dan psikologi mereka’ dan ‘dalam banyak kasus, kaum reformis-kiri adalah orang-orang yang jujur. Oh ya, mereka benar-benar yakin akan nilai-nilai keadilan dari argumen mereka. Dan seorang reformis-kiri yang tulus dapat melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang tidak-tulus. Pengkhianatan mereka tidak disengaja atau dilakukan secara tidak-sadar. Massa memberikan semua kepercayaan pada mereka dan karena itu akan lebih pasti digiring ke kekalahan. Martov tidak diragukan lagi adalah seorang yang sangat jujur dan tulus, dan juga sangat cakap dan cerdas. Namun ia memainkan peran yang sangat negatif selama Revolusi Rusia’. Hari-hari ini, mereka yang membangun organisasi dan front persatuan dengan mengembangkan dan mendasarkan diri pada teori tahapan (yang intinya adalah penolakan terhadap kediktatoran proletariat), cepat atau lambat, akan menemukan dirinya dalam rawa-rawa kolaborasi-kelas. Pertama, kecenderungan kolaborasi-kelas ‘positif’—reformisme dan oportunisme: membawa pada pembentukan blok antara organisasi proletar dengan organisasi radikal dan liberal borjuis, yang secara praktis mengejar pemenuhan program minimum (reformasi dan demokrasi) yang terpisah dari program maksimum (revolusi sosialis)—di bidang teori, ini dualistik. Kedua, kecenderungan kolaborasi-kelas ‘negatif’—ultrakiri-isme dan sektarianisme: mengabaikan atau menghindari pembentukan blok organisasi-organisasi proletar dan semi-proletar, yang dalam praktiknya ditunjukkan dengan kegandrungan membentuk blok organisasi-organisasi borjuis-kecil radikal dan liberal, dengan mematrikan sikap dan pendekatan yang membingungkan dalam menghubungkan antara program minimum dan maksimum—di bidang teori, ini eklektik. Pada 1938, Leon Trosky menulis dokumen perspektif tentang “Program Transisional” untuk mempersenjatai kaum buruh dan muda dengan mempersiapkan para pelopornya dalam memimpin perjuangan revolusioner massa di periode mendatang—masa-masa yang penuh dengan badai krisis masyarakat kapitalis; kecamuk perang-perang imperialis, revolusi dan kontra-revolusi yang membuncah, hingga kurva kekuatan revolusioner yang meningkat dengan fluktuasi ekonomi yang kacau serta kebangkitan dan kemunduran politik yang relatif:
“Ekonomi, negara, dan politik borjuasi dan hubungan internasionalnya sepenuhnya dilanda krisis sosial, yang merupakan ciri khas masyarakat dalam kondisi pra-revolusioner. Hal yang terutama merintangi transformasi pra-revolusioner ini ke kondisi revolusioner adalah oportunisme kepemimpinan proletariat: kepengecutan borjuis-kecilnya di hadapan borjuis-besar bahkan di saat kapitalisme sedang sekarat. Di semua negara, kaum proletar dilanda kegelisahan yang mendalam. Berjuta-juta massa, lagi dan lagi, memasuki jalan revolusi. Tetapi setiap kali mereka dihalangi oleh organisasi mereka sendiri yang birokratik dan konservatif. Kaum Proletar Spanyol telah meluncurka upaya heroik semenjak 1931 untuk mengambil kekuasaan ke dalam tangannya dan menuntun nasib masyarakat. Namun partai-partai mereka sendiri (kaum Sosial-Demokrat, Stalinis, Anarkis, dan POUM)—masing-masing dengan caranya sendiri bertindak sebagai rem dan dengan demikian menyiapkan kemenangan Franco. Di Prancis, gelombang pemogokan ‘duduk’ (sitdown strikes) terutama selama Juni 1936, menunjukkan kesiapan sepenuh-hati kaum proletar untuk menumbangkan sistem kapitalis. Namun, organisasi-organisasi yang memimpin (kaum Sosialis, Stalinis, dan Sindikalis) di bawah label Front Populer berhasil menelikung dan membendung arus revolusioner ini, setidaknya untuk sementara. Gelombang mogok-duduk yang tanpa preseden dan pertumbuhan serikat buruh industri yang begitu besar di Amerika Serikat (CIO) adalah ekspresi yang paling tak-terbantahkan dari naluri perjuangan kaum buruh Amerika untuk memenuhi tugas-tugas yang dibebankan kepada sejarah. Tetapi di sini, juga, organisasi-organisasi politik yang memimpin, termasuk CIO yang baru saja terbentuk, melakukan segalanya untuk menghalangi dan melumpuhkan tekanan revolusioner massa. Komintern telah secara pasti bergeser ke sisi tatanan borjuis dan secara sinis memainkan peran kontra-revolusioner di seluruh dunia, terutama di Spanyol, Prancis, Amerika, dan negara-negara ‘demokratik’ lainnya, dan itu menciptakan kesulitan tambahan yang teramat besar bagi kaum proletar sedunia. Di bawah bendera Revolusi Oktober, politik konsiliasi yang dipraktikkan oleh ‘Front Rakyat’ membuat kelas buruh menjadi tidak berdaya dan membuka jalan bagi fasisme. ‘Front Rakyat’ di satu sisi—fasisme di sisi lain: mereka adalah metode politik terakhir imperialisme dalam perjuangan melawan revolusi proletar. Akan tetapi, dari sudut pandang sejarah, keduanya metode tersebut hanyalah solusi sementara. Pembusukan kapitalisme di bawah simbol topi Phyrgian di Prancis maupun di bawah simbol swastika di Jerman. Tidak ada jalan keluar kecuali dengan menggulingkan borjuasi.”
“Orientasi massa pertama-tama ditentukan oleh kondisi obyektif pembusukan kapitalisme, dan kedua, oleh politik pengkhianatan dari organisasi-organisasi buruh yang lama. Dari faktor-faktor ini, faktor pertama tentu saja adalah faktor yang menentukan: hukum sejarah lebih kuat daripada aparatus birokrasi. Tidak peduli bagaimana metode-metode dari para pengkhianat ini berbeda—dari undang-udang ‘sosial’-nya Leon Blum sampai ke pengadilan fitnahnya Stalin—mereka tidak akan pernah berhasil mematahkan semangat revolusioner proletar. Seiring berjalannya waktu, usaha-usaha putus-asa mereka untuk menghentikan roda sejarah akan menunjukkan secara jelas pada massa bahwa krisis kepemimpinan proletariat, yang telah menjadi krisis peradaban umat manusia, hanya dapat diselesaikan oleh Internasional Keempat [yakni, sebuah Internasional Komunis Revolusioner yang sedang dibangun oleh Trotsky dan kameradnya di bawah panji Revolusi Oktober dan Bolshevisme yang sejati; di mana pembangunannya dirintangi oleh Stalin dengan mengerahkan agen rahasia yang berhasil membunuh pemimpin utama Internasional tersebut—Trotsky]…. Tugas strategis untuk periode mendatang—periode pra-revolusioner agitasi, propaganda, dan organisasi—adalah mengatasi kontradiksi antara kondisi revolusioner obyektif yang telah matang dan ketidakmatangan proletariat serta pelopornya (kebingungan dan kekecewaan generasi tua, dan generasi muda yang kurang berpengalaman). Dalam proses perjuangan sehari-hari, kita harus membantu massa untuk menemukan jembatan penghubung antara tuntutan-tuntutan hari ini dan program revolusi sosialis. Jembatan penghubung ini harus melibatkan sistem ‘tuntutan transisional’, yang mengambil titik-tolak dari kondisi hari ini dan dari kesadaran luas kelas proletar hari ini dan secara tak-terelakkan menuju ke satu kesimpulan akhir: penaklukan kekuasaan oleh proletariat.”
