“Akan tercatat dalam sejarah bahwa kapitalisme, sebelum akhirnya tenggelam, telah melakukan upaya luar biasa untuk mempertahankan diri selama periode sejarah yang panjang. Kaum borjuasi tidak ingin mati. Mereka telah mengubah semua energi yang diwarisi dari masa lalu menjadi gejolak reaksi yang dahsyat. Justru inilah periode di mana kita hidup sekarang…. Beratnya kekalahan terletak pada kenyataan bahwa kaum proletar dan pemuda dihancurkan oleh orang-orang yang sampai saat ini berdiri di garis depan mereka. Perubahan drastis seperti itu tidak hanya akan menghasilkan kekacauan fisik tetapi juga kebingungan politik di jajaran proletariat. Kebingungan ini, yang lebih berbahaya bagi revolusi daripada kekalahan itu sendiri, hanya dapat diatasi dengan garis revolusioner yang jelas, tepat, dan tegas untuk masa depan.”
– Leon Trotsky
Pertempuran besar kedua kelas ini akan selamanya menjadi penentu nasib masyarakat modern: borjuasi imperialis dan proletariat internasional. Pada abad ke-20, sumber daya terakhir borjuasi–dalam mengatasi ketakutannya akan revolusi proletariat–adalah fasisme, yang menggantikan kriteria sosial dan historis dengan standar biologi dan zoologi yang paling ganas, untuk menyelamatkan kapitalisme dari bahaya besar yang mengancam pertahanan kepemilikan pribadi. Di sini, perjuangan untuk transformasi fundamental yang setengah-jalan membawa pada bencana yang menunggu. Revolusioner Perancis pernah berkata: ‘mereka yang melakukan revolusi dengan setengah-hati hanya akan menggali liang-kubur sendiri.’
Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memiliki pengikut lebih dari sejuta manusia, tapi tidak dipimpin untuk benar-benar merebut kekuasaan, meluncur menuju jurang kehancuran. Modal keuangan dengan organ-organ politik dan militer pendukungnya melancarkan balas-dendam. Dibuka dengan Kudeta Merangkak dan Pembantaian Massal 1965, perburuan terhadap ‘golongan kiri’ terus berlanjut hingga puluhan tahun lamanya. Kesesatan kepemimpinan PKI (Stalinis) telah melempar jutaan massa ke sungai darah. Dalam krisis rezim Soekarno yang menuntut untuk segera digulingkan secara revolusioner, para pemimpin Stalinis menolak meluncurkan perjuangan tanpa ampun untuk revolusi dan kediktatoran proletariat. Negara borjuasi nasional tidak dapat terus berada dalam ketidakstabilan berlarut-larut. Suatu pemulihan harus dilakukan dan tugas ini diletakkan borjuasi imperialis kepada kaum fasis, yang bangkit merangkak di antara pemerintahan yang babak-belur dan lapisan besar borjuis-kecil yang hancur.
Di lautan sosial yang dipenuhi oleh kekecewaan terhadap pemerintahan yang buruk dan kepemimpinan Stalinis yang pengecut, badan orang-orang bersenjata borjuasi naik ke puncak masyarakat dengan membawa aspirasi-aspirasi pemulihan dari kaum tani dan intelektual borjuis-kecil yang semakin melarat. Dari lapisan-lapisan ini fasisme menemukan basis. Mengandalkan republik demokratik untuk melucuti senjata geng-geng fasis adalah tidak mungkin dan sama sekali tidak terpikirkan. Fasisme bukan musuh dari parlementerisme–keduanya sama-sama merupakan motode di gudang persenjataan kapitalis. Melawan geng-geng fasis dengan mengandalkan pemerintahan demokratik adalah ilusi kriminal. Kaum terhisap dan tertindas harus membela-diri dengan mempersenjatai diri mereka sendiri.
Kelas borjuis, yang hanyalah minoritas kecil dalam masyarakat, akan mundur sebelum pecahnya perang saudara, bila massa buruh dan tani mempersenjatai dirinya. Di sisi mereka, kelompok fasis juga akan kehilangan kepercayaan-diri dan keberaniannya, jika massa mulai bergerak dengan menenteng senjata. Syarat pertama untuk semua ini adalah pembentukan Komite Aksi, yang berbasiskan massa yang sedang berjuang dan menyatukan massa yang sedang bangkit untuk melawan fasisme. Dengan membentuk Komite Aksi sebagai badan pemerintahan mandiri, kaum buruh dan muda dapat mengorganisir milisi-milisi anti-fasisnya sendiri ke dalam front-front persatuan organisasi-organisasi proletar dan semi-proletar untuk perjuangan yang mendesak. Kepemimpinan yang ada harus menyadari ini sebagai tugas langsung dalam melawan fasisme. Tetapi kaum Stalinis yang picik telah dibuat gila oleh peristiwa. Menghadapi provokasi fasis, mereka segera mendirikan Dewan Revolusi yang bertugas untuk mempertahankan kekuasaan Soekarno. Namun rezim borjuis-nasional, yang dipekikan Aidit sebagai manifestasi kediktatoran demokratik buruh dan tani, dan dipercayakan untuk menuntaskan revolusi demokratik, sudah tidak berdaya. Pemerintahan Front Demokrasi yang dibangun kaum Stalinis, untuk membiasakan massa buruh dan tani dengan dominasi kaum borjuis, tidak dapat memulihkan diri dari krisis internalnya. Menghadapi kudeta imperialisme, pemerintah yang disanjung PKI (Stalinis) tenggelam dalam lautan darah buruh dan tani yang dibantai. Dalam “Revolusi Indonesia 1998 Telah Dimulai”, Alan Woods dan Ted Grant menerangkannya:
“Pada 1965, ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan di atas tumpukan lebih dari satu juta mayat kaum Komunis, Imperialisme Barat mengabaikannya, tetapi secara diam-diam memberi selamat terhadap pembantaian itu dan secara aktif berpartisipasi di dalamnya. CIA memberikan nama dan alamat semua kaum Komunis dan simpatisannya kepada militer Indonesia, yang kemudian dibunuh. Lebih dari tiga puluh tahun Wall Street dan City of London telah membiayai pembunuhan massal ini tanpa sedikitpun rasa cemas menyusupi nurani mereka. Pemerintahan-pemerintahan Barat–termasuk, pemerintahan Partai Buruh yang sekarang berkuasa di London–terus menjual senjata dan perlengkapan polisi kepada Jakarta. Meskipun bantuan militer Amerika Serikat telah dihentikan sejak 1992, Pentagon tetap mengadakan latihan bersama dengan pasukan elit militer Indonesia di bawah program JCET (Joint Combined Exchange and Training). Sejak 1993 Angkatan Bersenjata AS telah mengadakan 41 latihan bersama dengan ABRI, dengan biaya 3,4 juta dolar. Ini tidak jadi soal selama uang terus mengalir masuk. Seperti peribahasa Jerman: ‘ang tidak berbau.’ Soeharto adalah penjaga stabilitas. Dan stabilitas adalah syarat pertama untuk menghasilkan banyak uang. Pembunuhan terhadap lebih dari sejuta orang hanyalah sebuah detail kecil, yang dapat dibenarkan demi tujuan ekonomi. Ini memulihkan ‘ketertiban’, yakni ketertiban tempat pemakaman. Semua kelihatan baik-baik saja bagi kapitalis di London dan New York. Hingga sekarang.”
Tindakan politik naif Stalinis, yang mengalir dari teori jahat revolusi dua-tahap Menshevik, pada gilirannya tidak saja menghancurkan seluruh kepemimpinan partai dan organisasi massanya, tapi juga membebankan mimpi buruk bagi angkatan baru. Di bawah Bonapartisme Orde Baru (Orba), jaring besi massa mengambang ditebar ke lautan sosial yang ada. Perangkap depolitisasi, deideologi, dan demobilisasi meluncur sebagai tembok besar yang membelenggu kehidupan politik orang-orang muda dan pekerja. Kampus dimiliterisasi begitu rupa. Terutama melalui doktrin pembangunan yang diselundupkan ke dalam kurikulum pendidikan dan program Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Semua ini dilakukan bukan sekadar mempertahankan kekuasaan dengan teror dan ketakutan, tapi juga membesar-besarkan peran angkatan bersenjata borjuis dan menyingkirkan pengaruh komunisme di hati dan jiwa generasi muda pekerja. Surat kabar dari berbagai aliran dan kecenderungan, dalam semua artikel dan bagiannya, dalam puisi dan prosa, dalam kata-kata dan kartun, mencela, mengutuk, dan mencap sosialisme secara keseluruhannya.
