“…[Kelas] proletar menentang nasionalisme dalam setiap bentuk, tuntutan … sebagai sebuah persoalan prinsip bahwa tidak boleh ada hak istimewa (nasional), betapapun kecilnya…. [Tetapi] nasionalisme borjuis dari bangsa tertindas manapun memiliki ‘isi demokratik’ umum yang digunakan melawan penindasan dan adalah isi tersebut yang kita dukung tanpa syarat.” (V.I. Lenin)
Kamerad, kalian pasti tahu: 19 Desember adalah momen didekritkannya TRIKORA. Dekrit yang bukan sekadar sesak oleh tendensi nasionalisme dan patriotisme tapi juga selubung kolonialisme-imperialisme (kapitalisme). Bukankah sejauh ini sejarah sudah menunjukkannya kepada kita? Bahwa dekrit itu tak seterpuji yang dimaksud pemerintah: Pembebasan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Tidak, tak begitu! Operasi-operasi militer yang diintrodusir sejak TRIKORA 19 Desember 1961 menunjukan yang sebaliknya. Deklarasi Kemerdekaan 1 Desember 1961 diluncurkan paksa. Walhasil, bangsa yang sudah menyatakan bebas dan setara dalam pergaulan hidup bersama bangsa lainnya di dunia tetiba kembali dijajah. Pada 19 Desember 2022—terhitung sebagai hari 61 tahun penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua.
Betul, kamerad! Enam puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Lebih-lebih dalam situasi kolonial tersebut. Pikirkan saja: siapa yang bisa hidup normal di atas kepungan militer, pendekatan rasial, pengusiran dari kampung halaman, hingga penjarahan rumah sampai kekayaan-kekayaan alamnya? Bayangkanlah: 1 menit bara diletakkan di tanganmu maka dirimu sudah tersiksa, apalagi dengan yang dialami Bangsa West Papua?
Benar, kamerad. Kondisi kehidupan di sana sangat merusak daya-daya hidup umat manusia. Kolonialisme Indonesia telah menyetigma, menganiaya, melecehkan, memenjarakan dan melenyapkan jutaaan orang asli Papua. Itulah sampai sekarang kejahatan hak asasi manusia menggonggok begitu rupa. Kejahatan kemanusiaan ini tak sekadar menyasar para pejuang kemerdekaan West Papua, tapi juga rakyat sipil biasa yang tidak tahu apa-apa. Lihatlah bagaimana belakangan ibu, perempuan dan anak-anak banyak yang menjadi korban pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan tentara. Ada ibu hamil yang dimasukkan kain bermeter-meter dalam perutnya ketika operasi kelahiran bayinya, ada ibu dan perempuan-perempuan muda yang perkosa ketika kampungnya dikepung serdadu, ada pendeta yang tembak mati sehabis beribadah, ada pelajar yang dihajar maupun ditabrak lari sampai meninggal dunia, hingga ada pula anak kecil yang ditembak sampai perutnya keluar seketika dan ditemukan tak bernyawa.
Kamerad, bukankah kolonialisme itu sangat mengerikan dan berbahaya? Kita tidak perlu naïf untuk mengakui semua itu. Sebab bangsa ini dulunya punya pengalaman yang serupa. Dalam masa pendudukan Jepang saja, kita sudah diperhadapkan dengan penderitaan terkeji dan hina. Pemerintahan kolonial itu telah membunuh banyak kalangan sipil, bahkan melancarkan eksploitasi seksual terhadap perempuan. Bukalah karya Pramoedya Ananta Toer tentang Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer (2009)—bukan hanya kisah-kisah manusia yang dibunuh secara sadis yang kalian dapat temukan, melainkan pula pemerkosaan hingga perdagangan manusia yang menjijikan:
“…pada masa Pemerintahan Balatentara Dai Nippon berkuasa di Cirebon para perajurit Jepang telah memperkosai gadis-gadis pelajar rupawan setempat. Ada di antaranya diambil tanpa sepengetahuan dan seijin oranttua mereka. Ini terjadi di antara tahun 1943 sampai mereka menyerah pada Sekutu. Gadis-gadis itu dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Jumlahnya pun tidak diketahui….”
Ya, kamerad. Kolonialisme menjadikan teror dan kekerasan sebagai metode penakluk. Bahkan pembangunan yang pemerintah kolonial lakukan bukan untuk memberikan kesejahteraan tapi menambah dalam lubang penghisapan. Lihatlah infrastruktur dan pabrik yang didirikan di tanah Papua menjadi monumen perampokan dan kejahatan kemanusiaan. Sejak program ini dilakukan maka Suku Amungme dan Suku Kamoro menjadi korban yang dirampok tanahnya, dirusak bentang alamnya, hingga menjadi korban penangkapan dan pembantaian. Sekarang pula operasi Freeport tidak saja sebagai sumber angkara bagi bangsa tertindas, tapi juga ikut mengeksplotasi kelas pekerja secara sewenang-wenang. Sampai kini ribuan buruh masih melakukan pemogokan dan kelas penguasa terus-menerus mengirim pasukan untuk menghadang gerakan. Sementara di sekitar pertambangan orang-orang asli Papua tak sekedar diancam senjata dan kontol militer, melainkan pula terus-menerus dialiri limbah berbahaya dan beracun dari aktivitas tambang.
Kamerad, sekarang pertanyaannya: bisakah dibiarkan berlangsungnya penindasan itu? Lebih-lebih penindasan nasional yang dilakukan oleh gerombolan yang menguasai negara kita? Tidak, kamerad! Kita harus menentangnya. Penjajahan yang dahulu pernah bangsa ini alami mengajari kita untuk melawannya. Kita mesti bersolidaritas terhadap bangsa tertindas, perempuan dan terutama kelas pekerja di tanah West Papua. Rasa simpati kita atas keadilan dan hak untuk memiliki kesempatan berkembang sebagai bangsa yang bebas dan setara akan semakin luas dan tumbuh. Kami yakin: sampai kini perasaan-perasaan keadilan masih hidup di hati kita. Imperialisme dan agen-agen imperialis di negeri tergantung ini mungkin bisa mengendalikan kita untuk mendiamkan eksploitasi dan penindasan mereka. Tetapi kami percaya: kemampuan menyadari adanya kaum yang ditindas, dihisap dan dimiskinkan akan mengeluarkan kita dari hegemoni mereka. Kini kepada kalianlah seruan ini ditujukan. Bukan saja kepada setiap orang yang hatinya belum mati terhadap simpati, kebaikan dan kasih sayang. Tetapi lebih-lebih pada semua kalian yang membeci perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang, kami menyerukan semua kalian yang sadar-kelas: Lawan penindasan nasional terhadap Bangsa West Papua. Ikutilah diskusi ini: “61 Tahun Trikora: Persoalan Kebangsaan dan Bagaimana Mahasiswa Papua Menyikapinya?”
“Proletariat tidak dapat menghindari masalah yang ‘tidak menyenangkan’ bagi kaum borjuasi imperialis, yakni masalah perbatasan sebuah bangsa yang berdasarkan atas penindasan nasional. Kaum [pelopor] proletariat harus melawan pengekangan paksa bangsa-bangsa yang tertindas di dalam batas-batas bangsa tertentu, dan inilah makna perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri.” (V.I. Lenin)
Percikan Api 