“Cukuplah untuk menyebut krisis-krisis perdagangan yang dengan terulangnya secara periodik, setiap kali lebih berbahaya, mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat borjuis…. Dan bagaimanakah borjuasi mengatasi krisis-krisis ini? Pada satu pihak, dengan memaksakan penghancuran sejumlah besar tenaga-tenaga produktif, pada pihak lain, dengan merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan cara yang lebih sempurna. Itu artinya, dengan membukakan jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusakkan, dan mengurangi syarat-syarat yang dapat mencegah krisis-krisis itu.” (Marx dan Engels)
Kita berada dalam sebuah kurun sejarah yang tersesaki kontradiktif. Kontradiksi kapitalisme semakin tajam, mencekik, dan menghadirkan krisis yang berlarut-larut: mulai dari ketidakastabilan hubungan antar-negara-bangsa, perang-perang imperialis, penghematan berkepanjangan, inflasi meroket, hutang bertumpuk, onggokan kesengsaraan dan akumulasi kekayaan mayoritas oleh minoritas. Semuanya telah menyingkap kebangkrutan masyarakat kapitalis. Kapitalisme yang telah menciptakan pasar dunia, pembagian kerja dunia, dan peningkatan pekerja dunia nampak sedang sekarat. Pada akhir 2021, utang global (publik dan swasta) marangsek melebihi 350 persen produk domestik bruto global. Juli 2022 IMF lantas melaporkan: ‘dunia berada dalam periode bergejolak: perubahan ekonomi, geopolitik, dan ekologi berdampak kepada pandangan global’. Memasuki 8 Oktober, Financial Times kontan mengabarkan kalau indikator kepercayaan terhadap pemerintah telah menurun drastis. Penurunannya berlangsung bukan sekadar di negari-negari imperialis macam Amerika, Cina dan Inggris, tetapi juga Dunia Ketiga: ‘di negara-negara [kapitalis] berkembang, yang lebih rentan terhadap kenaikan harga pangan dan energi, kepercayaan telah turun lebih tajam’.
Begitulah perjuangan kelas yang pada masa-masa sebelumnya berujud damai dan terselubung kini tampil terbuka bahkan mementaskan pertempuran bersenjata. Kekacauan yang mendera populasi Rusia dan Ukraina, Cina dan Taiwan, Kazakhstan, Ekuador, Sri Langka, Iran, hingga Papua dan Timur Leste merupakan buktinya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah melejitkan inflasi. Kedua negara yang menjadi penanggung jawab atas 12 persen kalori dalam perdagangan dunia sedang bertempur dan mengacaukan pasokan pangan dunia. Selama 2020, harga pangan di pasar grosir naik 55 persen. Antara Maret dan Oktober, harga pupuk urea pun mengalami peningkatan sebesar 50 persen. Dan, sepanjang berlangsungnya peperangan kesukaran dalam mengakses 40 persen pasokan minyak nabati dunia mendorong kenaikan harganya sampai 150 persen. Di sisi lain perang Ukraina dan Rusia pun berdampak pada sektor transportasi dan logistik: harga solar dunia meningkat 65 persen dan 25 persen pasokan kayu lunak Eropa tidak dapat diakses dari keduan negeri yang berperang. Menghadapi kekalutan inilah setiap pemerintah akhirnya menggencarkan kebijakan proteksionis bukan sekadar untuk melindungi pasar dalam negerinya, tetapi juga sebagai respon atas proteksionisme dari negara lainnya Begitulah langkah dari pemerintahan Argentina, Hungaria, dan Indonesia: setelah gagal mengatasi mahalnya harga minyak goreng akibat terputusnya akses 60 persen minyak bunga matahari dari Rusia dan Ukraina; mereka justru melarang semua ekspor minyak dan bahan baku minyak goreng. Di sisi lain harga-harga terus mengalami kenaikan, upah riil mengalami kemerosotan, dan pengangguran berhamburan.