Bonapartisme Soeharto menyedot miliaran rupiah dari kelas pekerja yang tereksploitasi, orang miskin dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat menengah ke bawah, untuk mengembangkan dan mempersenjatai polisi dan tentaranya–singkatnya, menguatkan negara bonapartisnya, bukan hanya untuk mengembangkan perang saudara tetapi juga untuk melayani perang imperialisme di zaman yang sedang berubah. Dalam negara borjuis militer Orba, institusi pendidikan dan kebudayaan dianyam jadi sangkar ideologis yang secara brutal mencekoki dengan norma-norma borjuasi ini. Pancasila berkibar sebagai moralitas yang semakin kasar dalam mengekang kaum terhisap dan tertindas. Kelas pekerja dipaksa merangkak di bawah todongan pistol dan bayonet. Pabrik-pabrik dan gudang, pelabuhan, stasiun kereta, sampai terminal berada dalam rumah kaca militer. Pemeriksaan sangat ketat. Tidak ada satupun pekerja yang lolos dari penggeledahan rutin. Setiap hari, dalam pagi buta dan gulita dini hari; dalam siang yang terik dan senja yang sendu, dari depan dapur lompong rumah kontrakan ke bilik-bilik kerja-upahan yang sangat kotor–ABRI menginterogasi dengan sorot mata yang cabul dan jahat.
Dalam mengatur, mendisiplinkan, dan melemahkan massa, negara borjuis Bonapartisme Orba menumpuk cara-cara keji. Tidak ada yang boleh menuntut kenaikan upah. Kelas pekerja harus dirintangi dari medan aksi dan organisasi. Serikat buruh sukar berdiri. Setiap upaya berserikat gampang dicap menganut ideologi terlarang dan anti-Pancasila. Kesesatan-kesesatan PKI (Stalinis) yang membawa pada kekalahan gerakan massa telah membuka pintu kontra-revolusi untuk berkuasa. Kelas penguasa yang terlaknat dan korup, terus-menerus menyepadankan Sosialisme Ilmiah, Marxisme-Bolshevisme, Komunisme Revolusioner dengan karikatur terburuknya: Marxisme-Leninisme (Stalinisme). Pemikiran politik dan filsafat sosialisme dengan tendensi apapun dinyatakan terlarang untuk dipelajari. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, seluruh generasi ditempatkan di bawah kekuasaan pedang, pembodohan dan pemalsuan sejarah. Dalam pemerintahan Orba, jalan ke Marxisme bukan saja dipagari sensor yang ketat dan dikerumuni sisa-sisa kotoran Stalinisme tapi juga diselimuti kengerian dan trauma yang mendalam atas pembantaian paling berdarah dalam sejarah abad ke-20.
Kepemimpinan PKI dan organisasi-organisasi massa telah dihancurkan secara fisik dan benteng ideologinya semakin kacau-balau. Seluruh tradisi pembangunan gerakan buruh hilang bersamanya. Mewarisi kekecewaan dan kekalahan perjuangan massa terdahulu, angkatan baru meraba-raba dengan susah-payah untuk sampai ke periode kebangkitan kembali. Butuh waktu lama untuk menemukan jalan ke arah Marxisme. Dalam sektor mahasiswa, reaksi meluncurkan kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus). Dewan Mahasiswa (Dema) dibekukan dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dipasang sebagai penggantinya. Kampus dikepung dengan kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan yang aman terkendali. Apati umum menyelimuti hari-hari mahasiswa. Namun, memasuki 1980-an, cengkeraman kekuasaan mulai mengalami keretakan, mengantisipasi badai krisis yang akan datang. Jaring moralitas resmi dan pedang besi yang mengekang massa sudah tiada tertanggungkan. Di bawah permukaan reaksi, benih-benih radikalisme berkecambah. Di kedalaman sosial, kekuatan destruktif tumbuh diam-diam untuk kemudian muncul ke permukaan bersama sebuah ledakan baru. Alam membeci kekosongan–ketika gerakan buruh mengalami kemunduran, maka gerakan lain akan muncul menggantikan. Dalam kesunyian lorong-lorong kampus yang gelap dan dingin, nampak gerakan sembunyi-sembunyi sedang mencari jalan. Sekelompok orang muda mengangkat kepala, bergerak melawan hegemoni Orba dengan strategi ‘Mobilisasi Persatuan’. Akhir tahun delapan puluhan, terbentuk sebuah jaringan bawah tanah: Front Pemuda Nasional (FPN). Organisasi ini merupakan bentuk kristalisasi gerakan borjuis-kecil yang mengambil garis radikal. Front tersebut dibentuk oleh para aktivis yang baru pulang studi pergerakan di Filipina. Di Filipina perlawanan terhadap Rezim Bonapartis Ferdinand Marcos diresapi untuk dipraktekan di Indonesia. Dari sanalah dipelajari langsungnya bagaimana teknik pengorganisasian dan mobilisasi massa untuk menggulingkan kelas penguasa.
Penggulingan rezim Marcos pada 25 Februari 1986 memberi inspirasi bagi kaum buruh dan muda di seluruh dunia. Namun tanpa metode analisa yang memadai, pengalaman singkat di Filipina membawa pemuda Indonesia pada sebuah kesimpulan yang terburu-buru: bahwa mahasiswa tidak dapat melawan kediktatoran Soeharto tanpa bantuan elemen sosial lainnya. Rezim korup dan bengis terjungkal oleh apa yang dinamai: “People Power Revolution” (Revolusi EDSA). Dalam revolusi ini satu-satunya faktor penentu yang mereka lihat adalah massa yang berjuang: mahasiswa, pekerja, pemuda, ibu rumah tangga, penghuni pemukiman kumuh, pengangguran, akademisi, biarawati dan pastor. Kebangkitan revolusioner massa mempengaruhi prajurit biasa yang menyangga kekuasaan Marcos–para jenderal di bawah tekanan para perwira junior, para bintara di bawah tekanan pasukan, dan pasukan di bawah tekanan massa.
Di permukaannya: Revolusi EDSA tampil sebagai sesuatu yang paradoks, namun inilah yang memberi pemuda Indonesia inspirasi. Para mahasiswa kita melihat jenderal-jenderal kontra-revolusioner dengan ambisi tiranik mendapati diri mereka terlindungi di balik kerumunan besar korban yang mereka incar. Ironis: gerombolan jenderal pembantai tidak hanya dikerumuni tapi juga terkepung dalam adonan manusia pekerja dan muda. Gerombolan jenderal berhati iblis menjadi tawanan massa: mereka tidak memiliki peluang sama sekali untuk membubarkan massa–mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan kekuasaan kepada kandidat yang dipercaya oleh massa. Rezim diktator runtuh tapi mesin birokrasi borjuasi, yang mengakar pada kepemilikan pribadi, masih tetap berada pada tempatnya. Di sini kawan-kawan muda kita hanya menangkap lapisan luar revolusi. Ini mengapa mereka menasbihkan strategi mobilisasi persatuan–mobilisasi massa. Mereka tidak dapat menangkap kalau kekuatan utama revolusi itu adalah kelas pekerja. Meskipun dimulai dengan siaran Kardinal Sin, yang mewakili kepentingan kaum borjuis; tetapi kelas mana yang menjadi inti-utama dari terbentuknya barikade manusia di EDSA? Itu adalah laki-laki dan perempuan pekerja yang dengan gagah berani memblokir jalannya tank dan berbaur dengan prajurit-prajurit tingkat rendah. Sepanjang 1983-86, kaum buruh bahkan melancarkan 1.337 kali pemogokan, dengan mengerahkan 360.882 pemogok, dan menghilang 7.908.053 hari kerja–yang secara keseluruhannya membawa kerugian besar bagi kaum borjuasi.
