“Suara rakyat dipertaruhkan dan tengah diperebutkan oleh kelas penguasa melalui beragam narasi dan janji-janji manis. Pemilu ini juga ditandai dengan drama-drama politik, di mana mulai dari pakar, politisi, hingga tokoh agama meributkan adanya ancaman besar terhadap demokrasi. Apabila kita tidak memahami situasi hari ini secara menyeluruh, maka kita akan tergerus pada narasi-narasi yang terdengar radikal namun sangat tidak berguna. Hal ini bukan suatu hal yang baru, pada tahun 2014 para ‘aktivis’ terseret pada dukungan buta terhadap Jokowi dengan mendalilkan bahaya kebangkitan fasisme Prabowo. Sekarang Jokowi dan Prabowo sedang bersatu. Kampanye gerakan 4 jari menjadi upaya putus-asa untuk ‘melawan’ tirani tanpa berkaca secara jernih.” (Front Muda Revolusioner Yogyakarta)
Pemilu 2024 sebentar lagi tiba. Partai-partai borjuis telah mengusung kandidat-kandidatnya. Alat-alat publisitas borjuasi setiap hari tidak henti-hentinya memoles para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ada. Mereka semua ditampilkan sebagai juru selamat yang memiliki program dan visi yang begitu rupa. Semuanya bersaing satu sama lain seolah menunjukkan kalau satu dengan yang lainnya bukanlah berkeberadaan sosio-ekonomi yang sama: pemilik alat produksi, yang membangun kekuasaannya di atas kakayaan material yang diperoleh dari perbudakan kerja-upahan, yang sangat tidak-manusiawi.
Di hadapan massa-rakyat, mereka menampilkan akrobat yang terdengar saling-menjatuhkan. Seabrek aktivis radikal dan akademisi borjuis-kecil memberitahu kita kalau sepasang calon di antara mereka harus didukung; meskipun bukti-bukti telah menunjukkan, selama mereka semua menjabat sebagai menteri atau kepala daerah, kepentingan kaum terhisap dan tertindas bukanlah yang diutamakan–ini tidaklah dihiraukan.
Semua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ada merupakan perwakilan borjuis. Semuanya tidak berkepentingan untuk memperjuangkan perubahan yang dapat mengakhiri belenggu perkembangan kekuatan produktif umat manusia; karena keberadaan sosial mereka justru menuntut untuk mempertahankan kepemilikan pribadi terhadap alat produksi. Namun kelompok oposisi tidak memperhatikan ini.
Para opositor tidaklah memandang persoalan pemilu dengan perspektif kelas yang memadai. Mereka memang mempersoalkan aneka penindasan di bawah rezim borjuasi ini, tetapi tidak secara serius berjuang untuk menggulingkan kapitalisme. Mereka berkampanye tentang kejahatan kemanusiaan, pembatasan berekspresi dan berorganisasi; masalah kemiskinan, agraria, kebangsaan; penindasan perempuan, seksual dan psikologis–namun mereka melupakan satu hal yang paling utama dan menentukan: eksploitasi dan opresi borjuasi terhadap proletariat yang selama ini telah melahirkan aneka barbarisme politik dan sosial, yang membuat kehidupan moral dan spiritual masyarakat menjadi kasar dan gelap.
Kaum oposisi menginginkan perubahan. Namun perubahan yang diinginkan bukanlah pada basis ekonomi, tetapi suprastruktur politik dan kebudayaan. Mereka membayangkan bahwa peralihan suprastruktural adalah elemen yang menentukan basis ekonomi masyarakat. Inilah mengapa menjelang Pemilu 2024, kampanye-kampanye mereka bukanlah yang mempersoalkan masalah kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, melainkan sebatas persoalan-persoalan politik dinasti, oligarki dan militerisme.
Mereka menetapkan persoalan suprastruktural sebagai kebuntuan yang harus didobrak. Sudut pandang tersebut berangkat dari teori otonomi relatif, yang mengabaikan kontradiksi internal di basis ekonomi masyarakat dan mengutamakan penyelesaian kontradiksi di suprastruktur–dan hari-hari ini, di seluruh dunia, dipopulerkan dengan konsep “Narasi Kiri”, “Wacana Kritis”, atau “Gerakan Sosial Baru”. Di belakang mereka, orang-orang muda yang tulus dan berang terhadap keseluruhan sistem yang ada mengikuti perspektif itu. Sebagai angkatan yang baru memasuki medan perjuangan massa, kaum muda belumlah memahami kalau ide-ide yang memandu perjuangannya adalah keliru. Konsep-konsep yang menekankan pada peralihan suprastruktural tidak akan pernah memajukan perjuangan kelas buruh dan muda. Mengapa begitu? Pada Jurnal Dialektika 1 (Melawan Postmodernisme)–dalam pembahasan mengenai “Narasi Kiri atau Perjuangan Kelas”–Kamerad Yola Kipcak menjelaskannya:
“‘Narasi’ yang terkesan radikal ini … sesungguhnya adalah kedok politik reformisme yang sama sekali tidak mengancam kapitalisme…. Para pendukung ‘narasi kiri’ baru ini ingin ‘berbicara mengenai’ masalah-masalah kaum tertindas dan tereksploitasi, dsn menggalang suara untuk partai-partai reformis, tetapi mereka hanya menyampaikan sedikit saran atau tuntutan konkret. Kalaupun ada yang mereka tuntut, ini sebatas pada masalah demokrasi, atau tidak lebih pada harapan naif untuk negara kesejahteraan sosial. Tuntutan macam itu tidak selalu salah dalam dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menekankan perlunya perjuangan kelas melawan kapitalis untuk mencapainya. Ketika tuntutan-tuntutan yang lembek seperti ini lalu hancur berkeping-keping saat berbenturan dengan oposisi nyata dari kelas penguasa–seperti yang kita lihat dengan jelas dengan SYRIZA [di Yunani]–tanggung jawab kekalahan ini dibebankan ke pundak massa; atau, ‘hegemoni neoliberalisme’ yang disalahkan.”