”Sosial Demokrasi Klasik, yang bekerja di era kapitalisme yang saat itu masih progresif, menjadi programnya menjadi dua bagian yang terpisah satu sama lain: ‘program minimum’ yang membatasi dirinya pada reforma-reforma dalam kerangka masyarakat borjuis, dan ‘program maksimum’ yang menjanjikan sosialisme sebagai pengganti kapitalisme di masa depan yang nun jauh. Antara program minimum dan maksimum ini tidak ada jembatan penghubung. Dan memang Sosial-Demokrasi tidak membutuhkan jembatan penghubung semacam itu, karena kata ‘sosialisme’ hanya digunakan dalam pidato saat May Day atau kongres. Komintern telah mengikuti jalan Sosial-Demokrasi di masa kapitalisme yang sedang membusuk: ketika, secara umum, tidak mungkin ada reforma sosial yang sistematis dan peningkatan taraf hidup rakyat; ketika setiap tuntutan serius dari kaum proletar dan bahkan setiap borjuis-kecil secara tak-terelakkan akan melampaui batas-batas relasi kepemilikan pribadi dan negara borjuis. Tugas strategis Internasional Keempat bukanlah mereformasi kapitalisme, tetapi menumbangkannya. Tujuan politiknya adalah penaklukan kekuasaan oleh proletariat untuk mengekspropriasi kaum borjuis. Namun, pemenuhan tugas strategis ini mustahil tanpa perhatian penuh terhadap masalah taktik, bahkan yang kecil dan parsial. Semua lapisan proletariat harus ditarik masuk ke dalam gerakan revolusioner. Zaman sekarang ini berbeda bukan karena ia membebaskan partai revolusioner dari kerja sehari-hari, tetapi karena ia mengizinkan kerja ini untuk dilakukan secara tak-terpisah dari tugas-tugas revolusi yang sesungguhnya. Internasional Keempat tidak mencampakkan program tuntutan ‘minimum’ yang lama selama tuntutan-tuntutan tersebut setidaknya mesih mempertahankan sebagian kekuatan vitalnya. Tanpa kenal lelah, Internasional Keempat membela hak-hak demokratik dan pencapaian-pencapaian sosial kaum buruh . Tetapi Internasional Keempat menjalankan kerja sehari-hari ini di dalam kerangka perspektif revolusioner yang tepat. Selama tuntutan-tuntutan ‘minimum’ yang lama dan parsial ini berbenturan dengan sistem kapitalisme yang membusuk—dan ini terjadi di setiap langkahnya—Internasional Keempat memajukan sebuah sistem ‘tuntutan transisional’, yang esensinya terkandung dalam fakta bahwa tuntutan-tuntutan tersebut dengan semakin terbuka dan tegas diarahkan untuk menghancurkan fondasi rezim borjuis. ‘Program minimum’ yang lama digantikan dengan ‘Program Transisional’, yang tugasnya adalah memobilisasi massa secara sistematis untuk revolusi proletar.”
Namun mobilisasi massa itu bukanlah untuk membentuk aliansi-aliansi dan front-front populer, yang tidak berdasarkan perspektif, program, kebijakan dan slogan-slogan revolusioner. Trotsky dan Lenin mengangkat metode mobilisasi massa yang sistematis dalam hubungannya dengan taktik front persatuan, dan oleh karenanya, mobilisasi massa ini tidak dapat dilakukan secara arbitrer—abstrak dan formalis; yakni, melakukannya tanpa mempertimbangkan perkembangan konkret dari situasi perjuangan kelas yang hidup: gejolak revolusioner massa, perimbangan kekuatan kelas-kelas yang bertempur, dan kemampuan partai tempur revolusioner proletariat. Dalam masa-masa yang relatif damai, akan sukar untuk melancarkan mobilisasi massa dan pembentukan blok-blok organisasi buruh untuk merebut kekuasaan politik dan mengekspropriasi kepemilikan ekonomi borjuis. Sementara dalam masa-masa yang bergejolak, sangatlah tidak memungkinkan pula hanya dengan mobilisasi massa semata untuk memenangkan perebutan kekuasaan dan ekspropriasi borjuis tanpa adanya partai tempur yang kuat dan tersentral untuk memimpin perjuangan revolusioner. Demikianlah penerapan metode mobilisasi massa yang sistematis dan pembentukan blok organisasi-organisasi proletar dan semi-proletar yang tidak mengangkangi prinsip-prinsip Marxisme, bukan saja dibutuhkan syarat obyektif (situasi revolusioner) tapi juga syarat subyektif (partai revolusioner). Namun pembangunan kepemimpinan dengan perspektif, program, tradisi, dan metode revolusioner harus dimulai sebelum berlangsungnya masa-masa revolusioner, karena kepemimpinan sebuah partai revolusioner tidak bisa diinterupsi ketika revolusi meledak. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa adanya sebuah organisasi revolusioner profesional yang berpedoman pada teori yang paling maju, untuk memimpin perjuangan kelas revolusioner, maka pengorganisasian massa untuk menegakkan kediktatoran proletariat dan melakukan transformasi sosialis adalah tidak-terpikir. Dalam “Komunisme Sayap Kiri; Sebuah Penyakit Kekanak-Kanakan”, Lenin menguraikan pengalaman-pengalaman dari banyak revolusi—terutama perjalanan menuju kemenangan Revolusi Oktober dengan membangun kepemimpinan Partai Bolshevik:
“Hal utama—meskipun, tentu saja, jauh dari segalanya—telah tercapai: pelopor kelas pekerja telah dimenangkan, telah menempatkan diri di pihak pemerintah Soviet [dewan-dewan buruh dan prajurit] dan melawan parlementerisme, di pihak kediktatoran proletariat dan melawan demokrasi borjuis. Semua upaya dan semua perhatian sekarang harus difokuskan dalam langkah berikutnya, yang mungkin tampak—dan dari sudut pandang tertentu sesungguhnya—kurang mendasar, tetapi, di sisi lain, sebenarnya lebih dekat dengan penyelesaian praktis tugas tersebut. Langkah itu adalah pencarian bentuk-bentuk transisi atau pendekatan terhadap revolusi proletar. Pelopor proletar telah dimenangkan secara ideologis. Itulah hal yang utama. Tanpa ini, bahkan langkah pertama menuju kemenangan tidak dapat diambil. Namun, itu masih cukup jauh dari kemenangan. Kemenangan tidak dapat diraih hanya dengan pelopor. Untuk hanya melemparkan pelopor ke dalam pertempuran menentukan, sebelum seluruh kelas, massa yang luas, telah mengambil posisi baik untuk mendukung pelopor secara langsung, atau setidaknya bersikap netral terhadapnya dan tidak mendukung musuh, akan menjadi, bukan hanya bodoh tapi juga kriminal…. Hukum dasar revolusi, yang telah dikonfirmasi oleh semua revolusi dan khususnya oleh ketiga revolusi Rusia pada abad kedua puluh, adalah sebagai berikut: agar revolusi dapat terjadi, tidak cukup bagi massa yang tereksploitasi dan tertindas untuk menyadari ketidakmungkinan hidup dengan cara lama, dan menuntut perubahan; supaya revolusi dapat terjadi, penting bahwa para pengeksploitasi tidak dapat hidup dan memerintah dengan cara lama dan ‘kelas atas’ tidak dapat meneruskan dengan cara lama. Hanya ketika ‘kelas bawah’ tidak ingin hidup dengan cara lama dan ‘kelas atas’ tidak dapat meneruskan dengan cara lama, maka revolusi bisa menang. Kebenaran ini dapat diungkapkan dengan kata lain: revolusi tidak mungkin terjadi tanpa krisis nasional (yang memengaruhi baik yang dieksploitasi maupun yang mengeksploitasi). Oleh karena itu, agar revolusi dapat terjadi, penting: pertama, bahwa mayoritas pekerja (atau setidaknya mayoritas pekerja yang sadar-kelas, berpikir, dan aktif secara politik) harus sepenuhnya menyadari bahwa revolusi itu perlu, bahwa mereka harus siap mati untuk itu; kedua, kelas penguasa harus mengalami krisis pemerintahan, yang menyeret massa yang paling terbelakang sekalipun ke dalam politik (gejala dari setiap revolusi sejati adalah peningkatan cepat, sepuluh kali lipat dan bahkan seratus kali lipat dalam jumlah massa pekerja dan tertindas—yang sebelumnya apatis—yang mampu melancarkan perjuangan politik), melemahkan pemerintah, dan memungkinkan kaum revolusioner untuk segera menggulingkannya.”