Inti-utama dari Revolusi Filipina bukan sekadar massa, tetapi kelas pekerja. Angkatan muda proletar memainkan peran utama dalam penggulingan Marcos, namun peran itu dimainkan tanpa kemandirian politik yang hanya bisa diekspresikan dengan kehadiran kepemimpinan revolusioner. Kelas revolusioner kita tidak memiliki kepemimpinan yang sanggup memandunya dengan perspektif, program, dan kebijakan untuk perebutan kekuasaan secara revolusioner. Santo nasionalis Jose Rizal tidak cocok memimpin massa revolusioner, lagi pula dia lebih memilih pengasingan daripada revolusi dan meninggal sebagai sandera yang pasif dan novelis yang mandul. Partai Proletar Manila yang dipimpin revolusioner Andres Bonifacio terlalu cepat dihancurkan segera setelah dilahirkan dan pemimpinnya terpenggal di bawah persekongkolan borjuasi nasional dan borjuasi imperialis. Sementara yang tersisa hanyalah Partai Komunis Filipina, namun dipimpin oleh kaum Maois yang sangat sibuk bergerilya di hutan dan pegunungan. Saat revolusi meledak, tidak ada satupun kepemimpinan yang siap mendorong perjuangan massa revolusioner sampai ke garis akhir kemenangan. Inilah situasi yang dapat digambarkan dengan pernyataan Lenin: ‘kaum proletar tidak cukup terorganisir dan sadar-kelas. Kekuatan material berada di tangan kaum proletar, tetapi kaum borjuasi ternyata lebih siap dan sadar-kelas.’
Kaum muda kita tidak sampai pada kesimpulan itu. Setelah semua tendensi Marxisme dihancurkan di negerinya sendiri, sesampai mereka di Filipina tidak ada gerakan massa dengan kepemimpinan revolusioner yang siap memberi mereka pelajaran yang memadai. Partai Maois tidak bisa diharapkan. Bukan pembangunan Bolshevisme untuk mengisi kekosongan kepemimpinan revolusioner yang menjadi strategi pengorganisasiannya–tapi gerilyaisme. Marxisme revolusioner tentu saja membela perang gerilya. Tapi gerilya sebagai taktik atau metode, bukan strategi. Dan gerilya yang mengikuti kebutuhan situasi tertentu harus disubordinasi di bawah strategi membangun kepemimpinan revolusioner dan pengorganisasi buruh sebagai kelas yang berkuasa–kediktatoran proletariat. Dalam “Collected Works” terbitan 1972, Lenin menulis: ‘Partai Proletariat tidak pernah dapat menganggap perang gerilya sebagai satu-satunya, atau bahkan sebagai metode perjuangan utama. Metode ini harus tunduk pada metode lain: ia harus sebanding dengan metode utama peperangan, dan harus dimuliakan oleh pengaruh pencerahan dan pengorganisasian sosialisme.’
Maka sepulang dari Filipina, para pemuda kita membawa bingkisan pendekatan “live-in” (hidup dan berjuang bersama). Ini mengilhami mahasiswa pergi ke pemukiman kumuh dan komunitas luas rakyat untuk tinggal bersama kaum tani desa dan miskin kota. Metode itu pula yang diperkenalkan kepada banyak kelompok mahasiswa lainnya. Namun pendekatan kaum muda kita sudah terlampau usang bagi sejarah. Hidup dan berjuang bersama rakyat telah lebih dahulu dipraktikan di Rusia. Akar sejarahnya ada dalam gerakan Narodnik. Narodnisme, populisme Rusia, hadir sebagai perjuangan radikal borjuis-kecil yang paling berani, paling heroik, dan paling penuh pengorbanan di abad ke-19. Slogan utama mereka adalah ‘turun ke bawah’–untuk meraih simpati, mengobarkan kemarahan, dan mengorganisir kaum tani dan miskin, yang diyakini secara naif sebagai kekuatan utama dalam revolusi sosial. “Dalam Bolshevisme: Jalan menuju Revolusi–Jilid I”, Alan Woods menceritakannya dengan liris:
“Gerakan kaum muda kelas menengah dan atas ini naif dan penuh kebingungan, tetapi juga berani dan penuh pengorbanan, dan meninggalkan warisan tak ternilai untuk generasi masa depan. Sementara mengkritik karakter utopis program mereka, Lenin selalu menghargai keberanian revolusioner dari kaum Narodnik awal ini. Dia tahu bahwa gerakan Marxis di Rusia dibangun di atas tulang-tulang para martir ini, yang dengan bahagia melepas kekayaan dan kenyamanan duniawi mereka untuk menghadapi kematian, penjara, dan pengasingan demi sebuah dunia yang lebih baik. Kebingungan teori adalah sesuatu yang diharapkan dari sebuah gerakan yang baru saja lahir. Tidak adanya kelas buruh yang kuat, tidak adanya tradisi yang jelas atau contoh dari masa lalu yang bisa menerangi jalan mereka, sensor yang mencegah mereka untuk bisa mengakses tulisan-tulisan Marx, semua ini membuat kaum muda revolusioner Rusia tidak mampu memahami proses-proses yang sedang berlangsung dalam masyarakat.”
“Pada musim panas 1874, ratusan kaum muda dari kelas menengah dan atas turun ke desa-desa. Mereka ingin mengobarkan revolusi di antara kaum tani. Pavel Axelrod, salah seorang Bapak Marxisme Rusia, bercerita mengenai bagaimana kaum muda revolusioner ini secara radikal memutuskan hubungan dengan kelas mereka sendiri: ‘siapapun yang ingin melayani rakyat harus keluar dari universitas, mencampakkan privilese dan keluarga mereka, dan bahkan memalingkan punggung mereka dari ilmu sains dan seni. Mereka harus memutuskan semua hal yang menghubungkan mereka dengan kelas-kelas atas, membakar semua jembatan di belakang mereka. Dalam kata lain, mereka harus melupakan semua jalan untuk mundur atau menyerah. Para propagandis ini harus melakukan transformasi diri secara total supaya bisa satu hati satu rasa dengan rakyat lapisan bawah, tidak hanya secara ideologis tetapi juga dalam kebiasaan sehari-hari.'”
“Usaha naif untuk berpenampilan seperti petani sering kali punya sisi tragikomedi, seperti yang diceritakan oleh Debogori-Mokrievich: ‘para petani tidak mengizinkan kami bermalam di gubuk mereka. Mereka tidak menyukai baju kami yang lusuh dan kotor. Kami tidak mengira ini sama sekali ketika kamiberpakaian seperti pekerja…. Kaum Narodnik bersumpah berjuang demi ‘rakyat’ di setiap ucapan mereka. Namun mereka terisolasi dari massa tani yang mereka idolakan. Pada kenyataannya, seluruh gerakan mereka terkonsentrasikan di tangan kaum inteligensia. Trotsky menulis: ‘penyembahan kaum Populis terhadap kaum tani dan komune mereka adalah cermin kepura-puraan kaum pekerja intelektual yang ingin menjadi instrumen progres utama, kalau bukan satu-satunya. Seluruh sejarah kaum inteligensia Rusia berkembang di antara dua kutub: kebanggaan-diri dan penyangkalan-diri, yang adalah bayang-bayang pendek dan panjang dari kelemahan sosial mereka.’”