Marxisme berpandangan bahwa Pemilu atau politik elektoral merupakan suprastruktur yang ditopang oleh basis ekonomi: kekuatan produktif (industri, pertanian, teknik, dan sains yang dikembangkan di atas kekayaan material yang dihasilkan oleh kerja tenaga produktif umat manusia) yang berkontradiksi dengan hubungan properti (kepemilikan pribadi terhadap alat produksi). Kontradiksi yang ada di basis ini, pada proses perkembangannya, menciptakan politik, budaya, bahkan agama yang sesuai dengan ‘perimbangan kekuatan’ di basis–artinya: kelas mana yang mendominasi kelas lainnya. Dalam struktur ekonomi masyarakat kapitalis, dominasi kelas borjuis terhadap proletar adalah nyata. Oleh karena itu, politik atau pemilu yang dijalankan adalah berkarakter borjuasi: melindungi kepemilikan pribadi terhadap alat produksi.
Melalui pemilu, borjuis menampilkan seolah-olah kaum buruh bebas memilih. Padahal, kebebasan memilih tersebut adalah semu. Sebab, buruh pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk menunjuk wakil-wakilnya; karena semua mekanisme atau prosedural politik elektoral dikendalikan oleh borjuasi. Sebagai contoh, adanya kebijakan “Presidential Threshold”, yang membatasi buruh akar rumput atau bahkan ‘pemimpin-pemimpin reformis’ Partai Buruh sekalipun dalam mengajukan calon presidennya. Dalam konteks ini, kebebasan memilih pada akhirnya ditujukan untuk memilih perwakilan-perwakilan borjuasi–bukan buruh. Di sisi lain, bersama Pemilu, buruh direifikasi–didekati sebagai konsumen bagi kampanye-kampanye ilutif partai-partai politik: diberikan janji murahan, sembako, hingga uang, yang sesungguhnya ini merupakan investasi politik untuk memperpanjang eksploitasi borjuasi untuk 5 tahun ke depan.
Oleh karena itu, kaum Marxis memandang: Pemilu hanya sekedar daun ara untuk menyembunyikan realitas kasar dari kekuasaan kelas borjuis. Namun, pada prinsipnya: Marxisme tidak menolak perjuangan parlementer. Karena perjuangan parlementer adalah salah satu aspek perjuangan kelas, sama seperti aspek lainnya. Namun, kaum Marxis selalu mengingat keterbatasan parlementerisme. Bahwa persoalan utamanya tidak berada di parlemen; takkan pernah bisa diselesaikan melalui undang-undang dan konstitusi. Persoalan mendasar dalam masyarakat kapitalis terdapat di pabrik, gudang, kantor, jalanan, desa, dan barak-barak–di sini terdapat kepemilikam pribadi terhadap alat produksi, pembagian kerja, eksploitasi dan opresi. Ini tidak dapat diselesaikan melalui parlemen atau pemilu.