Hari-hari ini kita berada dalam situasi dunia yang penuh dengan krisis, perang, revolusi dan kontra-revolusi. Inilah sebuah proses historis yang luar biasa kompleks. Kondisi obyektif untuk revolusi proletariat telah matang dan sekarang sedang membusuk. Kontradiksi antara tenaga produktif dengan hubungan-hubungan kepemilikan pribadi, negara-bangsa, dan perdagangan dunia semakin akut. Negara-negara borjuis dengan beragam bentuk pemerintahannya terhuyung-huyung menunjukkan kebangkrutannya. Pada 2021, badan imperialis seperti IMF sampai mendengungkan kengerian dengan mengeluarkan pernyataan kalau rasio utang publik terhadap PDB di negara-negara berkembang telah mencapai rekor 67 persen dan perekonomian global memasuki periode yang penuh dengan ketidakpastian. Baik di negeri-negeri kapitalis terbelakang maupun negeri-negeri kapitalis maju, anggaran-anggaran belanja pemerintahannya mengalami defisit yang tak-terperikan. Maret 2022, IMF lalu membuat peringatan tentang 53 negara yang perekonomiannya paling rentan. Bahwa kekacauan ekonomi mereka akan memicu ketidakstabilan perpolitikan. Badan imperialis lainnya—PBB, menemukan di mana selama Juni 2023 saja, jumlah orang-orang yang terpaksa mengungsi karena perang, kelaparan, dan dampak perubahan iklim mencapai 110 juta. Mereka mengungsi ke negara-negara kapitalis di Eropa dan Amerika, dengan menempuh perjalanan yang disesaki dengan penderitaan, kebrutalan dan pelecehan yang begitu rupa; di mana puluhan ribu pengungsi meninggal setiap tahunnya di bawah siksaan badan orang-orang bersenjata kapitalisme dan imperialisme. Di berbagai negeri, kontradiksi antara massa-rakyat dengan rezim-rezim borjuisnya semakin meradang. Protes, demonstrasi, pemogokan umum dan bentrokan-bentrokan bersenjata telah, sedang, dan akan berlangsung. Secara umum, revolusi menjadi agenda di seluruh dunia. Perkembangan kekuatan produksi umat manusia sudah melampaui batas-batas sempit negara-bangsa. Setiap negeri di muka bumi telah tersatukan ke dalam bengkel ekonomi internasional yang bagian-bagiannya saling-terhubung, saling-mempengaruhi, dan oleh karenanya, secara keseluruhannya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Perang dagang AS-China, perang imperialis Ukraina-Rusia, bahkan perang-perang pembebasan nasional di Palestina dan Papua merupakan bagian dari pemberontakan kekuatan produksi dalam melawan bentuk-bentuk politik negara-bangsa. Perang merupakan metode yang digunakan kelas borjuis untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi yang tiada terpecahkan dan memperpanjang nafas kapitalisme yang sedang sekarat. Perang menarik pelbagai negeri yang memiliki tahap perkembangan berbeda-beda ke dalam medan yang berbahaya dan menghancurkan pembatasan negara-bangsa masing-masing. Di negeri-negeri terbelakang beban perang sangat mengerikan. Bangsa-bangsa eksis sebagai sebuah fakta-fakta budaya, psikologis, dan ideologis, namun fondasi ekonominya dihancurkan tepat di bawah kakinya. Dengan operasi-operasi militer pusat-pusat perekonomian nasional diremukkan dan digantikan oleh ekonomi dunia. Persaingan ekonomi—yang sekarang berkembang menjadi monopoli dan konglomerasi—telah mengobarkan militerisme dan merusak kehidupan rakyat pekerja di mana-mana.
Namun di beberapa negeri, atas penyimpangan-penyimpangan reformisme dan sentrisme dari kepemimpinan politik dan organisasi massa yang ada—yang mengkhianati perjuangan kelas revolusioner dengan melemahkan kemandirian politik proletar dan mengarahkan proletar dalam kekalahan-demi-kekalahan yang begitu rupa—maka kebangkitan revolusioner untuk sementara ditunda. Dalam periode krisis, perang, revolusi dan kontra-revolusi hari-hari ini, mereka tidaklah menempatkan aksi-aksi mobilisasi dan pembentukan blok organisasi untuk revolusi sosialis yang diperjuangkan dengan menegakkan kediktatoran proletariat; karena mobilisasi dan persatuan mereka sepenuhnya ditujukan untuk reformasi ekonomi dan demokrasi politik yang mengalir dari teori-teori tahapan (Stalinis dan Menshevik). Ingatan akan kekalahan masa lalu serta pengaruh-pengaruh para pemimpin reformis dan sentris dalam gerakan buruh merupakan mimpi buruk yang merintangi kebangkitan revolusioner. Demi membangun kepemimpinan proletariat yang sejati dan memajukan perjuangan kelas revolusioner untuk revolusi sosialis, tendensi-tendensi ideologi kelas-asing inilah yang diharuskan Lenin untuk diperangi. Tendesi-tendesi borjuis-kecil ini begitu merecoki, menipu, dan mengkhianati perjuangan revolusioner massa. Taktik front persatuan Leninis ditujukan untuk menyingkirkan mereka dan membangun partai revolusioner yang berlandaskan teori yang paling maju. Dalam “Komunisme Sayap Kiri; Sebuah Penyakit Kekanak-Kanakan”, meskipun Lenin menganjurkan pembentukan blok organisasi-organisasi buruh—baik dengan organisasi massa proletar yang dipimpin oleh kaum reformis maupun sentris—dengan slogan ‘berbaris terpisah dan memukul bersama’ dan ‘kebebasan mengkritik dan kesatuan bertindak’; taktik front persatuan ini tidaklah ditujukan untuk membentuk persatuan populer yang mengangkangi prinsip-prinsip Marxisme secara dualistik dan eklektik; taktik front persatuan Leninis justru mengalir dari perspektif revolusi dunia yang berstrategikan pembangunan kepemimpinan revolusioner yang tersentral dan kuat—Partai Komunis Revolusioner di skala nasional dan internasional yang terhubung secara organis dengan menerapkan kebijakan kediktatoran proletariat untuk menjalankan (atau menuntaskan tugas-tugas demokratik dengan) program-program sosialis. Dalam “Lenin’s ‘Left-Wing Communism’: A Masterclass in Revolutionary Strategy”, Francesco Merli menulis:
“…’Komunisme “Sayap Kiri” Lenin, pada intinya bukanlah pertanyaan tentang sikap kaum komunis terhadap metode legal versus ilegal, atau kebutuhan untuk melaksanakn kerja revolusioner di dalam serikat buruh, atau pertanyaan apakah kaum komunis harus berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menggunakan parlemen borjuis sebagai platform untuk agitasi revolusioner. Pertanyaan-pertanyaan ini telah diajukan dengan jelas dalam setiap revolusi. Mengapa demikian? Persoalan-persaoalan ini berkait-erat dengan pemahaman yang benar tentang peran garda depan revolusioner, hubungannya dengan massa, dan peran partai revolusioner…. Taktik revolusioner adalah metode yang dapat digunakan partai untuk mendampingi massa dalam sekolah pengalaman praktis yang sulit ini [yakni: perjuangan sehari-hari dengan pertimbangan-pertimbangan konkret terhadap perkembangan perjuangan kelas proletar, untuk mengungkap kelemahan-kelemahan para pemimpin reformis dan sentris ‘dalam praktik’], dan pada saat yang sama memastikan bahwa lapisan yang lebih maju terus terhubung dengan massa yang lebih luas dan mendorong mereka untuk maju, tanpa berlari terlalu jauh di depan mereka atau terlibat dalam pertempuran sebelum waktunya. Inilah skenario yang harus dihadapi kaum Bolshevik pada Hari-Hari Juli 1917, ketika sebuah penarikan mundur yang tertib menyelematkan partai dan pelopor dari konsekuensi terburuk dalam pemberontakan yang gagal. Apa yang terjadi dengan pemberontakan Spartakus [di Jerman pada Januari 1919] adalah situasi yang serupa, tetapi konsekuensi dari pendekatan yang salah adalah bencana. Sayangnya, itu bukan yang terakhir kalinya. Semua manuver taktis ini diperlukan untuk mempersiapkan penyelarasan kekuatan terbaik di medan perang dan memenangkan pertempuran yang menentukan dalam perang kelas revolusioner. Melalui proses ini, dan ‘hanya’ melalui proses ini, kondisi untuk perebutan kekuasaan revolusioner dipersiapkan.”