Kaum muda kita kurang-lebih telah melancarkan ‘live-in’ seperti Narodnaya: turun ke bawah mereka gencarkan secara heroik, namun berakhir dengan kekecewaan yang kurang-lebih tragikomedi pula. Gagal mengorganisir rakyat miskin desa-kota, mereka bertolak ke sesama mereka sendiri: mahasiswa. Suara buruh di pabrik-pabrik, gudang, pelabuhan dan stasiun kereta api masih sayup-sayup di telinga mereka. Perkembangan industri yang pesat dan kelas pekerja yang semakin membesar di bawah investasi imperialis belum nampak jelas di mata mereka. Ini semua karena kelemahan sosial dan kebingungan ideologis mereka. Pada akhirnya, benteng terakhir mereka adalah kembali ke kampus dan membangun semua gerakan yang dimulai dari sana. Pertemuan mereka kemudian melahirkan aneka jaringan aktivis mahasiswa. Jaringan ini bergerak di bawah tanah, semakin besar hingga dilembagakan menjadi FPN. Lama-lama wadah gerakan mereka mengambil bentuk komite aksi, namun bukan pemerintahan mandiri, tapi komite yang fungsinya seperti front–untuk perjuangan langsung di sekitar tuntutan-tuntutan yang konkret. Gerakan mereka membutuhkan panduan. Dalam badai reaksi dan keberadaan sosial yang tidak stabil, kebutuhan akan teori mengharuskan mereka bersusah-payah untuk mendapatkan dan mengembangkannya. Dan dari periode perjuangan kelas terdekat, kondisi dan aktivitas masyarakat sebelumnya, Stalinisme yang telah bangkrut diangkat kembali sebagai pemandu. Komite aksi atau front populer yang baru dibangun adalah taktik yang mengalir darinya. Taktik ini merupakan karikatur dari front persatuan Leninis: bukan untuk menyatukan organisasi-organisasi proletar dan semi-proletar, melawan reformisme dan sentrisme dalam gerakan buruh, dan memenangkan garda depannya ke arah Marxisme-Bolshevisme–tetapi menyatukan organisasi borjuis-kecil radikal dengan organisasi-organisasi populer, proletar dan semi-proletar untuk memenangkan mereka ke arah radikalisme-populisme yang kuasi-Stalinisme.
Aksi-aksi protes mahasiswa diluncurkan melalui komite-komite, front dan aliansi. Gerakan mereka mengangkat persoalan korupsi, pelanggaran HAM, pengrusakan lingkungan, upah murah dan PHK, perampasan tanah, dan segala kesewenang-wenangan yang ada. Perjuangan FPN adalah untuk demokrasi dan pembebasan nasional. Dengan garis politik massa dan berkarakter kerakyatan, mobilisasi dan pengorganisasian mereka melibatkan sebanyak mungkin elemen gerakan sosial. Dan kontak mahasiswa-mahasiswa dengan kelompok non-mahasiswa dalam perkembangannya berubah menjadi pendidikan politik, advokasi, dan mobilisasi massa yang lebih luas. Di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan kota-kota yang berdekatan telah terjalin banyak kontak. Cita-cita politik mereka adalah mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi radikal bagi rakyat. Pada November 1992, jejaring kaum radikal ini mengadakan pertemuan membentuk organisasi berskala nasional: Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Merosotnya hegemoni Orba dalam badai krisis kapitalisme yang semakin mendekat, membuka jalan untuk menemui massa luas yang berani menunjukkan kekecewaan dan keinginannya untuk berjuang. Dalam atmosfer sosial yang semakin memanas, agitasi dan propaganda SMID mendapat perhatian. Laki-laki dan perempuan yang teradikalisasi oleh peristiwa mulai bergerak dan membangun organisasi-organisasi massa lintas sektoral: Serikat Tani Nasional (STN), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)/Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker), dan Serikat Rakyat Indonesia (SRI).
Kaum radikal borjuis-kecil mulai mendapat pengaruh yang luas. Tanggal 2 Mei 1994 di kantor YLBHI Jakarta, mereka melaksanakan pertemuan untuk mengumumkan pembentukan organ politik tertinggi yang menaungi banyak organisasi massa. Di sini, sekitar 40 pemimpin organisasi mahasiswa dan lintas sektoral mendeklarasikan berdirinya Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Dalam ancaman reaksi, PRD pertama kali dipromosikan sebagai payung bagi organisasi massa. Para pemimpin radikal tidak secara langsung menyatakan organisasinya sebagai partai. Ini bukan soal kehati-hatian tapi kebimbangan borjuis-kecil yang bersemayam di benak kaum radikal. Mereka ragu untuk mendirikan partai–untuk memberi ekspresi yang sadar dan terorganisasi pada massa yang sedang teradikalisasi oleh peristiwa. Namun kondisi obyektif sejarah menuntut hadirnya kepemimpinan untuk menyalurkan gairah dan aspirasi yang terpendam di kedalaman masyarakat yang ada. Massa yang sedang bangkit mendorong kepemimpinan PRD untuk lebih berani. Di bawah tekanan massa, PRD melaksanakan Kongres Luar Biasa untuk merubah organisasi Persatuan Rakyat Demokratik menjadi Partai Rakyat Demokratik di mana Ketua Umum terpilihnya adalah Budiman Sudjatmiko.
Rezim Bonapartis Orba berada dalam krisis sosial yang mendalam, dengan kontradiksinya yang semakin memburuk dan massa yang terus-menerus bergejolak. Krisis Asia sebagai bagian dari krisis dunia kapitalisme membawa dampak yang menghancurkan rakyat pekerja Indonesia. Akhir abad ke-20, kekuatan imperialisme telah menempatkan mayoritas penduduk di negeri-negeri Dunia Ketiga menjadi paria. Tangga 18 Oktober 1990, majalah “Newsweek” melaporkan bahwa di negara berkembang setiap harinya 40 ribu anak di bawah umur 5 tahun meninggal dan 150 juta lainnya setiap harinya tidur kelaparan. Dan di seluruh dunia, 100 juta anak usia sekolah yang 60 persennya perempuan tidak pernah mengenyam SD. Di sisinya, miliaran orang makan, minum dan mandi melalui sumber-sumber air yang sudah tercemar di mana 450 juta di antaranya menderita kekurangan gizi yang sangat parah dan rentan terserang onggokan penyakit mematikan. Pada 1990-an, menurut data ‘moderat’ jumlah orang miskin sudah menembus angka 1 miliar di mana lebih daei 100 juta telah menjasi tunawisma. Peningkatan drastis terjadi di Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin dan Asia. Hampir 60-70 populasi Dunia Ketiga menerima penghasilan di bawah GNP rata-rata: 10 persen dari total pendapatan nasionalnya. Seiring-sejalan dengan peningkatan kemiskinan, jumlah jutawan global juga meningkat jadi 2 juta kepala di mana lapisan super kayanya hanya berjumlah 160 ekor saja. Seperlima umat manusia yang tinggal di negara-negara Utara mempunyai pendapatan rata-rata 15 kali lebih tinggi ketimbang 4/5 negara-negara Selatan.
Di Indonesia, pada 1996: populasi berjumlah 200 juta jiwa, 90 jutanya adalah penduduk miskin dan 200 kantong uang tercatat sebagai konglomerat yang menguasai 70 persen kekayaan nasional. Dalam 100 persen pendapatan nasional–hanya 1 persen yang menetes kepada mayoritas dan 99 persennya mengalir deras pada 200 spesies super kaya dengan cara monopoli, oligopoli, jual-beli lisensi, kolusi dan sejenisnya. Di atas penghisapan inilah lapangan pekerjaan, upah dan standar hidup merosot; inflasi dan pengangguran melonjak; pasar macet, PHK menjamur, dan perusahaan yang secara teknis bangkrut ditalangi dengan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Di kedalaman sosial, ada kekuatan eksplosif yang berusaha menemukan jalan untuk menghancurkan seluruh tatanan yang sedang sekarat. Dari sinilah PRD mendapatkan barisan tempur terbaiknya. Dalam perjuangan kelas yang intens, semua elemen proletar yang paling aktif dan rela berkorban terbangun secara politik untuk memberikan dukungannya kepada kepemimpinan PRD. Tidak peduli para pemimpin PRD bertendensi borjuis-kecil: populisme-kiri atau kuasi-Stalinisme–dalam bencana krisis besar, nasional dan internasional, ketika mesin birokrasi dan seluruh institusi demokrasi borjuasi lumpuh, kaum buruh berbondong-bondong mendekati dan memasuki satu-satunya partai yang tersedia.