Sepanjang 2020-2022, 1 miliarder baru bermunculan setiap 30 jam. Bisnis pangan dan energi adalah yang paling meningkatkan pundi-pundi pendapatan. Meski penanganan-penanganan Covid-19 mengisolir kegiatan perekonomian rakyat, tapi skema neoliberalisme memperlancar akumulasi kekayaan kaum kapitalis. Dalam tahun-tahun belakangan, Oxfam melaporkan: dalam 2 tahun terakhir kekayaan miliarder dunia di sektor pertanian dan pertambangan global naik 453 miliar dolar AS. Angka ini ditunjang oleh subsidi-subsidi yang diberikan negara borjuis terhadap raksasa pebisnis melalui konsolidasi fiskal dan anti-proteksionisme terhadap perekonomian rakyat. Pendekatan demikianlah yang mendorong laju ketimpangan dan kemiskinan ekstrem. Oxfam International dan Bank Dunia mencatat sejak 2020 saja, sebanyak 573 pengusaha berhasil memupuk keuntungan hingga menjadi miliarder baru dan total penduduk miskin dunia telah mencapai 100 juta orang. Kemelaratan yang menjalar ini ditenggarai krisis inheren dalam sistem kapitalisme serta ketidakmampuan pemerintahan imperialis dan agen-agen imperialis dalam mengangani Covid-19. Luapan pandemi tidak dihadapi dengan menunjang kebutuhan akan bahan maupun peralatan kesehatan dan tenaga medis, serta menguatkan sektor-sektor perekonomian riil; tetapi semakin meningkatkan anggaran militer, kapital-fiktif dan mengamankan investasi, hingga menyangga perusahaan-perusahaan besar agar tetap stabil beroperasi. Pada 2022, PBB merilis sebuah laporan yang memproyeksikan: 567-676 juta orang tenggelam di bawah garis kemiskinan dan sejak 2021 terdapat 828 juta orang yang mendera kelaparan. Tetapi selama 2 tahun terakhir kekayaan miliarder dunia di sektor pertanian dan pertambangan global naik 453 miliar dolar AS. Angka ini ditunjang oleh subsidi-subsidi yang diberikan negara borjuis terhadap raksasa pebisnis melalui konsolidasi fiskal dan anti-proteksionisme terhadap perekonomian rakyat. Pendekatan demikianlah yang mendorong laju ketimpangan ekstrem.
Oxfam dan Bank Dunia mencatat: mulai 2020 saja, sebanyak 573 pengusaha berhasil memupuk keuntungan hingga menjadi miliarder baru dan total penduduk miskin dunia semakin bertambah jumlahnya. Kemelaratan yang menjalar ini ditenggarai krisis inheren dalam sistem kapitalisme serta ketidakmampuan negara-bangsa dalam mengangani Covid-19. Luapan pandemi tidak dihadapi dengan menunjang kebutuhan akan bahan maupun peralatan kesehatan dan tenaga medis, serta menguatkan sektor-sektor perekonomian riil; tetapi semakin meningkatkan anggaran militer, kapital-fiktif dan mengamankan investasi, hingga menyangga perusahaan-perusahaan besar agar tetap stabil beroperasi. Korban utamanya adalah kelas pekerja. Krisis kapitalisme telah membuatnya menanggung beban luar biasa: kemiskinan, epidemi kelaparan dan malnutrisi yang merajalela. Jalannya perjuangan kelas akhirnya bertambah tegang: protes, pemogokan, pemberontakan, revolusi dan kontra-revolusi berpotensi meledak di pelbagai tempat. Perjuangannya merasuk ke bidang ekonomi, politik, dan ideologi. Sepanjang berlangsungnya krisis kapitalisme, bank sentral justru memompa triliunan dolar untuk mempertahankan perekonomian dan kestabilan perpolitikan. Demi mengendalikan inflasi maka suku bunga dinaikan dan peredaran uang dihapuskan. Kebijakan ini justru memperkeruh keadaan. Gangguan dalam rantai pasokan, hancurnya rencana investasi, terkikisnya tabungan, runtuhnya standar hidup mengakibatkan kekacauan ekonomi-politik dunia. Dalam artikel mengenai “Krisis, Proteksionisme, dan Inflasi: Perang Membuka Jalan bagi Revolusi”, Albin Svenson menjelaskannya begitu rupa:
“Ini berimplikasi serius pada perjuangan kelas. Inflasi 5-10 persen akan dengan cepat menggerogoti upah, dan menekan pendapatan riil. Ini akan menjadi transfer uang yang sangat cepat dari para pekerja, yang akan menerima upah lebih sedikit, ke perusahaan, yang akan membebankan harga yang sangat tinggi. Tidak semua perusahaan akan diuntungkan, sebagian besar akan menjadi monopoli besar. Mereka dapat mengontrol harga dari pemasok dan dapat menetapkan haga untuk konsumen tanpa menanggung resiko bahwa perusahaan lain akan memotongnya. Yang kalah adalah kelas pekerja, kecuali mereka berjuang untuk mempertahankan daya beli dan upah mereka. Oleh karena itu, inflasi merupakan resep akhir bagi perjuangan kelas…. Tekanan inflasi ini akan memaksa tanggapan, tidak hanya dari negara maju, tetapi miliaran rakyat miskin di skitar negeri bekas jajahan, yang hampir tidak mampu membeli makanan. Pergerakan di Sri Langka dan Kazakhstan dipicu oleh meningkatnya biaya hidup secara dramatis. Negara-negara ini tidak akan menjadi yang terakhir di mana kita melihat peerkmbangan seperti itu. Inflasi yang terus-menerus adalah tanda bahwa sistem kapitalis berada dalam krisis yang dalam, tidak dapat menemukan keseimbangan. Sekarang, banyak negara menghadapi prospek yang tidak menarik dari inflasi dan resesi yang tinggi. Imperialis Barat, yang begitu bersemangat membuat Rusia berdarah di Ukraina, akan menyesali tindakan mereka. Kelanjutan perang mengubah situasi dari buruk menjadi lebih buruk….”