“Meskipun ada kesalahan-kesalahan penting yang dilakukan oleh kaum ‘Kiri’ Jerman, yang mengundang kritik keras Lenin, pada awal tahun 1920 KPD telah tumbuh secara signifikan, mencapai sekitar 35.000 anggota. Namun, pertikaian internal yang belum terselesaikan menyebabkan perpecahan yang merusak. Kaum komunis ‘Kiri’ memutuskan hubungan dengan Partai Pekerja Komunis Jerman (KAPD). Sementara itu, sebagian besar USPD telah semakin radikal kea rah kiri, dengan dukungan yang semakin meningkat untuk Komunis Internasional di dalam jajarannya. Partai tersebut telah tumbuh menjadi 750.000 anggota. Perspektif dan pendekatan Lenin terkonfirmasi ketika beberapa bulan kemudian, mayoritas USPD menerima dua puluh satu syarat keanggotaan yang ditetapkan oleh Kongres Komintern Kedua. Partai tersebut membebaskan diri dari faksi sayap kanan oportunis yang keluar. Mayoritas USPD bergabung dengan KPD dan membentuk Partai Komunis Jerman Bersatu (VKPD) yang jauh lebih besar pada bulan Desember 1920. Di Prancis, kongres Partai Sosialis (SFIO) di Tours pada akhir Desember 1920 menjadi punvak pertikaian berkepanjangan di dalam partai, dengan mayoritas delegasi menerima persyaratan afiliasi yang ditetapkan oleh Komunis Internasional. Partai Komunis Prancis akhirnya didirikan, setelah sebuah faksi reformis minoritas yang dipimpin oleh Leon Blum memisahkan diri. Di Italia, pada paruh kedua tahun 1920, kita menyaksikan konvergensi oposisi komunis dalam PSI: kelompok ‘Soviet’ abstainis yang dipimpin oleh Amadeo Bordiga dan kelompok ‘Ordine Nuovo’ yang berpusat di Turin yang dipimpin oleh Antonio Gramsci. Bordiga telah melakukan kerja oposisi yang lebih awal dan lebih konsisten di PSI, dan muncul sebagai kekuatan utama dari faksi Komunis di partai, yang diresapi oleh ide-ide ultra-kiri Bordiga. Gramsci dan kawan-kawannya telah mengembangkan sebuah kebijakan yang tepat yang memungkinkan mereka untuk menaklukkan dan memimpin gerakan massa dewan-dewan pabrik di Turin. Bordiga berhasil melepaskan posisi abstainisnya dari platform umum faksi Komunis, menunjukkan tingkat fleksibilitas taktik tertentu, yang membantu pertumbuhan oposisi. Akan tetapi, pendekatan akhir Bordiga masih berlaku, menuntut perpecahan segera dengan kaum reformis dan pusat partai yang bimbang. Pada Kongres PSI di Livorno, pada bulan Januari 1921, faksi Komunis, yang tidak mampu memenangkan mayoritas delegasi yang bimbang dari pengaruh faksi ‘internasional ketiga’ yang membingungkan—yang pada dasarnya merupakan arus sentris—di sekitar Giacinto Serrati, keluar dari kongres dan terpecah. Mereka pindah ke mimbar yang berbeda untuk mendirikan Partito Comunista d’Italia, dengan hanya membawa sepertiga delegasi, sementara meninggalkan mayoritas delegasi yang masih mendukung faksi ‘internasional ketiga’, alih-alih memenangkan massa. Ini tidak seperti yang terjadi di Prancis. Perkembangan besar lainnya terjadi di Cekoslowakia, di mana Partai Komunis dibentuk beberapa bulan kemudian oleh faksi kiri dari Partai Sosial Demokrat dan memperoleh basis massa.”
“Ini adalah beberapa contoh dari proses penuh gejolak yang mengarah pada pembentukan partai-partai Komunis. Kesalahan politik yang diterangkan oleh Lenin dalam ‘Komunisme “Sayap Kiri”’ merupakan hambatan penting tidak hanya bagi pertumbuhan jumlah keanggotaan partai-partai Komunis muda, tetapi merusak kemampuan mereka untuk benar-benar menyatukan pelopor revolusioner dan terlibat dalam perjuangan untuk mengungkap dalam praktik peran berbahaya yang dimainkan oleh para pemimpin reformis. Perjuangan ini merupakan persiapan yang diperlukan dan tak-terelakkan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan ketika pertanyaan tentang penaklukan kekuasaan secara revolusioner pasti akan diajukan. Untuk mencapai hal itu, para pemimpin partai-partai ini perlu dilatih dan dididik berdasarkan pengalaman dan pelajaran Bolshevisme. Staf umum revolusi proletar harus dididik untuk memenuhi tugas-tugas harian. Inilah tugas yang ditetapkan Lenin untuk dirinya sendiri.”
Lenin melatih garda depan revolusioner untuk membangun hubungan-hubungan politik dan organisasional dengan massa rakyat pekerja, yang dimulai dari berhubungan dengan lapisan-lapisan yang termaju untuk menghubungkan dan memajukan kesadaran lapisan-lapisan yang terbelakang, dalam pembangunan partai revolusioner untuk memimpin revolusi proletariat dan memenangkan sosialisme. Dalam “Program Transisional”, Trotsky mengembangkan tugas yang ditetapkan oleh Lenin dalam sebuah sistem ‘tuntutan transisional’. Sistem ini mendidik kaum revolusioner untuk menghubungkan program minimum (reformasi ekonomi dan demokrasi politik) dan program maksimum (revolusi proletar-sosialis): dengan memperjuangkan tuntutan-tuntutan reforma dan demokratik secara revolusioner; dengan membawanya secara konsisten untuk melampaui legalitas-legalitas borjuis; dan semuanya hanya bisa dilakukan dengan menjalankan kerja-kerja agitasi, propaganda, dan organisasi untuk memajukan kesadaran kelas sehingga menjadi harmonis dengan kondisi obyektif akan kediktatoran proletariat dan revolusi sosialis yang telah matang di skala internasional. Trotsky berkata: ‘kesadaran massa bisa terbelakang; maka tugas politik partai adalah menyelaraskan kesadaran massa dengan kondisi obyektif, untuk membuat kaum buruh memahami tugas obyektif mereka. Tetapi kita tidak boleh mengadaptasi program kita pada kesadaran terbelakang kaum buruh. Kesadaran dan mood adalah faktor sekunder—faktor yang utama adalah situasi obyektif’. Dengan menjalankan tugas-tugas politis dan organisasional inilah, dalam praktiknya, semua program minimum yang masih memiliki vitalitas untuk menyerang hubungan-hubungan kepemilikan pribadi dan negara borjuis akan diubah menjadi program transisional; yakni sebuah sistem tuntutan yang digunakan untuk menjelaskan secara sabar dan benar untuk memenangkan hati dan nurani orang-orang yang terhisap dan tertindas akan perlunya transformasi sosialis di bawah kontrol demokratis kaum buruh dalam mengakhiri krisis kapitalisme, dan pada gilirannya, ini akan meyakinkan serta meningkatkan kepercayaan diri proletariat dalam memperjuangkan kediktatoran kelasnya untuk membangun sosialisme. Dan tugas historis yang besar ini, yang menerobos dinding-dinding kematian dan mengalir dari generasi-ke-generasi, hanya bisa dipikul dalam pembangunan partai revolusioner yang berpedoman pada teori yang paling maju. Dengan kata lain, ini tidak dibebankan kepada pemimpin-pemimpin ‘Sosialis’ atau ‘Komunis’ yang reformis-kiri dan tentunya sentris—termasuk Maois, Aiditis, dan kaum-kaum Stalinis lainnya. Francisco Merli menegaskannya: ‘Lenin memahami bahwa revolusi tidak akan pernah mungkin dicapai hanya dengan kemauan keras dari pelopor revolusioner saja. Agar revolusi dapat menang, lapisan yang paling maju, yaitu pelopor, harus diorganisasikan secara berdisiplin dalam sebuah partai revolusioner dan harus memperoleh dukungan dari mayoritas kelas pekerja, sebagai syarat untuk memperoleh kepemimpinan atas massa yang lebih luas’:
“Dalam ‘Komunisme “Sayap Kiri”’, Lenin sudah menjelaskan metode yang mendasari taktik front persatuan, yang akan segera menjadi pokok bahasan utama dalam diskusi dan kontroversi di Kongres Ketiga dan Keempat Komintern. Pokok yang perlu dipahami oleh jajaran partai Komunis yang baru, muda, dan belum berpengalaman adalah bahwa taktik ini telah diadopsi berkali-kali dalam sejarah Bolshevisme. Taktik ini dikembangkan sebagai kebijakan konkret untuk membangun hubungan dan kerja bersama antara pekerja Komunis yang maju dan massa yang masih berada di bawah pengaruh para pemimpin reformis, sementara pada saat yang sama menyingkap dan melemahkan otoritas para pemimpin ini dalam ‘praktik’. Metode dialektika Lenin sangat kontras dengan formalisme steril para pengkritiknya. Untuk memenangkan massa, perlu menggabungkan keteguhan teoritis dengan fleksibilitas taktis dan organisasional. Semua pertimbangan dan keluhan lain tentang betapa ‘sulit’ hal itu, ‘risiko’ mencemari kemurnian revolusioner seseorang, dan seterusnya, adalah alasan yang sama sekali sia-sia dan kekanak-kanakan…. Lenin tidak meragukan bahwa gelombang tren komunis ‘Kiri’, di banyak negara, pada momen perjuangan revolusioner tertentu, berasal dari ketidaksabaran sebagian pelopor. Ia tidak meragukan bahwa di antara ‘Kaum Kiri’ ini terdapat pejuang yang berdedikasi untuk revolusi dunia, dan percaya bahwa yang terbaik dari mereka dapat belajar dari pengalaman dan diserap kembali ke dalam jajaran Komintern. Lenin tidak berbicara tentang kaum revolusioner borjuis-kecil sektarian yang kaku, yang berdiri di atas podium dan menguliahi kelas pekerja tentang kebenaran abadi. Tipe-tipe ini tidak dapat ditembus oleh pengalaman perjuangan kelas dan merupakan karikatur mengerikan dari ‘Kaum Kiri’ yang coba dikoreksi oleh Lenin. Yang disoroti Lenin adalah suasana hati yang tidak sabar yang cenderung berkembang di lapisan-lapisan yang paling maju, yang menarik mereka ke arah penyederhaan tugas-tugas, taktik-taktik, dan slogan-slogan revolusioner. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran lapisan tersebut yang tidak memahami perlunya terhubung dengan dan menerobos massa yang lebih terbelakang [dengan memulainya dari lapisan yang termaju], dan menolak gagasan bahwa itu perlu dilakukan.”