Hantaman palu revolusi yang besar memecahkan konservatisme dalam kesadaran massa. Namun laki-laki dan perempuan yang baru saja bangun ke medan aksi-aksi politik belum cukup berpengalaman, dan oleh karenanya, membutuhkan kepemimpinan yang memadai untuk membantu mereka–untuk menjadi lebih sadar dan terorganisir. Namun kepemimpinan PRD tidak dibangun dengan berlandaskan teori yang paling maju: Marxisme-Bolshevisme. Dalam perjuangan kelas yang bertambah intens–dengan perpecahan dalam tubuh kekuasaan semakin tajam, setiap tindak-tanduk pemerintah menambah bensin dalam jerami yang sedang terbakar, dan Bonapartis Soeharto semakin mengerahkan militer untuk memadamkan perjuangan revolusioner massa yang sedang bangkit–PRD mengusung taktik front persatuan yang mengalir dari ‘Frontisme Populer’ (Stalinisme). Aksi-aksi massa yang meraksasa diintervensi kaum populis-kiri dan kuasi-Stalinis, bukan untuk membangun blok-blok persatuan di antara organisasi-organisasi proletar dan semi-proletar–bukan untuk membebaskan massa dari pengaruh reformisme dan liberalisme dalam perjuangan massa–bukan untuk pembangunan partai revolusioner dan pemerintahan mandiri rakyat pekerja. Dengan kebijakan front populer, kepemimpinan PRD justru memandu massa untuk membentuk Pemerintahan Front Demokrasi; di mana massa dipimpin bukan sekadar untuk bersatu dalam aksi-aksi bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan borjuasi nasional Megawati, tetapi lebih jauh untuk mendukung Megawati maju sebagai calon presiden yang baru. Dalam “Peristiwa 27 Juli 1996; Titik Balik Perlawanan Rakyat”, Peter Kasenda merekam semuanya:
“Berbagai aksi gabungan antara PDI dan PRD yang membuat kedua bendera partai tersebut menjadi mendapatkan perhatian dari rakyat, sebagaimana menurut Max Lane dilakukan di berbagai tempat: Aksi protes menentang penolakan Soeharto terhadap kepemimpinan Megawati mulai dipicu di Semarang pada 14 Juni. Kemudian diikuti aksi-aksi di Surabaya dan Yogyakarta pada 17 Juni; di Salatiga pada 18 Juni; di Jakarta pada 18 Juni yang diikuti sekitar 4.000 orang. Kemudian menjadi aksi terbesar 15.000 orang pada 20 Juni di Jakarta juga hingga terjadi bentrokan dengan tentara sekitar 70 orang terluka berat dan 50 orang ditangkap. Di Yogyakarta, 25 Juni terjadi demonstrasi yang terdiri dari 7.000 orang yang berhasil menerobos barikade tentara di luar kampus UGM untuk menuju ke DPRD-Yogyakarta. Di Jakarta pada 28 Juni, 3.000 orang berkumpul di DPR RI untuk mendukung Megawati dan di Jakarta pula 12 Juli, 5.000 orang berkumpul di gedung Proklamasi. Pada 18 Juni, PRD mengorganisasi 2.000 buruh dari PT Indo Shoes yang berbasis diluar Jakarta untuk mogok dan datang ke Jakarta berkumpul di luar gedung DPR RI, di mana 3.000 mahasiswa dan buruh lainnya ikut bergabung. Pada 19 Juli, antara 10.000 hingga 20.000 buruh dari 10 pabrik di daerah Surabaya mogok yang diorganisasi di bawah bendera PRD dan PPBI yang mendistribusikan ribuan selebaran kepada buruh dengan tuntutan-tuntutan: hentikan campur tangan tentara terhadap buruh; hentikan dwifungsi ABRI; mencalonkan Megawati sebagai presiden. Aksi tersebut membuat terjadinya bentrokan dengan tentara hingga beberapa terluka dan lebih dari 20 orang ditahan, termasuk pemimpin PPBI Dita Sari dan Coen Pontoh. Puncak dari peristiwa konfrontasi antara rezim Soeharto dengan Megawati yang didukung oleh eksponen gerakan kiri adalah pada 27 Juli 1996. Pada hari itu terjadi peristiwa yang disebut Kudatuli yaitu penyerbuan terhadap kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Para anggota PDI yang mendukung Megawati menolak untuk keluar dari gedung DPP PDI sebagaimana yang diintruksikan oleh Pemerintah Soeharto. Sehingga terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh tentara dan anggota PDI pro-Soerjadi yang sebelumnya mengepung kantor DPP PDI tersebut….”
Mendekati momen kebenaran, kepemimpinan PRD sungguh tidak siap untuk revolusi. Ledakan Tragedi Kudatuli bukan sekedar menunjukkan kelemahan borjuis-nasional tapi terutama kebingungan kaum radikal populis dan Stalinis. Dalam menghadapi gerombolan TNI-Polri dan Pemuda Pancasila yang menjadi geng-geng fasis pendukung PDI pimpinan Soerjadi, para pemimpin PRD sama sekali tidak mempunyai slogan dan kebijakan untuk membentuk milisi–untuk mempersentai massa dalam front-front pertahan-diri. Komite-komite aksi yang mereka pimpin hanyalah aliansi untuk aksi-aksi bersama, bukan organ pemerintahan mandiri rakyat pekerja. Tanpa organ pemerintah mandiri yang berbasiskam massa yang sedang berjuang dan tanpa partai dengan kepemimpinan revolusioner untuk memandunya, maka massa yang teradikalisasi tidak akan pernah sanggup dipersenjatai untuk menempuh perjuangan tanpa ampun dalam melawan fasisme. Sebagai akibatnya, dalam peristiwa Kudatuli, massa terseret sebagai korban utamanya. Dan meskipun kekerasan-fisik dibuka oleh geng-geng fasis pro-Soerjadi tapi kesalahan ditimpahkan sepenuhnya kepada PRD dan seluruh organisasi massanya. Kepengurusan partai menghadapi ujian luar biasa. Tuduhan sebagai aktor utama kerusuhan merupakan dalih kekuasaan untuk mengganyang mereka. Dalam waktu singkat, kader dan seluruh simpatisan partai diburu oleh negara borjuis Bonapartis. Perburuan dilakukan sejak Januari hingga Juni 1997. Walhasil, 30 orang dari pengurus maupun anggotanya tertangkap. Para pemimpin yang berhasil dibekuk meliputi Ketum PRD Budiman Sujadtmiko, Sekjen PRD Petrus H. Haryanto, Ketum SMID Jabodetabek Garda Sembiring, dan Ketum PPBI/SBSI Mochtar Pakpahan. Dalam pengadilan boneka Orba, mereka dipaksakan vonis beragam: 1,5 sampai 13 tahun masa tahanan. PRD distigma habis-habisan. Represi bahkan dilegalformalkan melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 201-221 Tahun 1997—intinya membubarkan dan menyatakan PRD dan Ormas-Ormas-nya sebagai ‘Organisasi Terlarang’ dengan alasan bahwa mereka tidak berasaskan Pancasila.