Segera setelah Covid-19 meledak di Cina dan menjalari dunia, maka inflasi menjadi ancaman menggerogoti setiap rezim. Pada 2022, IMF bahkan memperingatkan kalau inflasi negara-negara (kapitalis) berkembang akan mencapai 8 persen. Sejak 2020, anggaran belanja negeri-negeri Dunia Ketiga mengalami defifit rata-rata 9,3 persen (sedangkan negeri imperialis 10,5 persen). Dan, memasuki Maret 2021 kenaikan suku bunga dan pengetatan kebijakan moneter menjadi alasan mengapa investor-investor asing menarik modalnya dari negeri kapitalis terbelakang. Perlambatan perekonomian dunia, inflasi yang begitu rupa, dan perang Ukraina-Rusia telah menajamkan konflik imperialis dan membuat cemas kelas penguasa. Dalam menghadapi krisis kapitalisme inilah Konferensi Tingkat Tinggi G-20 dimunculkan sebagai solusinya. Pada 15-16 Desember 2022, KTT G-20 diselenggarakannya di Bali, Indonesia. Sejak 26 September 1999, pertemuan macam ini selalu menjadi solusi imperialisme dalam menghadapi krisis kapitalisme. Melalui forum inilah bank sentral dan menteri-menteri keuangan dari pelbagai negara imperialis dan negara kapitalis bertemu. Mereka mengklaim sebagai 20 negara plus IMF dan Bank Dunia yang mewakili 2/3 penduduk dunia, 90 persen GDP dunia, dan 80 persen perdagangan dunia. Meski membicarakan soal iklim, tetapi garis besar dari pertemuannya selalu berprioritas: konsolidasi fiskal untuk mengurangi defisit pemerintah melalui pemangkasan beragam subsidi, perang melawan segala bentuk proteksionisme yang dipandu oleh gairah perdagangan bebas, dan memperdalam pinjaman-utang negeri-negeri Dunia Ketiga.
Pada Juli 2022, laju inflasi di Indonesia telah mencapai 4,49 persen. Mengikuti pengetatan moneter dari Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara; Bank Indonesia kontan menaikan suku bunga dari 3,50 menjadi 3,75 persen dan mempertahankan perekonomian dengan menambah beban hutang—Rp 6.711, 52 triliun (September 2021) menjadi Rp 7.420,47 triliun (September 2022). Dalam kondisi inilah tingkat kepercayaan terhadap rezim Jokowi menurun. Berlangsungnya kelangkaan minyak goreng menggoncang popularitas presiden: dari 75,3 persen (Januari 2022) menjadi 53 persen (Mei 2022). Di sisi lain defisit pemerintahan terus membengkak: anggaran subsidi dan kompensasi yang semulanya cuma disediakan Rp 152,5 triliun merangsek jadi Rp 502,4 triliun. Berusaha keluar dari keterpurakan inilah pemerintah justru menambal-sulam perkonomian lewat dinaikannya harga BBM sebesar 30 persen. Kenaikan harga bahan bakar bukan sekadar ikut meningkatkan inflasi dan menambah beban yang ditanggung kelas proletar dan rakyat-pekerja, tetapi juga mengundang protes elemen-elemen gerakan. Segera setelah menaikan harga BBM maka pemerintah pun mengajukan RKUHP untuk membungkam aksi-aksi perlawanan. Penurunan upah riil, kemiskinan dan kesenjangan, serta pengangguran yang dilecut inflasi lantas coba diselesaikan melalui KTT G-20. Dalam menyukseskan peretemuan inilah dan menaikan kembali popularitasnya; rezim Jokowi berusaha memberikan pelayanan terbaiknya. Sebagai Kepala Negara Indonesia, dia tak sekadar melancarkan peran diplomasi sebagai penengah dalam perang Ukraina dan Rusia tetapi juga menyiapkan 19 pangkalan udara di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Lombok dan Bali untuk melancarkan kedatangan delegasi-delegasi konferensi; 18.030 aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan—dengan dominasi 14 ribu personel tentara—guna memberikan pengamanan ekstra; dan melalui Surat Edaran pemerintah provinsi seluruh kegiatan masyarakat Bali pun dibatasi selama KTT G-20. Melalui Koran Revolusioner Edisi 20 (Kapitalisme dalam Krisis), Front Muda Revolusioner (Perhimpunan Sosialis Revolusionr—Seksi Indonesia International Marxist Tendency) telah menjelaskan kalau keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam G-20 itu sangat menyedihkan, munafik, dan berusaha menipu massa:
“Analis ekonomi memprediksi inflasi dapat mencapai 5 persen, dengan kenaikan suku bunga mencapa 4,35 persen. Ini jelas akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Momok inflasi ini bahkan telah mendorong Presiden Jokowi untuk memainkan peran diplomat internasional, sesuatu yang jauh dari bakatnya sebagai politisi ‘blusukan’. Pertemuan G-20 pada November nanti akan diadakan di Indonesia, dan ini akan menjadi pertemuan yang penuh dengan ketegangan antar berbagai kekuatan, terutama seputar perang Ukraina dan perseteruan Cina-Taiwan/AS. Sebagai tuan rumah, Jokowi tidak menginginkan gagalnya pertemuan ini, terutama karena hasil pertemuan ini dapat menentukan arah ekonomi Indonesia. Para pemimpin Barat telah mengancam boikot pertemuan ini bila Putin hadir, dan Jokowi terpaksa menjadi penengah dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia. Indonesia adalah pengimpor gandum terbesar kedua dari Ukraina, dan dengan kenaikan harga pangan, Jokowi harus terlihat melakukan sesuatu untuk menangani dampak perang ini. Perang ini telah menciptakan krisis pangan dunia, yang berimbas pula pada rakyat pekerja Indonesia dan telah menciptakan keresahan … Perhitungan diplomasi Jokowi sangatlah sempit: perdamaian di Ukraina akan berarti kestabilan dan perdamaian kelas di Indonesia. Tetapi dia akan kecewa, karena situasi dunia tidaklah kondusif bagi perdamaian kelas. Jokowi mungkin saja telah berhasil mengundang Putin dan Xi Jinping ke pertemuan G-20, tetapi perang ini bukanlah disebabkan oleh kegagalan diplomasi, melainkan keniscayaan dari krisis kapitalisme yang semakin mendalam.”
Di bawah kapitalisme kekuatan-kekuatan produksi umat manusia sudah tidak bisa lagi bertambah maju. Perkembangan dan penemuan-penemuan baru tak pernah dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan material, melainkan penaklukan dan penghacuran mayoritas manusia. Kerakusan kapitalis dalam mengeruk laba telah merusak lapisan ozon dan meningkatkan pemanasan global. Globalisasi industri-industri kapitalis bukan sekadar memperdalam eksploitasi, memperluas penindasan, dan menajamkan perjuangan kelas. Tetapi lebih-lebih menghadirkan bencana-bencana ekonomi, lingkungan dan militer sebagai monumen umum kehidupan massa-rakyat. Pemerintah-pemerintah AS, Australia, Cina, bahkan Indonesia lebih banyak menyediakan anggarannya untuk memodernisasi senjata dan aparatnya ketimbang keperluan pendidikan, kesehatan, dan perumahan gratis bagi penduduknya. Dalam KTT G-20 tentunya persoalan krisis kapitalisme dan perang-perang imperialis menjadi pembicaraan utamanya. Demi melancarkan agenda imperialisme, TNI-Polri pun dikerahkan dengan menggandeng ormas reaksioner dalam meneror, mengintimidasi, menghadang dan membubarkan Musyawarah Rakyat Indonesia Menentang G-20 yang dilaksanakan 14-15 November 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau, Universitas Udayana, Denpasar ini direpresi begitu rupa: aparat tidak sekadar melibatkan ormas, tetapi juga berpakaian preman dan menyamar sebagai anggota ormas hingga mendayagunakan pihak rektorat untuk mengganggalkan musyawarah. Pada hari yang sama (Senin, 14 November), di Mataram juga berlangsung pembubaran paksa terhadap mimbar bebas dari AMP KK Lombok dan FRI-WP Lombok di Unram. Menjelang KTT G-20 memang polisi, tentara, dan intelijen-intelijennya semakin bersiaga. Itulah mengapa gerakan-gerakan sosial tidak mudah mendirikan aksinya di Bali, Lombok, dan daerah-daerah lainnya. Selasa (15/11) pagi, Indonesian People’s Assembly yang menargetkan protes terbuka di Bundaran Bank Indonesia, Mataram dan Selong, Lombok Timur—ditangkap sebelum protesnya dibuka. Rabu (16/11), demo penolakan forum G-20 oleh AMP KK Bali di Denpasar dan gerakan mahasiswa Papua di Jayapura—juga berujung penangkapan dan pembubaran paksa. Memasuki Kamis (17/11), pembatasan-pembatasan itu masih berlangsung: lapak baca (PEMBEBASAN Mataram) dan lapak koran (FMR Mataram) mendapati pantauan-ketat hingga berbuntut pelarangan oleh birokrasi UIN Mataram.