Di tengah krisis kapitalisme, yang juga merupakan krisis bagi reformisme dan Stalinisme, tanpa jangkar Marxisme yang sejati maka para pemimpin dan aktivis gerakan akan terombang-ambing di antara reformisme dan revolusi. Bahkan setelah keruntuhan otoritas Moskow, organisasi-organisasi Stalinis merosot menjadi partai dan organisasi reformis yang berkredensial ‘Kiri’. Runtuhnya Stalinisme di Eropa Timur telah mencabik-cabik ideologi dan menurunkan moral mereka. Memeluk Teori Sosialisme di Satu Negeri, mereka bukan sekadar bereksperimen di sekitar kekeliruan front populer tapi lebih lanjut melakukan salto untuk beradaptasi dengan reformisme dalam negerinya sendiri-sendiri. Meskipun mereka berkomat-kamit dalam pidato dan diskusi tentang sosialisme, tetapi ini semua hanyalah gincu semata. Jika ada yang masih menyatakan diri sebagai ‘Sosialis’ atau ‘Komunis’ tentu mereka mengibarkan panji yang palsu. Seluruh Stalinis, termauk Maois Tiongkok dan Aiditis Indonesia, memandang revolusi proletar-sosialis sebagai sesuatu yang jauh. Organisasi dan gerakan mereka dibangun dengan menetapkan revolusi borjuis sebagai tahap yang perlu dituntaskan secara tersendiri sebelum mencapai sosialisme, atau, dituntaskan dengan sosialisme tapi tanpa membutuhkan kebijakankediktatoran proletariat. Di “On Practice”, “On Contradiction”, dan “Oppose Book Worship”, Mao Zedong mendekati tahapan-tahapan historis yang berkarakter relatif sebagai sesuatu yang absolut dan terpisah satu sama lainnya. Di “On New Democracy”, Mao menyatakan: ‘sudah menjadi hukum Marxisme bahwa sosialisme hanya dapat dicapai melalui tahap demokrasi. Dan di Tiongkok, perjuangan untuk demokrasi masih berlarut-larut. Adalah suatu ilusi belaka bila mencoba membangun masyarakat sosialis di atas reruntuhan tatanan kolonial, semi-kolonial dan semi-feodal tanpa adanya negara demokrasi baru yang bersatu [dalam blok empat kelas], tanpa pengembangan sektor negara dari perekonomian demokrasi baru dan sektor kapitalis swasta dan koperasi’.
Dalam “Revolusi Permanen: Teori Revolusi Sosialis untuk Dunia Ketiga”, Trotsky telah mengingatkan bahwa tugas-tugas pembebasan nasional (penggulingan kuk imperialis) dan revolusi agraria (likuidasi sisa-sisa feodal) di negeri-negeri terbelakang adalah saling-berkait dengan revolusi proletariat dan hanya dapat diwujudkan sepenuhnya dengan kediktatoran proletariat. Ini berangkat dari fakta: di tengah pusat-pusat ekonomi nasional yang telah disubordinasi di bawah sistem perdagangan global, maka borjuasi nasional di Dunia Ketiga adalah kelas yang sejatinya reaksioner dan tahapan-borjuis dalam perkembangan historis di satu negeri dapat dikesampingkan secara revolusioner dengan menerapkan perekonomian terencana sosialis yang bersifat internasionalis. Namun kaum Stalinis mengembangkan strategi ‘revolusi dua-tahap yang tak-terinterupsi’ dan mengangkat kebijakan ‘kediktatoran demokratik-revolusioner buruh dan tani’ menjadi hal-hal yang prinsipil. Mao Zedong adalah salah satu yang melakukan hal tersebut. Dia menggunakan pendekatan arbitrer terhadap tulisan Lenin di tahun 1905: “Dua Taktik Sosial Demokrasi dalam Revolusi Demokratik”. Dalam artikel itu Lenin mengungkapkan tiga komponen: (1) Soviet adalah ekspresi kekuasaan kelas buruh, kaum tani, dan tentara revolusioner yang bebas dan demokratis; (2) Aktivitas independen proletariat dalam memimpin bangsa untuk menggulingkan rezim borjuis; dan (3) Kegiatan petani yang mandiri untuk merebut tanah dari sisa-sisa feodal. Namun ketiganya sama sekali tak-diperhatikan dengan seksama oleh sudut pandang Maois, dan sebagai gantinya, Mao menarik kesimpulan-reaksioner: tahapan-borjuis merupakan yang esensial dari pemikiran Leninis. Lebih lanjut, Mao bahkan mengabaikan bagaimana Lenin pada April 1917 telah mengganti slogan ‘kediktatoran demokratik-revolusioner buruh dan tani’ dengan ‘Semua Kekuasaan untuk Soviet’. Dengan kata lain, Lenin menunjukkan formula terdahulunya bersifat non-esensial. Lewat “The Russian Revolution”, Rosa Luxemburg menekankan untuk membedakan apa yang esensial dan non-esensial dari Kepemimpinan Bolshevik-Leninis dalam Revolusi Oktober:
“Lenin, Trotsky, dan kamerad-kameradnya telah menunjukkan keberanian, wawasan revolusioner, dan konsistensi selama momen historis ini. Semua kehormatan dan kapasitas revolusioner yang tidak dimiliki oleh Sosial Demokrasi Barat telah diwakili oleh kaum Bolshevik. Pemberontakan Oktober mereka bukanlah hanya keselamatan untuk Revolusi Rusia saja, tetapi juga keselamatan bagi kehormatan sosialisme internasional…. Yang perlu dilakukan sekarang adalah membedakan yang esensial dari yang non-esensial, membedakan esensi-esensi kebijakan Bolshevik dari ekses-ekses lainnya yang aksidental. Di masa sekarang, tatkala kita menghadapi perjuangan penghabisan yang menentukan di seluruh dunia, problem sosialisme yang paling penting adalah masalah yang paling mendesak hari ini. Ini bukanlah masalah taktik ini atau itu yang sekunder, tetapi masalah kapasitas aksi kelas proletariat, kekuatannya untuk bertindak, hasratnya untuk merebut kekuasaan demi sosialisme. Lenin dan Trotsky dan kamerad-kameradnya adalah yang pertama melangkah maju menjadi teladan bagi proletariat seluruh dunia; mereka masihlah yang satu-satunya sampai sekarang mampu menyerukan pekikkan perang Hutten: ‘saya telah berani!’. Inilah yang esensial dan abadi dalam kebijakan Bolshevik. Dengan cara ini, mereka telah memberikan pelayanan yang historis dan abadi dengan memimpin proletariat dunia dalam menaklukan kekuasaan politik dan menempatkan secara praktis problem realisasi sosialisme, dan mengambil langkah besar dalam menuntaskan antagonisme antara kapital dan buruh di seluruh dunia. Di Rusia, problem ini hanya dapat diajukan. Ini tidak dapat diselesaikan di Rusia. Dan dalam pengertian ini, masa depan di mana-mana adalah milik ‘Bolshevisme’.”
