“Tak ada satu pun habluran es di reruntuhan salju yang merasa bertanggung jawab.” (Stanislaw Lec)
Pernyataan itu dikutip untuk melukis suasana getir, pedih, dan kelam sekarang. Saat rekayasa, muslihat, dan kebuasan dipentaskan untuk memaksakan kekuasaan, serta terus-menerus menggencarkan pembangunan dalam bingkai peperangan terhadap musuh-musuh kekuasaan. Hingga pembantaian, pengangguran, kelaparan, penyakitan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan. Kala inilah bumi Papua disulap menjadi medan angkara, lautan darah, dan pusara para pejuang pembebasan. Mereka ditindas, dihisap, dan dimatikan. Telah banyak pejuang-pejuang tumbang-berguguran.
Baru-baru ini Filep Karma menanggalkan nyawa. Dipinggir pantai badannya tergeletak melayu. Setelah beberapa hari menghilang kini raganya ditemukan tanpa nyawa. Media borjuis berbondong mengabarkan kalau dia mati tenggelam. Keluarga pun diseret memberi pernyataan. Kelas penguasa rupanya berharap bisa menenangkan keadaan. Tetapi massa kebacut menyangsikan. Begitulah tampilan massa di Asrama Kamasan Surabaya. Pada Rabu (2/11/22) malam, lilin dibakar dan do’a dikirimkan untuk Filep Karma. Dalam suasana berkabung memancang rintihan pertanyaan. Dengan siapa ia ke lautan? Mengapa sebelumnya tiada berpamitan? Bukankah aneh kiranya setelah hilang dari rumah lalu meledak kabar kematian? Tenggelamnya pun ikut diragukan, apalagi ketika mayatnya beraut memar dan terlempar sekitar 5 meter dari perairan. Kecilnya ombak di sekitar tak kuat menyeret keluar sejauh demikian.
Semua tahu kalau Kamerad Filep sudah lama coba dibunuh. Dalam Peristiwa Biak Berdarah dirinya gagal gagal tewas terkena peluru. Bertahun-tahun setelahnya ia dijadikan tahanan politik. Cekik kolonial melemahkan para pejuang dengan aneka taktik. Mengincar kakayaan suatu negeri; sejak kepemimpinan Soekarno fenomena demikian telah menjadi santapan sehari-hari. Sistem ekonomi-politik yang berhamba pada kedigdayaan pasar itu masih berlangsung sampai kini. Membangun dan membuka kran investasi sana-sini selalu menjadi alibi dalam membuat rakyat menyeringai. Begitulah eksploitasi dan penindasan menjulur begitu rupa. Sasarannya bukan pemodal dan pemerintah, tapi buruh, petani-nelayan, masyarakat adat, perempuan, kelompok minoritas, pelajar dan mahasiswa, serta seluruh kaum miskin kota dan desa.
Mereka dilemahkan posisinya dengan beragam kebijakan pro-pasar. Bila perlawanan berani diterbitkan, maka semuanya akan dibasmi melalui polisi, tentara, dan ormas-ormas reaksioner yang liar. Mandat pasukan-pasukan itu semuanya serupa: lindungi pemodal dan pemerintah dengan cara apapun. Di Papua, pangamanan TNI-Polri berlangsung dipraktikan dengan penuh kemungkaran, hingga pelanggaran HAM menjadi santapan rutin. Tiap hari tidak ada ketentraman dan kebahagiaan, melainkan kepanikan dan kekacauan. Soalnya kedamaian dan kesejahteraan tak pernah diperuntukan bagi rakyat, karena dimonopoli kekuasaan. Begitulah kebrutalan dijalankan, perampokan dan penipuan dolindungi aturan. Kejahatan politik pun tidak saja dapat dilalukan di tempat-tempat terbuka, tapi juga gereja dan rumah sakit segala.
Sepanjang 2020-2021, kita telah menyaksikan bagaimana sudah banyak pendeta yang ditembak tentara dan ibu hamil yang mendapatkan malapraktik dari dokter-tentara. Di sisi lain kita pula dipertontonkan dengan penyisiran gabungan polisi dan tentara menerabas pemukiman warga. Dari 2018-2022, lebih dari 68 ribu penduduk asli Papua telah mengungsi ke hutan dan gunung-gunung. Keterbatasan selama mengungsi, pada 2021 saja–telah membuat 300 orang di antara mereka mendera kelaparan, sakit-sakitan, hingga berbuntut kematian. Dalam situasi konflik yang berlangsung sejak 1961 sampai hari-hari ini 10 juta lebih manusia Papua tercatat telah menjadi korbannya–matinya mereka jarang yang berlangsung biasa, karena selalu berhubung dengan kejahatan kolonialisme.