Dalam melancarkan agenda G-20, Indonesia memberitahukan bagaimana kesiapannya: Rp 674 miliar APBN telah dihabiskan, lebih-lebih untuk memperluas persenjataan dan mengerahkan aparat secara meraksasa untuk memukul-mundur massa. Begitulah negara menampak melalui satuan-satuan khusus bersenjata dan memaksakan kepentingan kelas penguasa. Menghadapi situasi inilah kita bukan sekadar dipertontotonkan kebangkrutan negara-bangsa, melainkan pula disingkapkan kelemahan gerakan kita. Gampangnya pembubaran dan penangkapan terhadap elemen pergerakan menjelaskan bahwa kita belumlah terlalu berdaya untuk menempuh pertempuran terbuka apalagi perjuangan bersenjata. Kita tidak boleh naïf untuk mengakui: kelas borjuis lebih siap, sadar-kelas dan terorganisasi melalui partai-partainya. Mereka juga menguasai tentara, polisi, pengadilan, penjara, media, lembaga-lembaga kebudayaan dan seluruh sistem pendidikan kita. Menghadapi perimbangan kekuatan inilah fokus kita seharusnya bukan kampanye dan bergerak dari satu isu-ke-isu (gerakanisme), melainkan pembangunan organisasi kita. Ledakan-ledakan peristiwa selama krisis kapitalisme telah mengguncang dan menyeret massa keluar dari rutinitasnya. Sepanjang 2019-2022, kita menyaksikannya rentetan aksi: Reformasi Dikorupsi, Mosi Tidak Percaya, hingga Tolak Otsus, DOB, dan Berikan HMNS bagi Bangsa West Papua. Pada gerakanigerakan inilah kita diperlihatkan kekuatan massa yang sangat besar, tetapi belumlah cukup sadar dan terorganisir. Meski proses radikalisasi meluas namun massa memasuki arena perjuangan kelas tanpa kepemimpinan yang tepat. Di antara mereka berilusi kalau perjuangan kelas bisa digeluti secara otomatis dan tidak melibatkan organ politis. Kepongahan ini begitu berbahaya dan menunjukkan keamatiran borjuis-kecil.