Dengan ditangkapnya para pimpinan PRD dan distempelnya partai sebagai organisasi terlarang, maka gerakan mereka kemudian mengambil bentuk klandestin. Mula-mula anggota-anggota partai yang tersisa membentuk kepemimpinan kolektif: Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD). Tugas mendesaknya adalah melakukan reorganisasi kepemimpinan yang sebelumnya dihancurkan Orba. Makanya langkah cekatan yang diambil ialah mendirikan media yang bernama Pembebasan. Melalui surat kabar ini dilancarkan propaganda, koordinasi dan pengembangan keorganisasian. Pada Agustus 1997, sisa-sisa pemimpin PRD melaksanakan pertemuan bawah tanah. Namun roda gigi revolusi bukanlah anak manja yang dapat ditundukan pada arahan konspirasi dan manuver partai. Tetapi kekutan sejati revolusi yang telah terbuka dari bawah, tidak dapat diredam oleh kelas penguasa dan membawa kembali PRD untuk memimpin perjuangan massa. Pada 21 Mei 1998, pengunduran diri Soeharto tidak menyelesaikan apapun. Adonan manusia yang terhisap dan tertindas terus bergerak untuk melampui batas-batas yang diizinkan. Didorong kekuatan massa, para pemimpin PRD mengemukakan tuntuntan: (1) Cabut paket 5 UU Politik tahun 1995; (2) Hapuskan Dwifungsi ABRI; (3) Adili dan tuntut pertanggungjawaban Soeharto; (4) Sita seluruh aset bisnis Soeharto serta kroni-kroninya; (5) Sita harta pejabat korup; (6) Pemilu multi-partai yang bebas dan demokratis; dan (7) Bebaskan seluruh tahanan politik. Tetapi pelaksaan program ini meniscayakan perebutan kekuasaan oleh rakyat pekerja yang dipandu oleh kepemimpinannya. Tanpa kekuasaan rakyat pekerja maka tidak ada satupun tuntutan yang bisa dijalankan secara konsisten dan memadai. Berkait pembangunan kekuasaan rakyat pekerja, poin ‘enam’ dalam tuntutan PRD tidak dapat diterima. Dalam “Melawan Imperialisme”, Ted Grant dan Aland Woods menjelaskannya:
“Kita menyetujui semua poin kecuali nomor 6—di mana, dalam hal ini, kita akan mengemukakan ide tentang sebuah Dewan Konstituante yang demokratis. Ide tentang Dewan Konstituante ini telah dimunculkan oleh PRD dalam bentuk yang agak membingungkan dengan nama ‘Dewan Rakyat Independen’. Persoalan utama dalam hal ini adalah, cara membingungkan di mana mereka mengemukakan slogan ini telah menyebabkan mereka membuat blunder dalam momen-momen kunci. Para pemimpin oposisi borjuis membentuk organisasi koalisi yang namanya persis dengan ‘Dewan Rakyat’ yang dimaksudkan oleh PRD, hingga menyebabkan para aktivis PRD tak memiliki alternatif yang jelas terhadap posisi ‘oposisi’ yang diusung oleh para tokoh borjuis yang oportunis itu. Kurangnya kejelasan teori di kalangan pemimpin PRD membuat mereka mengeluarkan seruan berikut ini kepada para pemimpin oposisi borjuis selama berlangsungnya demonstrasi-demonstrasi massa yang menyebabkan mundurnya Soeharto:”
“‘Kepada Megawati Soekarnoputri, pemimpin Partai Demokrasi Indonesia yang diturunklan secara paksa, Amien Rais ketua Muhammadiyah, Budiman Sudjatmiko ketua PRD yang dipenjarakan, Sri Bintang Pamungkas ketua PUDI yang dipenjarakan, dan lain-lainnya; sekaranglah waktunya bagi kalian untuk menegaskan kesiapan kalian menggantikan Soeharto. Hal ini harus dilakukan secepatnya karena Soeharto sudah tidak diinginkan lagi oleh rakyat untuk berkuasa lebih lama lagi dan iapun telah siap diturunkan.”
“Pada prakteknya, apa arti dari semua ini? Para pemimpin PRD memohon kepada tokoh-tokoh oposisi borjuis untuk mengambil-alih kekuasaan. Akan tetapi, kejadian demi kejadian menunjukkan bahwa baik Amien Rais maupun Megawati tidak segera mengambil-alih kekuasaan, malah lebih suka menyerahkan ke tangan Habibie…. Situasi ini serupa dan paralel dengan Revolusi Februari di Rusia. Massa turun ke jalan dan mengalahkan rezim Tsaris yang dibenci dan kaum borjuis demokratik loncat ke dalam kereta dan membentuk pemerintahan sementara. Dalam setiap revolusi ini adalah perkembangan yang wajar. Kaum borjuis berusaha merampok buah kemenangan dari perjuangan massa, mengambil dengan licik dan penuh tipu-daya apa yang oleh rezim lama tak bisa dipertahankan dengan cara kekerasan….”
Dengan diusungnya program pemilu multi-partai, slogan Dewan Rakyat Independen, dan seruan kepada borjuis-borjuis nasional dan demokrat borjuis-kecil untuk mengisi kekuasaan; ini menunjukkan dengan sejelas-jelasnya tendensi mereka: perjuangan radikal PRD dalam penggulingan Soeharto bertendensikan Teori Revolusi Dua-Tahap, yang dikembangkan Menshevik maupun partai-partai Komunis (Stalinis) dalam politik kolaborasi dengan kelas borjuis–bukan Teori Revolusi Permanen Marx dan Engels, yang dikembangkan Trotsky dan diakui Lenin, serta dibuktikan kebenarannya melalui politik independen kaum buruh dalam Revolusi Oktober. Berpedoman pada teori revolusi tahapan, kepemimpinan PRD memandang kalau tugas-tugas revolusi demokratik di Dunia Ketiga tidak dibebankan di pundak kelas revolusioner proletar tapi borjuis progresif. Teori ini menetapkan bahwa tugas-tugas revolusi demokratik harus dijalankan di bawah pemerintahan borjuis-nasional–bukan kediktatoran proletariat yang beraliansi dengan kaum tani dan dipandu oleh partai revolusioner.
Teori Revolusi Dua-Tahap mengimprovisasi tugas-tugas revolusi demokratik dengan tidak melanjutkannya ke arah revolusi sosialis–ini membuka cela untuk kembali berkuasanya kelas borjuis. Saat situasi revolusioner 1998, praktek PRD mengarah ke situ: menunda perjuangan untuk revolusi sosialis demi revolusi demokratik. Dalam konteks inilah kritik Ted Grant dan Aland Woods adalah tepat. Bahwa para pimpinan PRD tidak berpedoman pada teori revolusi yang benar. Dalam momen-momen historis yang menentukan, mereka gagal merumuskan perspektif, program, dan kebijakan yang tepat untuk perebutan kekuasaan. Pada akhirnya: para pemimpin PRD semakin jelas bergerak menuju posisi kuno dan nista–Menshevisme. Setelah radikalisasi dan gerak menaik, para pemimpin politik kaum muda yang gagal mencapai kesimpulan revolusioner kini bergerak menurun. Dalam penurunan ini beberapa mungkin meninggalkan medan perjuangan, beberapa lainnya bersusah-payah mencari alternatif yang baru tapi lebih banyak yang memilih jalan pintas yang semakin menyimpang dan menjijikan.
Dalam Pemilu 1999, PRD mengeluarkan semboyan: ‘Coblos PRD atau Boikot Pemilu bersama Mahasiswa dan Rakyat!’ Medan politik elektoral didekati PRD sebagai kebutuhan taktis, yang disubordinasi di bawah strategi mobilisasi persatuan. Ketika partai-partai borjuis membelanjakan dananya untuk bendera, baliho, poster dan stiker; mereka menghabiskan anggaran 86 juta untuk mencetak seabrek buku kecil yang berisi Program PRD. Menjelang pemungutan suara, kaum radikal kita melancarkan agitasi dan propaganda tentang programnya. Dalam pemilu itu PRD beroleh 78.000 pemilih. Di samping politik elektoral, mereka tetap mengonsolidasikan kekuatan rakyat. Februari 1999, merela membentuk Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI). Tanggal 9-12 Juli 1999 di Bogor, mereka pula mengadakan Konsolidasi Nasional FONDASI yang melibatkan 20 Komite Aksi Mahasiswa (KAM) dari seluruh Indonesia. Hasil pertemuan melahirkan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Berpayung di bawah LMND dan berafiliasi dengan PRD, 20 KAM ikut melancarkan gerakan penuntasan ‘Reformasi 1998’ secara radikal: menolak SI MPR, menuntut pengadilan bagi Soeharto dan kroninya, menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM, pembubaran Golkar, penarikan militer ke barak, dan menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya.