Marx dan Engels, Lenin dan Trotsky, menggunakan materialisme dialektis untuk menjawab pertanyaan mendasar yang dihadapi umat manusia hari-hari ini: bagaimana mengakhiri persoalan masyarakat kapitalis? Dalam Revolusi Oktober—Marxisme bukan sekadar menunjukkan peran sentral dari Kepemimpinan Revolusioner (Bolshevisme) tapi sekaligus menegaskan bahwa Kediktatoran Proletariat (Negara Buruh) adalah yang esensial dalam perjuangan penggulingan kapitalisme di zaman imperialis. Pada Maret 1852, Karl Marx—dalam “Surat untuk J. Weydemeyer di New York”—bahkan pernah menerangkan tentang arah pembangunan keseluruhan yang akan menggulingkan kelas borjuis: (1) Keberadaan kelas hanya terikat pada ‘fase-fase sejarah tertentu dalam perkembangan produksi’; (2) Perjuangan kelas pasti mengarah kepada ‘kediktatoran proletariat’; dan (3) Kediktatoran itu sendiri hanyalah merupakan transisi menuju ‘penghapusan semua kelas’ dan menuju ‘masyarakat tanpa kelas’. Inilah kebutuhan historis yang diabaikan oleh kaum-kaum Stalinis, Maois, Aiditis, bahkan Lorimeris. Daripada menyatukan secara organis perjuangan untuk pembebasan nasional dan ‘kebutuhan’ akan revolusi internasional dengan memperjuangkan kediktatoran proletariat, atau menghubungkan program minimum dan maksimum dengan sistem ‘tuntutan transisional’ yang mengorientasikan kediktatoran proletariat, atau secara teguh membawa tuntutan-tuntutan demokratik untuk melampaui ‘legalitas borjuis’ dengan mengusung kediktatoran proletariat, atau memandu pembangunan sosialisme dengan kediktatoran proletariat; Stalinisme (Teori Sosialisme di Satu Negeri)—dan semua tendensi ideologi dan politik yang secara sadar atau tidak-sadar mengalir darinya—justru secara terbuka atau sembunyi-sembunyi menganjurkan perjuangan untuk revolusi demokratik dan sosialis secara bertahap, membangun kepemimpinan politik dan organisasional di sekitar aliansi dan front-front yang cenderung berkolaborasi-kelas, menyejajarkan partai dengan kelas dengan memaksakan kebijakan dan taktik front populer atau strategi mobilisasi persatuan, menyangkal dialektika ‘pembangunan keseluruhan’ dengan menekankan pada metode-metode ‘pembangunan bagian’, dan secara keseluruhannya mengabaikan tugas strategis pembangunan Partai Komunis Revolusioner di skala nasional dan internasional. Dan tanpa pembangunan keseluruhan inilah, yakni mempersiapkan kepemimpinan revolusioner Bolshevisme dan Komunis Internasional, mereka tidak akan pernah sanggup membuka jalan menuju fase transisi: periode kediktatoran proletariat dengan agenda transformasi sosialis, yang bertugas membangun masyarakat komunis di atas puing-puing keruntuhan masyarakat kapitalis.
Pada akhirnya: para pemimpin yang hari ini berbicara tentang sosialisme, tentang penggulingan kapitalisme melalui perjuangan untuk sosialisme, atau tentang penuntasan revolusi demokratik dengan sosialisme, namun tanpa ada satupun yang menerima signifikansi pembangunan ‘kepemimpinan revolusioner’ untuk memperjuangkan ‘kediktatoran proletariat’—sesungguhnya mulut mereka bau bangkai, seperti Kautsky! Pemimpin-pemimpin macam ini menempuh peperangan-kelas dengan setengah-hati; mereka menyerukan untuk berperang bukan sekadar tanpa ‘jenderal’ tapi lebih-lebih tanpa memberi ‘senjata’, yang pada gilirannya, bukan sekadar menggali liang kuburnya sendiri tapi terutama mengorbankan massa ke mulut reaksi—negara dan demokrasi borjuasi. Kediktatoran proletariat adalah inti dari doktrin Marxis tentang ‘Negara Buruh yang melenyap’, yang tanpanya maka segala pembicaraan mengenai penghancuran kapitalis dan rekonstruksi sosialis menjadi bualan semata. Dalam “Negara dan Revolusi”, Lenin mengajukan empat syarat mendasar untuk menegakkan kediktatoran proletariat—negara dan demokrasi proletar: (1) Pemilu yang bebas dan demokratis terhadap semua pejabat dengan hak untuk me-recall semua pejabat setiap saat; (2) Tiada satupun pejabat yang boleh menerima upah yang lebih tinggi seorang buruh terampil; (3) Tidak terdapat polisi dan tentara reguler, melainkan rakyat yang dipersenjatai; dan (4) Berangsur-angsur seluruh tugas pengeloaan negara dilaksanakan secara bergilir oleh kelas pekerja; ketika setiap orang menjadi birokrat, maka tidak ada seorangpun birokrat. Namun semua kaum reformis, Stalinis, hingga epigon, yang meskipun mereka saling-kritik di antara satu sama lainnya, tetapi dalam urusan kediktatoran proletariat, mereka bersepakat untuk menolak bahkan memelintirnya. Posisi kesepakatan mereka berdiri di atas teori-tahapan yang di dasar filsafatnya telah membuang prinsip pembangunan keseluruhan dalam metarialisme dialektis atau prinsip internasionalisme yang konsisten dalam materialisme historis. Demikianlah Teori Negara Marxis diotak-atik. Mereka mendekati persoalan kediktatoran proletariat bukan sebagai ‘kondisi’ yang diperlukan dalam membentuk negara dan demokrasi buruh melainkan menyangkut ‘bentuk’ bagi sebuah rezim.
Doug Lorimer adalah salah satu di antaranya, yang menentang kediktatoran proletariat dengan mempertentangkannya dengan sistem soviet: Pemerintahan Soviet Buruh dan Prajurit (Tani). Dengan melebih-lebihkan pertanyaan mengenai komposisi pemerintahan, Lorimer membantah ide-ide Trotsky yang begitu terang dan konsisten dalam mengusung kebijakan dan slogan kediktatoran proletariat. Dalam “Trotsky’s Theory of Permanent Revolution: A Leninist Critique”; dia melancarkan kritikannya berdasarkan pendekatan arbitrer yang menyabotase pemikiran Lenin, bahkan dengan mengeksploitasi perbedaan non-prinsipil antara Trotsky dan Lenin (sebelum Trotsky bergabung secara ‘organisasional’ ke dalam Bolshevik): ‘[Trotsky] mencampuradukkan pertanyaan tentang koalisi kelas yang dibutuhkan untuk melaksanakan revolusi demokratik dengan pertanyaan tentang komposisi partai politik dari pemerintahan revolusioner’ dan ‘Lenin telah menunjukkan pada tahun 1909 kalau kesalahan utama Trotsky adalah bahwa ia tidak memiliki konsepsi yang jelas tentang proses transisi dari revolusi demokratik kaum proletar-tani ke revolusi sosialis. Itu adalah kesalahan teoritis yang tidak pernah dapat diatasi oleh Trotsky dan yang membuat teorinya tentang revolusi permanen, bahkan dalam bentuk “Bolshevik” yang ia coba berikan dalam “Revolusi Permanen” dan dalam “Program Transisional”, menjadi panduan yang lebih rendah untuk aksi revolusioner dibandingkan dengan teori dan kebijakan Leninis tentang revolusi dua-tahap yang tidak-terputus [dan kediktatoran demokratik buruh dan tani]’. Namun Lenin sendiri tidak pernah membenarkan tuduhan ini. Pertama, perspektif revolusi Leninis tidak pernah mengalir dari teori dua-tahap manapun. Kedua, pembicaraan berkait kediktatoran proletariat tidak pernah ditujukan untuk urusan bentuk pemerintahan. Inilah mengapa Lenin memberikan kualitas aljabar