Mereka pikir bisa menggulingkan kapitalisme dan menegakkan sosialisme tanpa kepemimpinan revolusioner. Begitulah kecenderungan radikal bebas, hiper-aktivisme dan gerakanisme diadopsi dalam gerakan borjuis-kecil. Mereka boleh saja mempelajari Marxisme tetapi mungkin sebatas memuaskan dahaga intelektuil, bukan secara konsisten berusaha menyatukan teori-praktek. Jika mereka membaca Marx maupun Lenin, namun dalam praktknya nampak yang menjadi inspirasinya adalah Bakunin atau Kropotkin—begitulah simbol-simbol anarkis menjadi atribut wajib dari aksi-aksi borjuis-kecil yang mengaku ‘Marxis-Leninis’. Dengan mempelajari sosialisme mereka mampu memblejeti kapitalisme dan mengelaboroasi perjuangan kelas. Tetapi gilirannya pertanyaan mendasar mengenai kepemimpinan dan kekuasaan diajukan; tendensi borjuis-kecilnya membuat mereka bimbang untuk membangun kepemimpinan revolusioner. Mereka berbicara tentang perjuangan kelas tapi menyangkal kalau tujuan dari perjuangan kelas adalah kediktatoran proletariat dan kedikatatoran proletariat hanya mampu dimenangkan dengan kepemimpinan revolusioner. Banyak di antara mereka yang berapologi: ‘selama menjadi mahasiswa, maka kita belumlah membutuhkan pembangunan organisasi politik tertinggi bagi proletariat’. Mereka pikir pembangunan kepemimpinan revolusioner dapat diimprovisasi ketika situasi revolusioner tiba dan pembangunannya bisa dilangsungkan secepat kilat. Mereka tak mau mengerti bahwa membangun kepemimpinan revolusioner berarti mendidik kader dan membutuhkan penempaan yang panjang. Sangat rapuh bila pada saat revolusi berkecamuk barulah membangun kepemimpinan revolusioner bagi kelas buruh. Trotsky menulis: ‘dalam situasi dunia sekarang ini, waktu adalah bahan mentah yang paling berharga’.
Mengarungi zaman kita seabrek elemen sosial mungkin menarik kesimpulan pesimistik, tetapi kaum Marxis revolusioner justru menyimpulkan secara optimistik: ‘semua orang menyaksikan pemerintahan mengalami krisis, mood rakyat semakin kritis dan kaum muda lebih terbuka akan ide-ide revolusioner’. Kami memahami kalau salah satu hukum dasar materialisme dialektika adalah perubahan kuantitas menjadi kualitas. Melalui pendekatan inilah perubahan-perubahan kecil tidak dapat diabaikan dan persiapan revolusioner mengumpulkan satu, dua orang untuk membangun kepemimpinan revolusioner harus berlanjut. Meski tak signifikan tetapi gerak material ini sewaktu-waktu dapat mencapai lompatan kualitatif. Begitupun dalam pembangunan kepemimpinan revolusioner—waktu menjadi elemen yang sangat berharga untuk melatih kader dan menyiapkan organisasi menjadi layak. Sementara sosialisme borjuis-kecil mengabaikan signifikansi kepemimpinan revolusioner. Mereka begitu instan soal kepemimpinan hingga tidak memahami kalau kepemimpinan revolusioner perlu dipersiapkan dari ‘benturan-benturan antara kelas atau gesekan-gesekan antar berbagai lapisan dalam kelas tertentu’. Mereka telah lama dikritik oleh Trotsky: ‘tidak ada yang lebih memuakkan dan berbahaya dalam aktivitas revolusioner daripada dilettantisme (keamatiran) borjuis-kecil yang konservatif, egois, cinta-diri-sendiri, dan tidak mampu berkorban demi gagasan yang besar’. Sementara Marxis revolusioner mempunyai sikap yang jelas—bukan bergerak untuk isu, memuaskan emosi dan dahaga intelektuil, tetapi membangun kepemimpinan revolusioner. Jurnal Dialektika III menegaskan sikap tersebut:
“Selama periode penuh gejolak seperti ini, kaum Marxis harus menunjukkan level energi, tekad, dan fleksibelitas taktik yang tertinggi, dan dengan berani menjangkau lapisan-lapisan yang tengah bergerak ke arah revolusioner…. Proses pembelajaran yang hebat tengah dimulai. Ini mungkin tampak berjalan lambat. Tetapi sejarah bergerak menurut hukumnya sendiri dan dengan kecepatannya sendiri, yang ditentukan oleh banyak faktor, dan tidak selalu mudah untuk ditentukan sebelumnya…. Ini bukan fenomena yang terisolasi. Ini adalah gejala kunci yang mengungkapkan sesuatu yang sangat penting sedang berubah dalam masyarakat dan kaum Marxis harus menemukan cara untuk memanfaatkannya…. Sebuah organisasi revolusioner yang bercita-cita memainkan peran utama perlu mencapai ukuran tertentu agar bisa diperhatikan oleh kelas buruh. Hal-hal seperti itu tidak dapat dimprovisasi atau dibangun dengan mudah di saat gerakan besar berkecamuk…. Dalam analisis terkahir, semuanya tergantung pada pertumbuhan kita. Dan ini akan memakan waktu…. Kita harus melanjutkan kerja kita dengan urgensi. Karena jika kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang, maka peluang-peluang penting akan hilang. Kita harus siap!”
Bergabunglah bersama kami dalam membangun kepemimpinan revolusioner:
Percikan Api 