Pemilu, parlemen, politik–adalah persoalan kekuasaan. Dan, seluruh sejarah sampai hari ini menunjukkan bahwa tidak ada kelas penguasa yang akan menyerahkan kekuasaan dan hak istimewanya tanpa perlawanan. Masalah kekuasaan, secara esensial, hanya bisa diselesaikan melalui perjuangan revolusioner massa; untuk merebut kekuasaan, revolusi. Dan, parlemen, hanyalah satu aspek untuk meraih kekuasaan; yang dapat diikuti, apabila massa telah sadar, terorganisir, dan siap untuk merebut kekuasaan lewat jalur itu. Namun hari ini, secara relatif, kita belum tiba pada tahapan historis tersebut. Ini disebabkan oleh kekosongan kepemimpinan revolusioner dalam perjuangan kelas proletar. Meskipun kapitalisme sedang dalam krisis terdalamnya, tetapi tanpa kepemimpinan revolusioner maka massa terpaksa menunda perjuangan penghabisannya sampai terbangunnya kepemimpinan yang sanggup memandunya. Dalam Jurnal Dialektika 3 (Mengapa Sampai Sekarang Belum Ada Revolusi? Perlunya Kepemimpinan Revolusioner), Alan Woods menjelaskannya:
“Adanya krisis ekonomi dengan sendirinya tidak memadai untuk revolusi. Begitu juga dengan jatuhnya taraf hidup. Leon Trotsky pernah mengatakan, jika kemiskinan adalah penyebab revolusi, massa akan selalu dalam keadaan memberontak…. Mengapa kaum buruh tidak mengambil-alih kekuasaan pada bulan Februari? Tentu saja, orang bisa menjawab pertanyaan ini dengan segala macam argumen ‘pintar’. Bahkan beberapa Bolshevik [‘tua’] menegaskan bahwa alasannya terletak pada fakta bahwa proletariat harus mematuhi ‘hukum besi tahapan sejarah’, bahwa mereka tidak dapat ‘melompati Februari’ dan bahwa mereka harus ‘melewati tahapan revolusi borjuis’. Pada kenyataannya, orang-orang ini berusaha menutupi kepengecutan, kebingungan, dsn impotensi mereka sendiri dengan menggunakan dalih ‘faktor-faktor obyektif’. Kepada orang-orsng itu, kaum revolusioner menjawab dengan tegas:”
“Mengapa proletariat tidak mengambil-alih kekuasaan? Steklov mengatakan: untuk alasan ini dan itu. Ini omong kosong. Faktanya adalah bahwa ‘proletariat tidak-terorganisir dan tidak cukup sadar-kelas’. Ini harus diakui: ‘kekuatan material ada di tangan proletariat tetapi borjuasi ternyata siap dan sadar-kelas’. Ini adalah fakta yang menyedihkan, dan harus diakui secara jujur dan terbuka dan rakyat harus diberi tahu bahwa mereka tidak mengambil-alih kekuasaan kerena mereka tidak-terorganisir dan tidak cukup sadar. Mari kita tekankan sekali lagi. Tanpa kehadiran Partai Revolusioner, Revolusi Oktober tidak akan pernah terjadi. Revolusi ini akan gagal dan berakhir dengan kontra-revolusi. Dengan kata lain, kekuatan kelas buruh–yang merupakan fakta–akan tetap hanya sebagai sebuah potensi. Dan itu tidak pernah cukup. Itulah pentingnya faktor subyektif dalam sejarah.”
Dalam persoalan pemilu, politik elektoral atau parlementer–kaum buruh dan muda harus memandang persoalan negara dengan segala lembaga-lembaga demokrasinya dengan jelas. Seluruh angkatan politik proletariat tidak boleh melihat masalah negara dan demokrasi borjuis secara kabur. Marxisme menyatakan bahwa negara, pada analisa terakhir: adalah organ penindas yang terdiri dari badan-badan khusus orang-orang bersenjata–militer, polisi, penjara, pengadilan, dan sebagainya–yang berdiri di atas masyarakat dan secara fundamental membela keseluruhan sistem ekonomi yang melahirkan dan menentukan keberadaannya. Dan, sudut pandang yang menekankan perubahan suprastruktural itu, selalu mengarah pada kolaborasi dengan negara–dalam kata lain: berkolaborasi bersama borjuasi. Inilah yang akan kami perjelas. Apa hubungan suprastruktur dan basis ekonomi masyarakat kapitalis? Mengapa kelompok oposisi yang memperjuangkan demokrasi cenderung berkolaborasi kelas? Bagaimana sikap kaum Marxis terhadap negara–demokrasi, parlemen, terlebih Pemilu Indonesia 2024?
Bagi kaum Marxis, kejelasan mengenai watak negara dan demokrasi borjuis sangat penting. Kami, Front Muda Revolusioner (FMR) Yogyakarta, mengundang semua kalian untuk berdiskusi dengan tema: “Perspektif Marxis terhadap Pemilu 2024”. Kami mengajak setiap buruh, dan orang-orang muda yang tertarik dengan Marxisme, untuk bergabung dalam agenda tersebut–hari dan tempat tertera di poster, sementara waktu pelaksanaan dan referensi diskusinya dapat diketahui dengan menghubungi kontak: 081215077989.
Hadirilah agenda kami! Ide-ide bukanlah sebatas ekspresi kepentingan-kepentingan kelas dalam masyarakat, tetapi terutama panduan untuk aksi; bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan panduan yang memadai dalam memajukan perjuangan kelas buruh dan kaum muda hari-hari ini.
“Kami percaya bahwa adalah tugas setiap orang yang berperikemanusiaan untuk mendukung perjuangan melawan sistem yang melibatkan kesengsaraan, penyakit, penindasan dan kematian yang tak terhitung banyaknya bagi jutaan orang di dunia. Kami dengan sepenuh hati menyambut partisipasi dalam perjuangan setiap orang progresif, tanpa memandang kebangsaan, warna kulit, atau keyakinan agama mereka…. Namun, agar perjuangan ini bisa efektif, perlu disusun program, kebijakan, dan perspektif serius yang bisa menjamin keberhasilan. Kami percaya bahwa hanya Marxisme (sosialisme ilmiah) yang memberikan perspektif seperti itu.” (International Marxist Tendency)
Bangun Bolshevisme sekarang juga!
Percikan Api 