Pasca kegagalan memimpin Revolusi 1998, politik PRD secara bertahap berubah dan pada titik tertentu melompat: di mana internalnya menjadi terpecah sebagai organisasi yang berbeda namun terhubung dalam kelemahan teoretik. Tidak tampak di permukaan, corak-corak radikal yang sebelumnya memahkotai kepemimpinannya kian ke mari semakin melemah. Max Lane, seorang guru bagi kaum radikal PRD yang lahir hari ini, cukup baik mengakui itu sebagai degenerasi. Dalam “Unfinished Nation”, Lane menjelaskan bahwa kemunduran itu ditandai oleh dua faktor: (1) hilangnya beberapa kader utama karena mereka lebih fokus pada aktivisme kiri demokratik non-partai, seperti menulis, menjadi jurnalis, atau terlibat dalam LSM; (2) distorsi terhadap apa yang disebut PRD sebagai ‘strategi-atas’. Kader utama yang dianggap hilang adalah angkatan tua, yang telah sangat lelah dalam perjuangan partai yang teorinya begitu membingungkan dan kerap membuat blunder. Yang telah hilang adalah mereka yang terdemoralisasi: lapisan yang menarik-diri dari pembangunan partai, dan sebagai gantinya, menenggelamkan-diri dalam aktivitas-aktivitas kecil yang paling praktis. Pada akhirnya, faktor hilangnya kader, bukan faktor pertama dari degenerasi partai. Faktor yang menentukannya adalah hubungan antara faktor subyekif dan kondisi obyektif, kepemimpinan dan peristiwa–ini menyangkut kelemahan teoritik dalam pembangunan kader di hadapan situasi yang terus berubah. Dan kedua, mengenai strategi politik atas yang terdistorsi–tapi sesungguhnya: sejak awal strategi-atas itu mengalir dari teori yang terdistorsi: Frontisme Populer (Stalinisme). Dalam rezim Orba, apa-yang-disebut politik-atas telah membawa PRD untuk mendukung Mega sebagai calon presiden dan menenggelamkan panjinya dalam aliansi Mega-Bintang-Rakyat.
Perspektif dan kebijakan front Stalinis memaksa PRD untuk mencari lapisan yang patut dimahkotai sebagai borjuis-progresif atau reformis yang sejati di antara gerombolan setan borjuasi. Dengan menempatkan Amien Rais dan spesies sejenisnya sebagai reformis-gadungan, kaum Stalinis mengindentifikasi Megawati sebagai reformis-tulen. Pasca-revolusi-yang-teraborsi menjadi reformasi, yang menunjukkan kemalangan Stalinisme di hadapan segala varian reformisme, taktik buntu yang membawanya menuju jurang kehancuran terus dipertahankan secara buta. Dalam perkembangannya yang menurun dan keliru, apa-yang-semula-diterapkan sebagai taktik kini telah digenggam-erat sebagai strategi. Kesalahan diperlukan untuk perkembangan individu siapapun maupun partai manapun, asalkan pelajaran yang benar mampu ditarik dari kesalahan. Tetapi jika suatu kesalahan diulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, kesalahan pada akhirnya berhenti menjadi kesalahan karena telah merubah dirinya menjadi kecenderungan.
Kebingungan-demi-kebingungan teoritik yang mengalir dari tendensi Stalinisme dalam perjuangan massa–itulah kesalahan yang telah berubah menjadi kecenderungan yang mendegeradasi PRD. Setelah setiap bencana perjuangan kelas yang kaum Stalinis pimpin, mereka seharusnya merasa ngeri dengan konsekuensi tindakannya dan mencoba memperbaiki kesalahannya. Tapi karena kesalahan mereka telah berkembang sebagai tendensi yang berbahaya, maka cara memperbaikinya bukan dengan terus mengembangkanya tapi membuangnya ke tong sampah sejarah dengan sepenuh-penuhnya. Dari tendensi yang buruk, seseorang atau partai manapun tidak akan pernah tumbuh dengan baik; karena sebuah tendensi yang keliru dikutuk dengan tinjauan yang sempit dan vulgar. Pada 2003, berangkat dari kecenderungan lama, PRD membentuk Koalisi Nasional (KN) bersama Eros Jarot (PNBK) dan Rachmawati Soekarnoputri (Partai Pelopor). Dan KN berakhir dengan kegagalan yang agak menggelitik: koalisi lumpuh karena kaum liberal ‘PNBK’ dan ‘Pelopor’ lebih memilih berdiri sebagai tim hore alih-alih ikut memobilisasi. Gagal berkoalisi diatasi Kepemimpinan PRD dengan membentuk partai elektoral: Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR). Lewat terowongan dan gorong-gorong POPOR, Ketum PRD Dita Indah Sari mencari koalisi untuk memenuhi kualifikasi pendaftaran Pemilu 2004. POPOR yang kecil berusaha mendekati partai-partai borjuasi yang besar. Di hadapan kelas borjuasi, POPOR hanyalah kutil yang gampang dipermainkan dengan jari kelingkingnya. Pada akhirnya, taktik PRD gagal lagi.
Pada 2005, rencana mengintervensi Pemilu 2009 mulai dipersiapkan lebih dini. Seperti biasa: dengan merencanakan pembentukan partai elektoral baru. Di sini para pemimpin PRD membicarakan rencana pembentukan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS). Namun memasuki 2006, berlangsung perbedaan pendapat tentang metode partai untuk memenuhi syarat pendaftaran pemilu. Kubu pertama—Dita Indah Sari termasuk Agus Jabo Priyono: mengusulkan meleburkan partai yang akan dibangun dengan partai-partai borjuis yang sudah pasti memenuhi syarat pendaftaran Pemilu 2009. Kubu kedua—Daniel Indrakusuma, Surya Anta, dan kawan-kawannya: mengusung pendapat agar partai elektoral dari PRD melakukan kampanye proram-program progresifnya melalui metode aksi massa. Kubu pertama, menyebrang ke arah reformisme yang posisi filosofisnya dualisme–mengganti strategi mobilisasi persatuan dengan elektoralisme. Kubu kedua, menunjukkan kemalangan sentrisme yang posisi filosofisnya eklektisisme–meletakan taktik konkret Leninis tetap berada di bawah mobilisasi persatuan Stalinis.
Posisi kedua kubu yang berlawanan sama-sama kacau. Yang pertama telah mengangkat taktik menjadi strategi yang dapat diterapkan sepanjang waktu dan yang kedua menyubordinasi persoalan pemilu dengan di bawah strategi yang keliru. Taktik parlementer, yang seharusnya serupa dengan taktik-taktik lainnya: ditentukan oleh keadaan yang nyata–perimbangan kekuatan kelas yang hidup, tingkat kesadaran organisasi-organisasi massa yang sedang bangkit, dan kemampuan politik kaum revolusioner yang terekspresikan dalam kesiapan organisasinya. Taktik Leninis selalu konkret karena mendasarkam diri pada kondisi perjuangan kelas, perkembangan kesadaran massa, dan kesiapan kaum revolusioner untuk melancarkan intervensi. Dan dalam setiap konfigurasi taktis revolusioner itu mengikuti strategi pembangunan kepemimpinan revolusioner. Antara taktik terlibat atau boikot pemilu, Lenin selalu menggunakannya untuk memerangi pengaruh reformisme dan sentrisme dalam gerakan buruh–untuk mendorong maju kesadaran massa dengan menjadikan garda depannya sebagai jembatan dalam menghubungkan kepemimpinan revolusioner dengan lapisan terbelakang dalam gerakan buruh–untuk memenangkan lapisan paling maju dan sadar-kelas ke arah Marxisme-Bolshevisme dan Internasionalisme Proletariat.
Pada perkembangannya, kontradiksi di antara dua kubu itu meruncing di sekitar manuver dan intrik internal yang menganga. Dalam degenerasi kepemimpinan PRD, kubu pertama menguat dan kubu kedua melemah. Yang pertama mendapati dirinya sebagai kelompok dominan yang sesuai dengan kemerosotan internal yang dialami. Pada akhirnya, Daniel ditendang hingga terpaksa angkat kaki dari partai; karena persoalan PAPERNAS tidak disikapi secara ‘demokratik’ tapi dengan pembatasan dan pemecatan anggota. Partai elektoral ini berdiri berdasakan keputusan sepihak dari kubu pertama. Didukung penuh oleh Ketum PRD Dita Indah Sari, Sekjen PRD Agus Jabo Priyono dipasang sebagai Ketum PAPERNAS. Dalam pertemuan pimpinan partai barulah Dita menjelaskan niat busuknya sejak 2006: PAPERNAS akan difusikan dengan partai borjuis yang sudah pasti lolos persyaratan pendaftaran Pemilu 2009. Itu adalah Partai Bintang Reformasi (PBR)—partai borjuis-reaksioner yang mendeklarasikan diri sebagai anti-Komunis dan menjadi pendukung setia pemerintahan SBY dalam menolak pendidikan gratis dan penghapusan hutang luar negeri, mendorong pengesahan UU PMA dan impor beras, merampas lahan-lahan kecil petani, dan sebagainya.