Pembangunan dan investasi yang digalakan sejak zaman Orba telah mengukuhkan bumi Cendrawasih sebagai daerah konflik, eksploitasi dan koloni. Di Tambang Grasberg saja, PT Freeport Indonesia berhasil merampok 1,7 miliar ton cadangan mineral dan tiap tahun rutin mendapatkan hasil penjualan emas juga tembaga melebihi US$ 3 miliar. Dalam proses memupuk laba inilah TNI-Polri dipasang untuk memberikan pengamanan ugal-ugalan: tusuk, tembak, dan jangan segan-segan bunuh siapa saja yang mengusik operasi pertambangan. Melalui sistem ekonomi-politik itulah perampokan, penahanan, dan pembunuhan berdiri sebagai monumen kekuaasaan
Aparat hukum tidak bisa diharapkan untuk menyeret dan mengadili penjahat-penjahat kemanusiaan. Daripada menegakkan keadilan bagi bangsa tertindas dan tanah jajahan; mereka justru menjerat para pejuang pemebebasan yang tidak bersalah hanya karena alasan mengusik kekuasaan. Penegak hukum pastinya tahu nama-nama penjahat HAM, tapi mereka tidak punya nyali menyeretnya ke kursi pengadilan. Soalnya musuh-musuh kemanusiaan itu merupakan spesies yang bersemayam di bilik kekuasaan. Mereka meneror, mengintimidasi, merepresi, dan mengkriminalisasi mahasiswa Papua dan elemen Solidaritas secara menahun. Tidak bisa mereka berhenti mengotori pasal dan ayat untuk melindungi kepentingan-kepentingan licik pejabat dan pebisnis. Sikap yang seperti itu bukan sekadar bajingan, tapi terutama membenamkan kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan.
Bersama tentara; polisi berlaga tengik, congkak dan memaksa. Di West Papua, kebiadaban aparat menyalak atas nama negara borjuis–nasionalisme, bahkan patriotisme. Inilah mengapa tuntutan HMNS selalu mereka cela dan todong senjata. Maka gerakan rakyat yang mencoba memperjuangkannnya gampang sekali dituduh separatis, pengkhianat bangsa, hingga simpatisan organisasi terlarang segala. Mereka sama sekali tidak mengerti kalau dukungan terhadap HMNS bukan berarti mendukung pemisahan diri tetapi persatuan sukarela. Mereka begitu bebal soal tuduhan berkhianat; padahal tak ada ‘bangsa yang dikhianati’, karena memang Bangsa West Papua merupakan ‘bangsa yang berbeda’ dari Bangsa Indonesia. Mereka juga sangat hipokrit dalam menghadapi organisasi pembebasan nasional Papua Barat; gerakan yang melawan penindasan nasional mereka cap sebagai tindakan kriminal dan makar.
Hukum bersama aparat penegaknya dipakai melancarkan stigma dan pemidanaan terhadap musuh-musuh kekuasaan. Membawa mandat inilah aparat berlaga bukan untuk menghormati hak asasi, tapi merampasnya dengan memelintir aturan. Sekarang kebrutalan dan kepandiran aparat terus berlangsung. Militer kian kemari tambah dikirim dan upaya-upaya referendum dihadang kekerasan. Selama kelas borjuis di Indonesia berkuasa maka tidak ada jaminan kesetaraan dan kebebasan dalam pergaulan hidup bersama. Diskriminasi, eksploitasi dan penindasan membanduli Bangsa West Papua.
Kini kejahatan kekuasaan sudah menjulur ke mana-mana dan beronggok-onggokan. Maka kematian dari Filep Karma tiada terpikirkan tanpa menyimak skenario penjajahan berpuluh-puluh tahun. Dalam keadaan inilah tuntutan hak demokratik menggema semakin kencang. Tetapi kelas borjuasi tidak mungkin mendengarkan. Negara borjuis adalah pelayan kepentingan minoritas. Hanya pemerintahan buruhlah yang akan melayani kepentingan mayoritas. Diletakannya kekuasaan di tangan proletar menjadi tahap awal membangun masyarakat tanpa kelas. Inilah yang harus kita perjuangkan, termasuk demi menjamin HMNS bagi bangsa tertindas. Begitulah perjuangan hak bangsa menentukan nasibnya sendiri mestilah menempuh jalan revolusi proletariat-sosialis guna menghancurkan hak-hak privelese kelas borjuis. Lenin menulis:
“Kemenangan sosialisme harus mencapai demokrasi yang sepenuhnya [demokrasi proletariat] dan, sebagai akibatnya, tidak hanya membawa kesetaraan sepenuh-penuhnya di antara bangsa-bangsa, tetapi juga memberikan hak kepada bangsa-bangsa yang tertindas untuk menentukan nasibnya sendiri…. Dalam prakteknya, proletariat akan mampu mempertahankan kemandiriannya hanya jika dia menyubordinasikan perjuangan untuk semua tuntutan demokratik, termasuk juga tuntutan untuk sebuah republik, kepada perjuangan revolusionernya untuk menggulingkan borjuasi.”
Bergabunglah bersama kami dalam membangun Bolshevisme untuk menggulingkan Kapitalisme dan menegakkan Sosialisme:
Percikan Api 