dalam pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut relasi atau aliansi antara buruh dan tani, sehingga jawaban atas pertanyaan ini diserahkan pada kuantitas aritmatika yang lebih jelas dalam proses perjuangan historis dari kelas-kelas yang hidup. Dalam hubungannya dengan negara dan demokrasi borjuis, ‘kondisi’ kediktatoran proletariat adalah strategis dan ‘bentuk’ rezim adalah taktis. Dan setiap upaya untuk menangani kualitas aljabar dalam pertanyaan konkret tersebut, apabila tidak berangkat dari metode yang benar dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, akan mengarah pada tinjauan yang abstrak dan menyesatkan. Dalam memaparkan taktik front persatuan, Lorimer terperosok ke jurang kekeliruan; di mana kebijakan dan slogan kediktatoran proletar yang diorientasikan Lenin dan Trotsky untuk menyediakan ‘kondisi’ bagi pemerintahan revolusioner buruh dan tani disubtitusi dengan pendekatan kaku untuk memberi ‘bentuk’ terhadap blok organisasi-organisasi proletar dan semi-proletar, sehingga apa-yang-merupakan sistem ‘Soviet Buruh dan Tani’ divulgarisasi menjadi ‘Negara Buruh dan Tani’. Ini berlawanan dengan Teori Negara Marxis; di mana dalam periode transisi kapitalisme ke sosialisme, bentuk negara tidak lain adalah kediktatoran proletariat. Dengan mendasarkan dirinya pada Marx dan Engels, Lenin memerangi penyimpangan-penyimpangan akan hal tersebut. Dalam “Revolusi Proletar dan Kausky Si Pengkhianat”, Lenin melayangkan kritik-keras terhadap setiap ‘sosialis’ dan ‘komunis’ yang menyangkal kebutuhan historis akan kediktatoran proletariat—negara dan demokrasi proletar:
“Persoalan kediktatoran proletariat adalah persoalan relasi negara proletar dan negara borjuis, relasi demokrasi proletar terhadap demokrasi borjuis. Kita mungkin dapat berpikir bahwa ini begitu jelas dan mudah. Akan tetapi Kautsky, seperti seorang guru sekolah yang telah menjadi kering-kerontang seperti debu karena mengutip buku-buku teks sejarah tua yang sama, dengan berkeras hati membelakangi abad ke-20 dan menghadap ke abad ke-18, dan untuk keseratuskalinya, dalam sejumlah paragraf, dengan cara yang sangat membosankan bermeditasi bermeditasi mengenai relasi demokrasi borjuis terhadap absolutisme dan medievalisme! Ini terdengar seperti dia sedang mengigau dalam tidur! Akan tetapi, ini artinya ia telah sepenuhnya gagal memahami masalah ini…. Berikut ini adalah [yang menurut Kautsky sebagai] ‘kata kecil’ dari Marx: ‘di antara masyarakat kapitalis dan komunis ada sebuah fase transformasi revolusioner dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis. Bersamaan dengan ini terdapat juga periode transisi politik di mana negara haruslah berupa kediktatoran proletariat yang revolusioner’. Pertama-tama untuk menyebut pemikiran Marx klasik ini, yang menyimpulkan seluruh ajarannya yang revolusioner, sebagai ‘sebuah kata tunggal’ dan bahkan ‘sebuah kata kecil’ adalah penghinaan dan penolakan penuh terhadap Marxisme. Kita tidak boleh lupa kalau Kautsky paham betul tentang Marx, dan menimbang dari semua yang telah dia tulis, dia memiliki di mejanya, atau di kepalanya, sejumlah laci di mana semua yang pernah ditulis oleh Marx telah diarsipkan supaya dengan mudah dapat digunakan sebagai kutipan. Kautsky ‘mestinya tahu’ bahwa baik Marx maupun Engels, dalam surat-suratnya sebagaimana juga karya-karyanya yang dipublikasikan, ‘berulang kali’ berbicara tentang kediktatoran proletariat, sebelum dan terutama setelah Komune Paris. Kautsky harusnya tahu bahwa formula ‘kediktatoran proletariat’ adalah formulasi yang lebih konkret secara historis dan lebih tepat secara ilmiah mengenai tugas-tugas kaum proletariat untuk ‘menghancurleburkan’ negara borjuis. Inilah yang dinyatakan oleh Marx dan Engels selama ’40 tahun’ antara 1852 dan 1891 dalam menyimpulkan pengalaman Revolusi 1848, dan terlebih lagi, Revolusi 1871. Kemudian bagaimana menjelaskan penyimpangan yang begitu dahsyat terhadap Marxisme yang dibuat oleh Kautsky, sang Marxis formalis itu? Sehubungan dengan akar filsafat dari fenomena ini, hal itu adalah menyubtitusi dialektika dengan eklektisisme dan sofisme. Kautsky adalah ahli subtitusi seperti ini. Berangkat dari sudut pandang politik praktis, ini adalah ketundukan terhadap kaum oportunis, yakni pada analisa terakhir merupakan ketundukan terhadap borjuis.”
“Kediktatoran revolusioner proletar adalah kekuasaan yang dimenangkan dan dipelihara dengan penggunaan kekerasan oleh proletariat dalam melawan kaum boruasi, kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum apapun. Kebenaran yang sederhana ini, kebenaran yang begitu jelas ini bagi setiap buruh yang sadar-kelas (yang mewakili massa-rakyat, dan bukan lapisan atas dari para bajingan borjuis-kecil yang telah disuap oleh kaum kapitalis, begitulah kaum imperialis-sosial di semua negeri), kebenaran ini yang begitu jelas bagi setiap perwakilan dari kelas-kelas tertindas yang sedang berjuang bagi emansipasinya, kebenaran ini, yang tidak dapat diganggu gugat bagi setiap Marxis, harus ‘diperas dengan susah-payah’ dari tuan Kautsky yang terpelajar! Bagiamana ini dapat dijelaskan? Ini dapat dijelaskan dengan semangat perhambaan yang memenuhi para pemimpin Internasional Kedua, yang telah menjadi penjilat kaum borjuis yang hina…. Kita harus membedakan antara ‘kondisi’ dan ‘bentuk pemerintahan’. Sungguh perbedaan yang sangat dalam; ini seperti menggambarkan perbedaan antara ‘kondisi’ dari kebodohan seseorang yang berpikir bodoh, dan ‘bentuk’ kebodohannya…. Kita tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa kediktatoran mensyaratkan dan bermakna sebuah ‘kondisi’, sebuah kondisi yang begitu tidak disetujui oleh para pengkhianat, ‘kondisi kekerasan revolusioner’ satu kelas terhadap kelas yang lainnya. Sangatlah konyol untuk menarik perbedaan antara ‘kondisi’ dan sebuah ‘bentuk’ pemerintahan. Untuk berbicara tentang bentuk pemerintahan dalam hal ini adalah sangat bodoh, karena setiap anak sekolah tahu bahwa monarki dan republik adalah dua bentuk pemerintahan yang berbeda. Kita harus menjelaskan kepada tuan Kautsky bahwa ‘kedua’ bentuk pemerintahan ini, seperti semua ‘bentuk pemerintahan’ transisional di bawah kapitalisme, hanyalah variasi-variasi dari ‘negara borjuis’, yakni, variasi-variasi dari ‘kediktatoran borjuis’. Terakhir, membicarakan tentang bentuk pemerintahan bukan hanya sesuatu yang bodoh, tetapi juga pemalsuan yang kasar terhadap pemikiran Marx, yang jelas-jelas membicarakan mengenai bentuk ‘negara’ dan bukan bentuk pemerintahan. Revolusi proletariat tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa penghancuran paksa mesin negara borjuis, dan penggantiannya dengan negara ‘yang baru’ yang, seperti yang dikatakan oleh Engels: ‘bukan lagi negara dalam makna kata yang sesungguhnya’.