Pada 21 Juli 2007, pertemuan yang hanya diikuti oleh kubu pertama diterima dengan suara mayoritas. Sementara untuk minoritas yang menolak peleburan Pepernas dengan PBR bukan hanya dikeluarkan paksa dari ruangan, melainkan pula dipecat secara tidak terhormat. Surya Anta (selaku salah seorang pimpinan PRD sekaligus Sekjen LMND) beserta 3 kawannya merupakan pihak yang bersikeras menentang keputusan tersebut. Setelah keempatnya dipangkas keanggotaannya dari PRD (beserta seluruh organisasi massa yang terafiliasi dengannya), mereka merencanakan pendirian Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD). Tanggal 31 Januari 2008, Pernyataan Sikap Pendirian KPRM-PRD dibacakan oleh juru bicaranya: Jely Ariane. Sejak itu mereka mulai mengaktifkan kembali “Pembebasan” sebagai corong propogandanya. Dalam koran ini Proposal PRD tentang Peleburan antara PAPERNAS dengan PBR dikritik begitu rupa. Meski mendapatkan kritik keras tapi PRD tetap mendorong PAPERNAS melebur ke dalam PBR. Namun pada Pemilu 2009, PRD menuai kegagalan yang memalukan. Gagal menempatkan PAPERNAS-PBR dalam parlemen, Ketum PRD Dita Indah Sari mengundurkan diri dari partainya. Berhenti memimpin partai dia lantas membaktikan diri dalam mendukung Yusuf Kalla (Golkar) dan Wiranto (Jenderal Orba) sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan Agus Jabo Priyono yang selanjutnya menjadi Ketum PRD juga mengikuti jejaknya Dita; di samping memimpin PRD, Jabo juga mengambil posisi pimpinan dalam Partai Gerindra yang diketuai oleh Jenderal Prabowo. Kini oportunisme PRD terungkap sangat kentara. Kegalalan berkali-kali dalam merebut kursi parlemen tak membuatnya menyerah untuk mencoba dan gagal lagi. Setelah gagal dengan KN, POPOR, dan PAPERNAS; mereka kembali membentuk partai elektoral terbarunya–Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
PRIMA dideklarasikan berdiri tanggal 20 Juli 2020 untuk menghadapi Pemilu 2024. Struktur kepengurusannya bukan sekadar diduduki oleh Agus Jabo (Pimpinan PRD dan Gerindra) sebagai Ketua Umum Partai, melainkan pula memberi tempat kepada R. Gautama Wiranegara (Mayor Jenderal TNI yang pernah memimpin BNPT dan intelijen militer Orba) menjadi Majelis Pertimbangan Partai. PRIMA adalah karikatur paling buruk dari partai-partai elektoral PRD sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana semakin kasarnya degenerasi PRD: dalam kebangkrutan teoritik dan kemerosotan politik yang mendalam, PRD membentuk sebuah partai yang khusus untuk menampung lapisan borjuasi yang paling reaksioner: sisa-sisa rezim bonapartis masa lalu dan kekuatan birokrasi militer hari ini. Dalam hubungan kedua partai–bukan PRD yang memimpin PRIMA tapi sebaliknya; di mana PRD-lah tersubordinasi di bawah kepentingan lapisan borjuasi reaksioner di partai elektoralnya. Dengan kata lain: PRD tidak lagi menjadi manifestasi kepemimpinan borjuis-kecil radikal, tetapi kepemimpinan borjuasi yang paling kasar.
Dalam mencari suara, partai borjuasi reaksioner itu mengunakan cara lama yang diwarisi dari kepemimpinan Dita Indah Sari: ‘mengonsentrasikan kader-kader LMND di tingkatan kabupaten/kota dalam rangka mencari kontak orang-orang yang berpengaruh terhadap massa.’ Di Mataram misalnya, pada Harlah LMND XXII, EK LMND Mataram pimpinan Aita Lestari—yang juga Jubir DPC PRIMA Mataram—melaksanakan diskusi dengan tema yang membawa kepentingan partainya: ‘Saatnya Kaum Muda Terjun dalam Kancah Politik Elektoral.’ Pemantik dalam kegiatan ini bukan hanya Agusman (Jubir DPW PRIMA NTB), melainkan pula Abdul Rauf (anggota DPRD NTB Fraksi Demokrat) dan Akhdiansyah (anggota DPRD NTB Fraksi PKB). Dan daerah lain, LMND juga melaksanakan aktivitas reaksioner yang beragam—mulai dari mendirikan Posko ‘Menangkan Pancasila’, hingga diskusi yang teman yang selalu berkait ‘Pancasila’. Para pemimpin LMND didorong untuk membangun kearaban dengan borjuasi-borjuasi lokal yang ada. Semuanya dilakukan untuk memuluskan langkah partai elektoralnya dalam Pemilu 2024. Hanya perjalanan PRIMA tidaklah mudah: belum sampai pemilu sudah terjadi aneka friksi dalam tubuhnya. Banyak anggota-anggota DPW dan DPC yang mengundurkan diri, bahkan meloncat ke partai borjuasi lainnya. Tarik dirinya Ketua DPW PRIMA DKI beserta seluruh jajarannya dan bergabungnya Jubir PRIMA Mataram ke PDIP adalah secuil contohnya. Kebentuan teoretik dalam dunia kapitalisme yang sedang runtuh telah merubah wajah kaum radikal menjadi pengkhianat dan penjahat dalam gerakan buruh. Sudah cukup angkatan politik kita percaya dan mengikuti jejak gerombolan sampah. Segala tendensi masa lalu yang menjadi mimpi buruk bagi kaum buruh dan muda kita hari ini harus disingkirkan. Jangan biarkan diri kita berbaris di belakang keangkuhan dan kepicikan mereka. Segala warisan kekotoran dan keburukan yang menjadi krak mati di hadapan kita harus disapu-bersih. Bangun Bolshevisme sekarang juga!–Perhimpunan Sosialis Revolusioner berkata:
“Dalam kegagalan banyak revolusi sepanjang sejarah perjuangan kelas (termasuk kegagalan revolusi di Indonesia). Situasi objektif untuk sosialisme sudahlah matang dan bahkan sudah membusuk. Rakyat pekerja di seluruh penjuru dunia sudah berulang kali menunjukkan keberanian dan kegigihan mereka dalam berjuang untuk mengubah kondisi mereka, dan berulang kali mereka gagal dan harus membayarnya dengan sangat mahal … Rakyat pekerja gagal karena mereka tidak memiliki sebuah kepemimpinan revolusioner yang mampu menggiring mereka ke garis akhir revolusi sosialis.”
“Keberanian kaum muda dan buruh Indonesia tidak perlu lagi dipertanyakan. Di bawah cengkraman kediktatoran Soeharto, kaum muda dan rakyat pekerja Indonesia melawan dan akhirnya menggulingkan rezim yang busuk ini. Namun, bila ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kegagalan gerakan Reformasi 1998 adalah kurangnya pemahaman teori revolusioner di dalam gerakan…. Kurangnya pemahaman teori menciptakan kebingungan yang besar, dan PRD dan organ-organ kiri lainnya tidak mampu mundur secara teratur setelah kekalahan yang mereka alami. Perpecahan-perpecahan terjadi. Karena tidak mampu memberikan jawaban politik terhadap masalah yang mereka hadapi, kaum kiri akhirnya jatuh ke intrik-intrik personal. Rumor, gosip, dan intrik meracuni gerakan.”
Percikan Api 