“’Bentuk pemerintahan’ tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini, karena ada monarki-monarki yang merupakan bentuk ‘negara borjuis’ yang tidak-tipikal, di mana tidak ada klik militer. Dan ada republik-republik yang cukup tipikal dalam hal ini, misalnya memiliki klik militer dan birokrasi. Ini adalah fakta historis dan politis yang diketahui secara universal. Bila Kautsky hendak berargumen dengan cara yang serius dan jujur, seharusnya ia bertanya pada dirinya sendiri: apakah ada hukum sejarah mengenai revolusi yang tidak ada pengecualian? Dan jawabannya: tidak ada hukum seperti itu. Hukum seperti itu hanya berlaku untuk kasus-kasus tipikal, yang Marx istilahkan sebagai ‘yang ideal’, yakni kapitalisme yang umum, normal, tipikal. Lebih jauh lagi, apakah terdapat sesuatu pada tahun 1870-an yang membuat Inggris dan Amerika harus dikecualikan ‘sehubungan dengan kediktatoran proletariat?’ Seharusnya menjadi jelas bagi setiap orang yang memahami persyaratan-persyaratan ilmiah dalam hubungannya dengan permasalahan-permasalahan historis bahwa pertanyaan ini harus diajukan. Bila kita gagal menggunakannya, ini sama halnya dengan memalsukan pengetahuan ilmiah, sama halnya dengan sofisme. Dan, setelah mengajukan pertanyaan ini, tidak ada keraguan sama sekali bahwa jawabannya adalah: kediktatoran revolusioner proletariat merupakan ‘kekerasan’ terhadap borjuasi; dan kekerasan semacam itu ‘terutama’ menjadi sebuah kebutuhan karena keberadaan militerisme dan birokrasi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Marx dan Engels berulang-kali secara rinci (terutama dalam tulisan mereka ‘Perang Sipil di Prancis’ dan dalam pengantar dari karya tersebut). Justru institusi-institusi inilah yang tidak-eksis di Inggris dan Amerika pada tahun 70-an, ketika Marx membuat pengamatannya (namun militerisme dan birokrasi sekarang sudah eksis di Inggris dan Amerika)…. Kautsky dengan sikap skeptis dari orang bodoh terpelajar … bertanya: mengapa kita membutuhkan kediktatoran [proletariat] ketika kita memiliki mayoritas? Dan Marx dan Engels menjelaskan: untuk meruntuhkan perlawanan kaum borjuis; untuk mengilhami kaum reaksioner dengan rasa takut; untuk menegakkan otoritas rakyat bersenjata melawan borjuasi; bahwa proletariat dapat secara paksa menahan musuh-musuhnya…. [Engels berkata:] ‘apakah tuan-tuan ini (kaum anti-otoriter) pernah melihat sebuah revolusi? Semua revolusi tentunya adalah hal yang paling otoriter; suatu tidakan di mana satu bagian dari penduduk memaksakan kehendaknya atas bagian penduduk lainnya dengan penggunaan senapan, bayonet dna meriam—yang semuanya adalah cara-cara yang sangat otoriter. Dan pihak yang menang harus mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan senjata-senjatanya yang akan mengilhami teror di antara kaum reaksioner. Apakah Komune Paris dapat bertahan lebih dari sehari jika tidak menggunakan otoritas dari rakyat yang bersenjata untuk melawan kaum borjuasi? Sebaliknya, apakah kita tidak dapat menyayangkan Komune Paris karena begitu sedikit menggunakan otoritas tersebut?’…. Singkatnya: Kautsky telah mendistorsi konsep kediktatoran proletariat dengan cara yang tak-tertandingi, dan telah mengubah Marx menjadi seorang liberal. Dalam kata lain, dia sendiri telah tenggelam ke level seorang liberal yang menggunakan frasa-frasa klise tentang ‘demokrasi murni’, menghiasai dan menutupi demokrasi borjuis sehingga mengabaikan konten kelasnya, dan di atas segalanya tidak berani berbicara mengenai penggunaan ‘kekerasan revolusioner proletariat’ oleh kelas tertindas [untuk membebaskan dirinya]. Dengan ‘menginterpretasikan’ konsep ‘kediktatoran revolusioner proletariat’ sedemikian rupa, di mana dia menghapus kekerasan revolusioner dari kelas tertindas terhadap para penindasnya, Kautsky telah memecahkan rekor dunia dalam mendistorsi Marx. Berstein si pengkhianat terlihat seperti seekor anak anjing dibandingkan dengan Kautsky si pengkhianat.”
Terakhir, yang perlu kami tekankan adalah; teori Marxis merupakan sebuah ilmu yang didasarkan pada studi objektif tentang hukum alam dan masyarakat manusia. Seperti ilmu-pengetahuan lainnya, Marxisme memerlukan studi mendalam terhadap semua komponennya; di mana harus dimulai dari filsafatnya. Dengan penerapan materialisme dialektis pada sejarah, kediktatoran proletariat ditemukan sebagai hasil studi yang sangat berharga dari Marxisme. Namun karena waktu dan upaya yang diperlukan, dikombinasikan dengan kondisi objektif kelas pekerja, maka hari-hari ini hanyalah sebagian kecil saja kaum buruh dan muda yang dapat memeluk ide revolusioner ini dan menggunakannya untuk secara sadar dan terorganisasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menjalankan misi historisnya. Atas alasan inilah kebijakan dan slogan kediktatoran proletariat menjadi perlu disuntikkan ke dalam perjuangan revolusioner massa. Dan tugas ini hanya bisa dilakukan dengan membangun kepemimpinan revolusioner, yang dimulai dari pengorganisasian garda depan buruh dan muda untuk membuka jalan yang dapat menghubungkan dan menarik maju kesadaran lapisan yang terbelakangnya. Jadi: bukan berarti kaum Marxis tidak ingin membangun ‘organisasi massa’, tetapi kondisi objektif—yang dipaksakan oleh sistem kapitalis—dengan pengkhianatan-pengkhianatan para pemimpin organisasi proletar dan semi-proletar—membutuhkan penilaian-penilaian yang bijaksana dalam hubungannya dengan kekuatan politik dan organisasional kaum revolusioner; inilah pertimbangan-pertimbangan konkret sebelum melakukan tugas tersebut. Marxisme memandang perkembangan perjuangan massa berhubungan-erat dengan gejala radikalisasi lapisan-lapisan buruh dan muda yang ada. Dan pada masa kemunduran kapitalisme yang berlarut-larut saat ini, dengan perubahan mendadak dalam kesadaran jutaan orang di berbagai negeri, akan menciptakan kondisi objektif bagi perkembangan organisasi massa revolusioner di periode berikutnya. Namun untuk secara memadai menghadapi kebangkitan revolusioner yang akan datang, kita mesti terlebih dahulu mempersiapkan kader-kader yang terlatih, dalam ide-ide revolusioner yang benar, untuk memimpin perjuangan kelas revolusioner sampai ke garis akhir. Inilah tugas strategis yang pernah diajarkan oleh Lenin dan Trotsky dalam memimpin Revolusi Oktober.
Di zaman imperialisme, dengan krisis organik dan eksistensialis kapitalisme yang membuncah, tidak ada satupun tempat perlindungan dan peristrahatan yang aman di muka bumi. Mereka yang mendedikasikan kehidupan sadarnya untuk revolusi dan kemenangan kesadaran umat manusia atas kekuatan gelap yang ada di alam dan masyarakat telah meninggalkan kita. Mereka mati dalam penderitaan dan penyakit pengasingan, juga dengan belati merobek leher, dan peluru menembus dada dan kepala. Mereka menghadapi bencana yang tak-terelakkan, namun dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka membuka jalan bagi kejayaan ide-ide besar yang akan menemukan pemeluknya dan bersinar terang di masa depan yang jauh. Di tangan mereka tergenggam pena yang lebih tajam daripada pedang dan lebih keras ketimbang letusan meriam. Pada akhirnya kematian sama sekali bukan masalah ketika seseorang menyadari peran historisnya, berjuang sepenuh-hati dan berhasil mencapai tujuan hidupnya, dan mewariskan tekad apinya pada generasi selanjutnya. Kami yakin, dan, keyakinan ini tidak pernah bergeser seincipun. Bahwa; di antara angkatan baru, akan ditemukan elang muda yang bertekad mewujudkan impian besar dari periode sebelumnya. Dia tumbuh hari ini, pada masa-masa krisis kepemimpinan revolusioner dalam sejarah. Ia adalah pemimpi yang yakin, energik, dan menjanjikan bagi masa depan umat manusia dengan perkembangan kemanusiaan yang sepenuh-penuhnya. Ketahuilah! Kaum Bolshevik takkan pernah menyerah. Kaum revolusioner dan internasionalis yang paling konsisten akan tumbuh dan meraih pengaruh di tengah garda buruh dan muda yang akan bergerak maju dalam kebangkitan baru nantinya. Masa depan adalah milik Bolshevisme! Dalam “Deklarasi Dewan Editorial Iskra”, Lenin berkata:
“Kita harus bermimpi! … Apakah seorang Marxis punya hak untuk bermimpi, apalagi kalau mengetahui bahwa menurut Marx umat manusia selalu menetapkan untuk dirinya tugas-tugas yang bisa ia selesaikan dan bahwa taktik adalah sebuah proses pertumbuhan tugas-tugas Partai yang tumbuh bersama dengan Partai. Mimpi saya mungkin berlari melampui alur alami peristiwa … Mimpi saya tidak akan pernah menyebabkan kerugian; ia bahkan dapat mendukung dan memperbesar energi rakyat pekerja…. Tidak ada sesuatupun di dalam mimpi ini yang akan mendistorsi dan melumpuhkan kekuatan buruh … Jurang antara mimpi dan realitas tidak akan menyebabkan kerugian hanya bila sang individu yang bermimpi benar-benar percaya pada impiannya, bila dia memperhatikan kehidupan dengan seksama, membandingkan pengamatan-pengamatannya dengan mimpi-mimpinya, dan bila, secara umum, dia bekerja dengan rajin dan teliti untuk meraih mimpi-mimpinya. Bila ada hubungan antara mimpi dan kehidupan, maka tidak ada masalah.”
Bangun Bolshevisme sekarang juga!
(Berlanjut)
Percikan Api 